ORBIT-NEWS.COM, JAKARTA – Penyampaian Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) RAPBN Tahun Anggaran 2027 oleh Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Parlemen Senayan, Rabu (20/5/2026), berlangsung bertepatan dengan momentum peringatan Hari Kebangkitan Nasional. Momen tersebut dimanfaatkan Presiden untuk menegaskan pentingnya menjaga kekuatan ekonomi nasional di tengah situasi global yang masih dipenuhi ketidakpastian.

Dalam pidatonya di hadapan anggota DPR RI, Presiden menilai dinamika geopolitik dan geoekonomi dunia saat ini menuntut setiap negara memiliki fondasi ekonomi yang kuat serta kebijakan fiskal yang mampu melindungi kepentingan masyarakat. Menurutnya, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2027 tidak hanya berfungsi sebagai dokumen keuangan, tetapi juga menjadi instrumen strategis dalam menjaga stabilitas ekonomi dan mendorong kesejahteraan rakyat.

“APBN adalah wujud dari alat perjuangan kita sebagai bangsa. APBN adalah alat untuk melindungi dasar-dasar dan sendi-sendi ekonomi bangsa, alat untuk memastikan setiap warga negara dapat hidup lebih sejahtera, dan sebagai pedoman perjalanan kita ke depan,” kata Prabowo.

Presiden menyebut Indonesia memiliki sejumlah modal penting untuk menghadapi tantangan global, mulai dari posisi geografis yang strategis, bonus demografi, kekayaan sumber daya alam, hingga pengelolaan fiskal yang dinilai tetap terjaga.

Baca juga: Jelang Wajib Halal Oktober 2026, Kemenag Gencarkan Gerakan Halal Lifestyle untuk UMKM dan Masyarakat

Capaian Ekonomi Nasional

Pada kesempatan tersebut, Prabowo juga memaparkan sejumlah capaian ekonomi nasional yang menjadi indikator ketahanan ekonomi Indonesia. Pertumbuhan ekonomi tercatat mencapai 5,61 persen secara tahunan (year on year/YoY), sementara inflasi April 2026 berada pada angka 2,42 persen YoY.

Selain itu, neraca perdagangan Indonesia pada Maret 2026 mencatat surplus sebesar USD3,3 miliar. Capaian tersebut memperpanjang tren surplus perdagangan nasional menjadi 71 bulan berturut-turut.

Di sisi lain, cadangan devisa Indonesia pada April 2026 tercatat mencapai USD146,2 miliar atau setara dengan pembiayaan impor selama 5,8 bulan. Pemerintah, lanjut Presiden, akan menjaga kesehatan APBN melalui peningkatan pendapatan negara, efisiensi belanja, serta pembiayaan yang dilakukan secara hati-hati dan berkeadilan.

“Saya ingin tegaskan hari ini keyakinan saya bahwa apabila kita menjalankan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 dengan baik, negara kita akan memiliki sumber daya yang cukup untuk menjamin Indonesia sungguh-sungguh menjadi negara yang makmur dan adil,” tegasnya.

Baca juga: Melalui Aplikasi Reviu MBG, Penerima Manfaat Kini Bisa Nilai Kualitas Makanan Secara Langsung

Untuk mendukung pertumbuhan ekonomi pada 2027, pemerintah menyiapkan strategi melalui penguatan sinergi kebijakan fiskal, moneter, sektor keuangan, serta investasi. APBN juga akan diarahkan mendukung kebutuhan publik dan program prioritas nasional.

Delapan sektor prioritas menjadi fokus pembangunan pemerintah, yakni kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, peningkatan kualitas pendidikan, pelayanan kesehatan, hilirisasi dan industrialisasi, pembangunan infrastruktur dan perumahan, penguatan ekonomi desa dan kerakyatan, serta percepatan pengentasan kemiskinan.

Presiden juga kembali menegaskan pentingnya pengelolaan kekayaan alam untuk kepentingan masyarakat luas sesuai amanat konstitusi.

“Bumi dan air dan semua kekayaan alam yang terkandung di dalamnya harus dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia. Itu adalah cita-cita pendiri bangsa kita,” kata Prabowo.

Sementara itu, Ketua DPR RI Puan Maharani menilai penyampaian KEM-PPKF RAPBN 2027 menjadi langkah penting dalam membangun fondasi pertumbuhan ekonomi yang lebih berkualitas. Menurutnya, arah kebijakan fiskal yang disusun pemerintah tidak hanya ditujukan menjaga APBN tetap sehat dan berkelanjutan, tetapi juga untuk mengantisipasi berbagai risiko ekonomi global maupun domestik.

Baca juga: KPK Warning Praktik Titipan dan Pungli SPMB 2026, Sekolah Diminta Tolak Gratifikasi dan Jaga Integritas

“KEM PPKF Tahun Anggaran 2027 juga diharapkan mampu menjadi fondasi bagi terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas,” ujarnya.

Ia menambahkan, pertumbuhan ekonomi harus mampu menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, menurunkan angka kemiskinan, mengurangi kesenjangan sosial, serta memastikan hasil pembangunan dapat dirasakan secara merata oleh seluruh rakyat Indonesia.