ORBIT-NEWS.COM, PURWOKERTO – Layanan Bus Trans Banyumas semakin diminati masyarakat. Kemudahan dan kenyamanan yang ditawarkan transportasi publik tersebut membuat permintaan penambahan titik pemberhentian bus (TPB) atau halte terus bermunculan di berbagai wilayah Kabupaten Banyumas.

Tingginya animo masyarakat menjadi sinyal positif bagi pengembangan transportasi publik di Banyumas. Namun, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyumas tidak ingin pengembangan Trans Banyumas dilakukan secara terburu-buru. Melalui Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupate Banyumas, setiap usulan penambahan halte terlebih dahulu dikaji dari berbagai aspek. Pemerintah tidak hanya mempertimbangkan kebutuhan masyarakat, tetapi juga memastikan keberadaan Trans Banyumas tetap berjalan beriringan dengan angkutan umum konvensional yang selama ini menjadi bagian penting dari mobilitas warga.

Kepala Dishub Banyumas, Omar Udaya melalui Kabid Angkutan Jalan dan Keselamatan, Mufti Hakim mengatakan, banyaknya usulan penambahan halte sebagian besar berasal langsung dari masyarakat.

“ Kami menerima cukup banyak surat dari masyarakat terkait permohonan penambahan titik pemberhentian bus Trans Banyumas. Itu menunjukkan masyarakat memang membutuhkan layanan ini sehingga kami tentu menindaklanjutinya,” katanya, Kamis (6/8/2026).

Menurut Hakim, warga mengusulkan penambahan halte karena masih terdapat sejumlah kawasan yang memiliki jarak cukup jauh dari titik pemberhentian Trans Banyumas yang sudah tersedia. Kondisi tersebut membuat sebagian warga harus berjalan cukup jauh sebelum bisa memanfaatkan layanan transportasi publik tersebut.

Baca juga: Pelemparan Kereta Api di Daop 5, KAI Soroti Aksi Berbahaya yang Masih Terjadi

Salah satu contohnya berada di koridor Ajibarang-Purwokerto. Warga di sejumlah wilayah mengusulkan adanya titik pemberhentian baru agar akses menuju layanan Trans Banyumas semakin dekat dan mudah.

“Ada masyarakat yang merasa dari wilayahnya terlalu jauh menuju halte. Karena itu mereka mengajukan permohonan kepada kami supaya ada titik pemberhentian baru,” ujarnya.

Dishub Banyumas Jaga Keseimbangan Transportasi Publik

Meski kebutuhan masyarakat menjadi salah satu pertimbangan utama, Pemkab Banyumas tidak serta-merta menyetujui seluruh permohonan yang masuk. Dishub Banyumas harus memastikan pembangunan halte baru tidak menimbulkan persoalan baru bagi moda transportasi lain, terutama mikrobus, angkutan kota (angkot), dan angkutan pedesaan (angkudes) yang masih menjadi pilihan masyarakat di sejumlah wilayah.

Baca juga: Meresahkan Warga, Polisi Evakuasi ODGJ di Buayan ke Rumah Sakit

Menurut Hakim, pengembangan transportasi publik harus dilakukan secara seimbang. Trans Banyumas perlu terus dikembangkan, tetapi pada saat yang sama keberadaan angkutan konvensional juga harus tetap diperhatikan.

“Kalau semua permintaan langsung kami setujui, nanti angkutan lain bagaimana? Mikrobus harus tetap hidup, angkot juga harus tetap hidup, angkutan pedesaan juga sebagian masih melayani masyarakat. Itu semua harus kami pikirkan,” katanya.

Pertimbangan tersebut membuat Dishub Banyumas mengedepankan komunikasi dan dialog dengan para pelaku angkutan umum konvensional. Setiap usulan halte yang memiliki potensi beririsan dengan trayek angkutan konvensional akan dibahas bersama pihak-pihak terkait, termasuk paguyuban mikrobus. Langkah tersebut dilakukan agar pengembangan Trans Banyumas tidak menimbulkan persaingan yang tidak sehat maupun konflik di lapangan.

“Kami duduk bersama. Kalau memang ditemukan kesepakatan dan semua pihak bisa menerima, baru kami tindak lanjuti,” ujarnya. 

Salah satu usulan penambahan halte yang berhasil mendapatkan persetujuan adalah pembangunan titik pemberhentian baru di Desa Lesmana, Kecamatan Ajibarang, pada koridor Ajibarang-Pasar Pon. Usulan tersebut disetujui setelah melalui pembahasan dengan masyarakat dan pelaku angkutan konvensional.

Baca juga: Polresta Banyumas Bongkar Penggelapan Uang ATM BRI, Dua Karyawan Jadi Tersangka

“Contoh yang terakhir adalah usulan halte di Desa Lesmana. Itu kami setujui karena memang masyarakat membutuhkan dan dari pihak mikrobus juga membolehkan,” kata Hakim.

Saat ini pembangunan halte tersebut tengah berlangsung. Setelah selesai dan mulai beroperasi, fasilitas tersebut diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi warga sekitar untuk mengakses layanan Trans Banyumas.

