ORBIT-NEWS.COM - Evaluasi program Universal Health Coverage (UHC) di Kabupaten Banyumas menjadi perhatian masyarakat setelah kebijakan tersebut berdampak pada penghentian ratusan ribu kepesertaan jaminan kesehatan. Di tengah upaya pemerintah daerah menata anggaran dan memastikan bantuan tepat sasaran, warga berharap perubahan kebijakan tidak membuat masyarakat kurang mampu kesulitan mendapatkan layanan kesehatan.

Bagi masyarakat, jaminan kesehatan bukan sekadar persoalan administrasi kepesertaan. Program tersebut menjadi sandaran ketika anggota keluarga jatuh sakit, membutuhkan pemeriksaan rutin, menjalani pengobatan, hingga harus mendapatkan perawatan di rumah sakit. Karena itu, penghentian kepesertaan memunculkan kekhawatiran, terutama bagi keluarga yang memiliki penghasilan terbatas.

Warga berharap evaluasi UHC tidak hanya berorientasi pada penertiban data dan efisiensi anggaran, tetapi juga mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Sebab, tidak semua keluarga mampu membayar iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) secara mandiri ketika kepesertaan yang sebelumnya ditanggung pemerintah tidak lagi aktif.

Salah satu hal yang paling dikhawatirkan masyarakat adalah ketidakjelasan status kepesertaan ketika mereka membutuhkan pelayanan medis. Warga yang merasa masih memenuhi kriteria sebagai penerima bantuan berharap pemerintah menyediakan mekanisme pengecekan data dan pengajuan keberatan yang mudah diakses.

Persoalan ini penting karena kondisi ekonomi keluarga dapat berubah sewaktu-waktu. Ada warga yang kehilangan pekerjaan, mengalami penurunan penghasilan, atau harus menanggung biaya hidup anggota keluarga yang sakit. Dalam situasi seperti itu, kepesertaan jaminan kesehatan menjadi perlindungan yang sangat berarti.

Masyarakat juga berharap proses evaluasi dilakukan secara terbuka. Pemerintah perlu menjelaskan kriteria penerima yang masih berhak mendapatkan bantuan, alasan kepesertaan dinonaktifkan, serta langkah yang harus ditempuh warga untuk memperoleh kembali perlindungan kesehatan apabila memenuhi persyaratan.

Keterbukaan informasi dinilai penting agar masyarakat tidak hanya mengetahui bahwa kepesertaannya sudah tidak aktif ketika hendak berobat. Pemberitahuan lebih awal dapat memberikan kesempatan bagi warga untuk memeriksa status, memperbarui data, atau mencari solusi sesuai ketentuan yang berlaku.

Jangan Sampai Warga Baru Mengetahui Saat Sakit

Bagi keluarga berpenghasilan rendah, sakit sering kali datang bersamaan dengan persoalan ekonomi. Biaya transportasi menuju fasilitas kesehatan, kebutuhan sehari-hari selama menjalani pengobatan, hingga hilangnya penghasilan karena tidak bisa bekerja menjadi beban tersendiri.

Ketika kepesertaan jaminan kesehatan tidak lagi aktif, kekhawatiran tersebut bisa semakin besar. Warga berpotensi menunda pemeriksaan karena takut menghadapi biaya pengobatan, meskipun keputusan untuk menunda layanan kesehatan justru dapat memperburuk kondisi penyakit.

Karena itu, evaluasi UHC di Banyumas perlu disertai langkah perlindungan bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Pemerintah daerah diharapkan tidak hanya menyelesaikan persoalan data kepesertaan, tetapi juga memastikan kelompok rentan tidak terlewat dalam proses pemutakhiran data.

Di sisi lain, masyarakat juga perlu memahami bahwa evaluasi kepesertaan dapat dilakukan untuk memastikan bantuan diberikan kepada warga yang memenuhi kriteria. Namun, ketepatan sasaran harus berjalan seiring dengan ketepatan perlindungan. Jangan sampai penertiban data justru membuat warga yang semestinya berhak kehilangan akses terhadap jaminan kesehatan. (*)