ORBIT-NEWS.COM, PURWOKERTO – Bupati Banyumas, Sadewo Tri Lastiono memastikan warga yang masuk pendataan Jaminan Perlindungan Masyarakat (Jalinmas) kategori Desil 1-5 tetap mendapatkan layanan kesehatan gratis. Pembiayaan pengobatan warga tersebut akan ditanggung melalui APBD serta dukungan lembaga-lembaga donasi dengan mekanisme pelayanan BPJS Kesehatan.

Penegasan tersebut disampaikan Sadewo saat berdialog dengan sejumlah keluarga pasien di Puskesmas Rawalo, Sabtu (24/10/2026). Langkah ini dilakukan untuk memberikan kepastian kepada masyarakat sekaligus meluruskan informasi yang berkembang terkait keberlanjutan program Universal Health Coverage (UHC) di Kabupaten Banyumas.

Dalam kunjungan tersebut, Sadewo bersama jajaran Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana (Dinkes dan KB) juga menyambangi sejumlah pasien. Selain berdialog dengan keluarga pasien, kunjungan itu dilakukan untuk memastikan pelayanan tenaga medis berjalan cepat dan masyarakat memperoleh kepastian dalam mengakses layanan kesehatan.

Sadewo menegaskan, program UHC Banyumas tetap berjalan, termasuk dalam perencanaan tahun anggaran 2027. Pemerintah daerah saat ini melakukan evaluasi terhadap penerima manfaat agar bantuan pembiayaan kesehatan lebih tepat sasaran.

“Yang dievaluasi, penerima manfaat supaya lebih tepat sasaran. Pelayanan UHC untuk warga masyarakat yang kurang mampu dan masuk kategori penyakit tertentu (katastropik) prioritas tetap dilayani secara gratis. Di luar itu, saat berobat kita arahkan pakai BPJS Mandiri,” tegas Sadewo.

Baca juga: Benarkah Kopi dan Durian Tak Boleh Dikonsumsi Bersamaan? Ini yang Perlu Diketahui

Menurutnya, evaluasi tersebut tidak berarti pemerintah daerah menghentikan program UHC. Pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang menjadi prioritas tetap menjadi perhatian pemerintah, terutama warga kurang mampu dan pasien dengan penyakit katastropik yang membutuhkan penanganan berkelanjutan.

Sadewo juga memastikan perangkat pelaksana pelayanan medis di rumah sakit dan puskesmas telah kembali berjalan. Karena itu, ia meminta masyarakat memahami kebijakan yang sedang dievaluasi agar tidak muncul kesalahpahaman mengenai akses layanan kesehatan di Banyumas.

“Semua perangkat pelaksana teknis pelayanan medis di rumah sakit dan Puskesmas sudah jalan lagi,” tandasnya.

Kebijakan Cut Off UHC Banyumas Masih Dievaluasi

Terkait kebijakan cut off atau penonaktifan kepesertaan tertentu dalam program UHC, Sadewo menjelaskan bahwa langkah tersebut bersifat sementara untuk kepentingan evaluasi.

Baca juga: CFD Jadi Magnet Warga Berolahraga, Suasana Pagi Dipenuhi Aktivitas Sehat

Pemerintah daerah masih menunggu proses validasi data yang dilakukan Kementerian Sosial (Kemensos), khususnya mengenai pemetaan kelompok kesejahteraan masyarakat berdasarkan desil. Pembaruan data tersebut diperlukan agar penentuan penerima bantuan dan pembagian tanggung jawab pembiayaan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten dapat dilakukan secara lebih tepat.

Melalui evaluasi ini, pemerintah berharap pembiayaan layanan kesehatan dapat diberikan sesuai kondisi sosial ekonomi masyarakat dan ketentuan program yang berlaku.

Di tengah polemik pelaksanaan UHC, Sadewo menyatakan pihaknya menghormati aspirasi yang disampaikan masyarakat. Ia memastikan setiap masukan akan diterima untuk kemudian dibahas bersama. Pemerintah, kata dia, tidak menutup ruang dialog bagi warga yang ingin menyampaikan keberatan maupun usulan terkait kebijakan pembiayaan kesehatan.

“Kami hormati dan tetap akan kami terima. Nanti dibahas dan didiskusikan bersama-sama. Kita terima aspirasinya,” katanya. (*)