ORBIT-NEWS.COM, JAKARTA – Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2027 berada di kisaran 5,8 persen hingga 6,5 persen. Target tersebut disiapkan sebagai langkah strategis untuk mencapai pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen pada tahun 2029.

Hal tersebut disampaikan Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa saat memberikan jawaban pemerintah atas pandangan fraksi-fraksi DPR RI terkait Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) Tahun Anggaran 2027 dalam Rapat Paripurna DPR RI di Jakarta, Selasa (9/6/2026).

Menurut Purbaya, KEM PPKF 2027 memiliki nilai historis tersendiri karena untuk pertama kalinya dalam sejarah dokumen tersebut disampaikan langsung oleh Presiden kepada DPR. Selain itu, dokumen tersebut juga menjadi KEM PPKF pertama yang ia sampaikan sejak menjabat sebagai Menteri Keuangan.

“KEM PPKF tahun 2027 ini merupakan KEM PPKF pertama dalam sejarah yang disampaikan langsung oleh Bapak Presiden. Ini juga menjadi KEM PPKF pertama saya sebagai Menteri Keuangan,” jelasnya.

Baca juga: PPh Final UMKM 0,5 Persen Berlaku Permanen, Omzet di Bawah Rp500 Juta Tetap Bebas Pajak

Purbaya menegaskan, kebijakan fiskal tahun 2027 akan diarahkan untuk memperkuat aktivitas ekonomi nasional sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berbagai instrumen fiskal akan dimanfaatkan untuk menjaga momentum pertumbuhan di tengah tantangan ekonomi global yang masih dinamis.

Sebagai penopang target pertumbuhan tersebut, pemerintah menetapkan sejumlah asumsi dasar ekonomi makro. Tingkat inflasi diproyeksikan berada pada rentang 1,5 persen hingga 3,5 persen. Nilai tukar rupiah diperkirakan bergerak di kisaran Rp16.800 hingga Rp17.500 per dolar AS, sementara tingkat bunga Surat Berharga Negara (SBN) tenor 10 tahun ditargetkan berada pada level 6,5 persen hingga 7,3 persen.

Di sektor energi, pemerintah menetapkan asumsi harga minyak mentah Indonesia (ICP) sebesar 70 dolar AS hingga 95 dolar AS per barel sebagai langkah antisipasi terhadap gejolak ekonomi dan ketidakpastian global.

Rancangan Fiskal 2027

Dalam rancangan fiskal 2027, pemerintah memperkirakan defisit anggaran berada pada kisaran 1,8 persen hingga 2,4 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Defisit tersebut akan didukung oleh target pendapatan negara sebesar 11,82 persen hingga 12,40 persen PDB, sedangkan belanja negara direncanakan mencapai 13,62 persen hingga 14,80 persen PDB.

Baca juga: Digitalisasi Bansos Makin Canggih, Kemensos Tunjukkan Sistem Verifikasi Real Time di DPR

Untuk menciptakan dampak ekonomi yang lebih luas, pemerintah akan memfokuskan belanja negara pada delapan prioritas pembangunan nasional. Fokus tersebut mencakup penguatan kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, hilirisasi industri, pembangunan infrastruktur dan perumahan, penguatan ekonomi kerakyatan dan desa, serta percepatan penurunan angka kemiskinan.

Selain itu, pemerintah juga berkomitmen meningkatkan ketepatan sasaran program perlindungan sosial. Penyaluran bantuan sosial dan subsidi secara bertahap akan berbasis penerima manfaat langsung dengan memanfaatkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

Menutup penyampaiannya, Purbaya mengapresiasi berbagai masukan yang diberikan seluruh fraksi DPR RI. Ia menegaskan bahwa pemerintah akan menjadikan pandangan tersebut sebagai bahan penyempurnaan dalam penyusunan APBN 2027 agar tetap sehat, kredibel, dan berkelanjutan.

“Atas nama pemerintah kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya atas dukungan dan kerja sama segenap anggota Dewan Perwakilan yang terhormat. Semoga pembicaraan pendahuluan RAPBN Tahun Anggaran 2027 dapat berjalan lancar dan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan,” pungkasnya. (*)