Kehadiran halte baru juga diharapkan mampu memperluas jangkauan transportasi publik sekaligus meningkatkan jumlah masyarakat yang menggunakan Trans Banyumas. Dengan semakin dekatnya titik pemberhentian, warga yang sebelumnya kesulitan menjangkau halte diharapkan memiliki pilihan transportasi yang lebih mudah, aman, dan nyaman.

Penambahan Halte Trans Banyumas Harus Melalui Kajian

Baca juga: Kasus Dugaan Penipuan Pensiunan di Purwokerto Disidangkan, Dika Didakwa Penipuan dan Penggelapan

Dishub Banyumas menerapkan sejumlah pertimbangan sebelum menyetujui pembangunan halte baru. Secara umum, terdapat dua kelompok pertimbangan yang menjadi dasar pengambilan keputusan, yakni aspek teknis dan nonteknis. Aspek nonteknis terutama berkaitan dengan keberadaan angkutan umum konvensional yang telah lebih dahulu melayani masyarakat di wilayah tersebut.

“Kami ingin mengakomodasi semua jenis angkutan umum sehingga tidak saling mematikan antara satu dengan yang lain,” terang Hakim.

Untuk itu, Dishub Banyumas secara aktif mengundang paguyuban mikrobus dan operator angkutan lainnya dalam pembahasan usulan halte.

Sementara itu, dari sisi teknis, Dishub Banyumas melakukan kajian terhadap sejumlah faktor penting. Di antaranya potensi jumlah penumpang, keselamatan lalu lintas, kondisi jalan, serta kelayakan lokasi sebagai titik naik dan turun penumpang.

“Kami melihat pangsa pasarnya seperti apa, kemudian aspek keselamatannya bagaimana. Semua kami kaji supaya halte yang dibangun benar-benar memenuhi persyaratan,” ujarnya.

Baca juga: Rp. 19,07 Triliun Mengarah ke Jateng, CJIBF 2026 Buka Jalan Investasi Baru

Pendekatan tersebut sekaligus menjadi upaya untuk memastikan setiap fasilitas transportasi yang dibangun benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Dishub tidak ingin pembangunan halte hanya menambah fasilitas secara fisik, tetapi tidak digunakan secara optimal atau bahkan berpotensi mengganggu keselamatan pengguna jalan. 

Tingginya kebutuhan masyarakat terhadap akses Trans Banyumas bukan berarti seluruh usulan penambahan atau pemindahan halte dapat langsung direalisasikan. Beberapa permohonan masih harus ditunda karena belum ditemukan kesepakatan dengan pelaku angkutan umum konvensional.

Salah satunya adalah usulan pemindahan halte Trans Banyumas di depan Pasar Cilongok menuju kawasan Kantor Kecamatan Cilongok. Pemindahan tersebut sebelumnya diusulkan karena lokasi baru dianggap lebih dekat dengan pusat aktivitas masyarakat. Namun, setelah dilakukan pembahasan bersama paguyuban mikrobus, belum tercapai kesepakatan.

“Setelah berdialog dengan paguyuban mikrobus, usulan itu ditolak sehingga belum bisa kami realisasikan,” kata Hakim.

Hal serupa terjadi pada usulan pembangunan halte baru di Desa Pageraji, Kecamatan Cilongok. Hingga saat ini, Dishub Banyumas masih belum menemukan titik temu dengan operator angkutan konvensional terkait usulan tersebut.

Baca juga: UIN Saizu Buka KIP Kuliah 2026, 315 Mahasiswa Berpeluang Dapat Bantuan Pendidikan

“Kami belum menemukan kesepakatan sehingga sementara belum bisa dilaksanakan,” ujarnya. 

Kebijakan selektif dalam menambah halte menunjukkan bahwa pengembangan transportasi publik di Banyumas tidak hanya berorientasi pada peningkatan layanan Trans Banyumas. Lebih dari itu, Dishub Banyumas berupaya membangun ekosistem transportasi yang dapat memberikan ruang bagi berbagai moda angkutan umum untuk tetap beroperasi dan melayani kebutuhan masyarakat.

Trans Banyumas memiliki peran penting sebagai salah satu pilihan transportasi publik yang semakin diminati. Namun, mikrobus, angkot, dan angkutan pedesaan juga masih memiliki masyarakat pengguna serta fungsi pelayanan di wilayah yang belum sepenuhnya terjangkau oleh koridor Trans Banyumas. Karena itu, dialog antara pemerintah, operator Trans Banyumas, pelaku angkutan konvensional, dan masyarakat menjadi bagian penting dalam menentukan arah pengembangan transportasi di Kabupaten Banyumas.

Dengan pendekatan tersebut, pembangunan halte tidak sekadar menjawab permintaan masyarakat, tetapi juga mempertimbangkan aspek keselamatan, kebutuhan penumpang, kondisi lalu lintas, serta keberlangsungan usaha transportasi yang sudah ada. Langkah ini menjadi bagian dari upaya Pemkab Banyumas menghadirkan layanan transportasi publik yang semakin mudah dijangkau tanpa mengorbankan keberadaan angkutan konvensional.

Dengan perencanaan yang matang dan komunikasi yang terus dibangun, pengembangan Trans Banyumas diharapkan mampu menciptakan sistem transportasi yang lebih terintegrasi, aman, nyaman, dan memberikan manfaat bagi masyarakat luas. (*)