ORBIT-NEWS.COM, PURWOKERTO – Banyaknya persoalan yang hendak disuarakan masyarakat dalam rencana aksi 28 Oktober di Banyumas menjadi perhatian pengamat politik Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto, Ahmad Sabiq. Ia mengingatkan, beragam tuntutan yang tidak terarah justru berisiko melemahkan daya tawar masyarakat saat berhadapan dengan pemerintah daerah.

Menurutnya, aksi massa merupakan bentuk ekspresi kritis warga terhadap berbagai persoalan yang membutuhkan respons dan penyelesaian. Namun, gerakan tersebut perlu memiliki prioritas yang jelas agar aspirasi yang disampaikan tidak kehilangan substansi.

"Harusnya ada isu atau tuntutan utama yang fokus menjadi perhatian perjuangannya. Sehingga saat direspons oleh pemerintah daerah, pembahasannya tidak sepotong-potong," katanya,Minggu (25/10/2026). 

Dosen Jurusan Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Unsoed tersebut menyoroti berkembangnya tuntutan yang akan disuarakan Aliansi Rakyat Banyumas (ARB). Persoalan Universal Health Coverage (UHC), penertiban pedagang kaki lima (PKL), kebijakan parkir, hingga sengketa Kebondalem menjadi sejumlah isu yang mencuat menjelang rencana aksi pada 28 Oktober 2026.

Menurutnya, banyaknya tuntutan dari berbagai kelompok kepentingan perlu disatukan dalam agenda perjuangan yang terukur. Tanpa prioritas yang jelas, gerakan masyarakat berpotensi hanya menjadi ajang unjuk kekuatan massa atau show of force, tanpa menghasilkan perubahan kebijakan yang berarti.

Baca juga: Lansia 83 Tahun Ditemukan Meninggal di Sungai Sogra Banyumas

Kekuatan Gerakan Tidak Hanya Diukur dari Jumlah Massa

Ahmad Sabiq menilai, keberhasilan gerakan masyarakat tidak cukup diukur dari banyaknya orang yang turun ke jalan. Kekuatan isu, kejelasan tuntutan, serta dampaknya terhadap kepentingan masyarakat luas justru menjadi faktor penting yang menentukan efektivitas sebuah gerakan.

Tuntutan yang relevan dengan kebutuhan warga dan disampaikan secara terarah dinilai lebih berpeluang mendapatkan simpati publik sekaligus mendorong pemerintah mengambil langkah penyelesaian.

Sebaliknya, jika berbagai persoalan dicampur tanpa skala prioritas, pembahasan dengan pemerintah berisiko berjalan parsial. Sejumlah tuntutan mungkin mendapat respons, tetapi persoalan lain yang lebih mendasar justru berpotensi terabaikan.

"Agar efektif, aliansi ini tidak boleh jalan sendiri-sendiri. Mereka harus punya satu manifesto bersama, misalnya menuntut transparansi pemerintah dan bukti kerja nyata. Tanpa fokus yang tajam, aksi massa sebesar apa pun hanya akan jadi kebisingan politik sesaat, bukan melahirkan kebijakan yang konkret," ujarnya.

Baca juga: Owabong Purbalingga Diserbu Ribuan Pengunjung, Ada Balon Udara hingga Fun Run Bareng DJ

Karena itu, ia menyarankan agar kelompok-kelompok yang tergabung dalam aliansi menyepakati agenda bersama. Dengan adanya rumusan tuntutan utama, pemerintah daerah akan lebih mudah memahami persoalan yang harus segera ditangani dan masyarakat dapat mengawasi perkembangan penyelesaiannya. 

Selain mengingatkan masyarakat agar menyusun tuntutan secara terarah, Ahmad Sabiq juga menyoroti pola penanganan persoalan oleh Pemkab Banyumas. Menurutnya, persoalan lokal yang terus berulang dan menjadi perbincangan luas di media sosial dapat memengaruhi citra daerah. Kondisi tersebut perlu menjadi perhatian karena investor, calon mahasiswa, dan wisatawan membutuhkan kepastian serta lingkungan daerah yang kondusif.

Pemerintah daerah, lanjutnya, tidak seharusnya hanya bergerak setelah suatu persoalan ramai diperbincangkan atau viral di media sosial.

"Untuk mencegah hilangnya kepercayaan publik luar, Pemkab Banyumas tidak boleh lagi bekerja layaknya pemadam kebakaran. Baru bertindak setelah viral," katanya.

Ahmad Sabiq menyarankan, Pemkab Banyumas bersama DPRD segera mengambil peran aktif dalam merespons berbagai persoalan masyarakat. Respons tersebut perlu diwujudkan melalui solusi nyata, keterbukaan informasi, serta mekanisme penyelesaian yang dapat dipantau publik. Dengan langkah tersebut, diharapkan mampu mengantisipasi persoalan sebelum berkembang menjadi konflik berkepanjangan.

Baca juga: Bidik 12 Kursi DPRD, PKB Banyumas Siap Kedepankan Politik Kehadiran di Masyarakat

Di sisi lain, Ahmad Sabik menegaskan bahwa kritik melalui media sosial maupun aksi turun ke jalan merupakan sarana yang sah bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi. Terlebih, ketika jalur komunikasi formal belum memberikan hasil yang diharapkan. Namun, tekanan publik perlu diikuti strategi yang matang agar energi masyarakat tidak berhenti setelah aksi selesai.

Jika pemerintah membuka ruang negosiasi, perwakilan warga harus memiliki rumusan tuntutan yang jelas, target penyelesaian, serta mekanisme pengawasan terhadap komitmen yang disepakati.

"Jika Pemkab akhirnya membuka pintu negosiasi, aliansi warga harus sudah siap mengunci janji pemerintah dengan pakta integritas atau peta jalan penyelesaian yang memiliki tenggat waktu eksekusi yang jelas," sarannya.

Menurutnya, kesepakatan yang dilengkapi target dan batas waktu akan memberikan kepastian bagi masyarakat. Publik juga memiliki dasar untuk menilai apakah pemerintah benar-benar menjalankan komitmennya atau sekadar memberikan janji saat menghadapi tekanan. Dengan demikian, gerakan masyarakat tidak hanya menghasilkan pertemuan atau pernyataan politik, tetapi juga mendorong perubahan yang dapat dirasakan langsung oleh warga.

Sebagaimana diketahui, ARB berencana menggelar aksi pada 28 Oktober 2026, bertepatan dengan peringatan Hari Sumpah Pemuda. Aksi tersebut direncanakan berlangsung di kawasan Alun-alun Purwokerto. Awalnya aksi ini membawa beragam tuntutan, namun mendekati hari H, ARB memantapkan hanya mengusung satu isu yaitu UHC. (*)

Baca juga: Tiga Perusahaan Lirik Investasi di Purbalingga