ORBIT-NEWS.COM, PURWOKERTO – Pemerintah Kabupaten Banyumas terus mempercepat penerapan Perlindungan Sosial (Perlinsos) Digital guna meningkatkan akurasi data penerima bantuan sosial (bansos). Melalui sistem digitalisasi tersebut, diharapkan penyaluran bantuan semakin tepat sasaran dan benar-benar menjangkau masyarakat yang membutuhkan.

Bupati Banyumas, Sadewo Tri Lastiono menargetkan proses registrasi Perlinsos Digital dapat menjangkau 50 persen dari total keluarga di Banyumas hingga akhir Desember 2026. Target tersebut disampaikan Sadewo saat menghadiri pengarahan, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan Perlinsos bersama Menteri Sosial, Saifullah Yusuf atau Gus Ipul di Sasana Krida GOR Satria Purwokerto, Minggu (1/11/2026) malam.

Kegiatan tersebut diikuti sekitar 3.500 peserta yang terdiri dari pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), ketua RT dan RW, agen Perlinsos, serta operator desa.

Banyumas sendiri menjadi salah satu dari 42 kabupaten/kota yang ditetapkan sebagai lokasi perluasan proyek percontohan digitalisasi bantuan sosial pada 2026. Berdasarkan data yang disampaikan Sadewo, dari total 649.343 kepala keluarga (KK) di Banyumas, sebanyak 209.176 KK telah menyelesaikan registrasi. Angka tersebut setara dengan 32,21 persen dari keseluruhan KK.

Sementara itu, jumlah agen Perlinsos di Banyumas tercatat mencapai 7.933 orang. Dari jumlah tersebut, sebanyak 4.113 agen sudah aktif melakukan pelayanan dan pendampingan registrasi masyarakat.

Baca juga: Diduga Hirup Gas Beracun Saat Gali Sumur, Pria di Rawalo Tewas Tercebur

"Proses registrasi masih terus berjalan. Hingga akhir Desember 2026, kita targetkan cakupannya dapat mencapai 50 persen dari seluruh KK di Banyumas," ujar Sadewo.

Untuk mempercepat pencapaian target, Sadewo memberikan apresiasi kepada Kecamatan Lumbir, Purwojati, dan Sumbang yang mencatatkan aktivitas registrasi tertinggi. Ia juga meminta seluruh camat, ketua RT/RW, operator SIKS-NG, agen Perlinsos, serta SDM PKH meningkatkan koordinasi dan pendampingan kepada masyarakat.

Menurutnya, digitalisasi perlindungan sosial tidak boleh hanya dipahami sebagai penerapan aplikasi atau sistem baru. Lebih dari itu, program tersebut harus menjadi bagian dari pembenahan tata kelola bantuan sosial, mulai dari integrasi data hingga proses verifikasi penerima manfaat.

"Digitalisasi perlindungan sosial bukan sekadar membuat aplikasi, tetapi membangun reformasi proses bisnis, integrasi data penerima, dan verifikasi digital. Tujuannya agar penyaluran bantuan sosial lebih tepat sasaran, berorientasi pada manusia, dan berbasis data," jelasnya.

Baca juga: Antisipasi Banjir dan Longsor, Unsoed Pasang Alat Peringatan Dini di Desa Serang Purbalingga

Akurasi Data Bansos Mendekati Quick Count

Selain mempercepat registrasi, Pemkab Banyumas juga menaruh perhatian pada persoalan ketepatan pengelompokan kesejahteraan masyarakat berdasarkan desil. Sebab, ketidaksesuaian data tersebut berpotensi memengaruhi penentuan penerima bantuan sosial maupun pelaksanaan program perlindungan lainnya, termasuk Universal Health Coverage (UHC).

Sadewo mengungkapkan, hasil evaluasi UHC 2026 masih menemukan sejumlah persoalan dalam pengelompokan desil masyarakat. Di satu sisi, terdapat warga yang secara ekonomi dinilai mampu dan sebelumnya merupakan peserta BPJS Kesehatan mandiri, tetapi tidak lagi bersedia membayar iuran secara mandiri. Di sisi lain, ditemukan pula masyarakat yang seharusnya masuk kelompok desil 1 hingga 4, tetapi justru tercatat dalam kelompok desil 6, 7, bahkan 8.

Kondisi tersebut dinilai perlu segera dibenahi agar kebijakan pemberian bantuan dan pembiayaan perlindungan sosial sesuai dengan kondisi ekonomi masyarakat yang sebenarnya.

Sadewo berharap penerapan Perlinsos Digital dapat memperkecil tingkat kesalahan pendataan. Bahkan, ia menginginkan tingkat akurasi data penerima manfaat bisa mendekati hasil hitung cepat atau quick count.

Baca juga: Kumpulkan 31 Ribu Liter Minyak Jelantah, Pemprov Jateng Pecahkan Rekor MURI

"Dengan adanya Perlinsos diharapkan margin of error-nya kecil seperti quick count," ungkapnya.

Sadewo juga menyoroti rencana pembagian tanggung jawab pembiayaan program perlindungan sosial berdasarkan kelompok desil kesejahteraan masyarakat.

Skema yang direncanakan Menteri Sosial Saifullah Yusuf tersebut diharapkan dapat memberikan pembagian tanggung jawab yang lebih jelas antara pemerintah pusat, pemerintah kabupaten, dan pemerintah provinsi.

Dalam skema tersebut, masyarakat kelompok desil 1 sampai 4 direncanakan memperoleh pembiayaan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sementara kelompok desil 4 sampai 6 menjadi tanggungan pemerintah kabupaten, sedangkan kelompok desil 7 sampai 8 ditanggung pemerintah provinsi.

Menurut Sadewo, pembagian pembiayaan tersebut berpotensi memberikan ruang fiskal lebih besar bagi pemerintah daerah karena beban anggaran tidak sepenuhnya bertumpu pada APBD kabupaten.

Baca juga: Polresta Banyumas Ungkap Pencurian Rp17,2 Juta di Kembaran, Pelaku Ditangkap

"Saya yakin apa yang direncanakan Pak Mensos, desil 1 sampai 4 dibiayai APBN, 4 sampai 6 oleh kabupaten, dan 7 sampai 8 oleh provinsi. Maka beban APBD jadi lebih ringan," kata Sadewo.

Melalui percepatan registrasi dan pembenahan data Perlinsos Digital, Pemkab Banyumas berharap berbagai program bantuan pemerintah dapat berjalan lebih efektif. Akurasi data menjadi salah satu faktor penting agar masyarakat yang benar-benar membutuhkan tidak kehilangan hak atas bantuan, sementara alokasi anggaran perlindungan sosial dapat dikelola secara lebih terarah. (*)