ORBIT-NEWS.COM, JAKARTA – Perkembangan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) membawa tantangan baru dalam keamanan digital. Modus kejahatan siber kini tidak hanya menyasar sistem teknologi, tetapi juga memanfaatkan manipulasi identitas dan kepercayaan manusia melalui teknologi seperti deepfake.

Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mengingatkan masyarakat agar semakin waspada terhadap berbagai bentuk penipuan digital yang memanfaatkan kecanggihan AI. Pelaku kejahatan dapat menggunakan teknologi tersebut untuk meniru suara seseorang, memalsukan identitas, hingga membuat instruksi palsu yang terlihat seolah-olah berasal dari pihak terpercaya.

Staf Ahli Menteri Bidang Sosial, Ekonomi, dan Budaya Kementerian Komdigi, Raden Wijaya Kusumawardhana mengatakan, perubahan teknologi AI turut mengubah pola ancaman keamanan siber. Serangan digital kini tidak selalu diawali dengan upaya meretas perangkat atau jaringan, melainkan bisa dimulai dengan memperdaya orang yang menggunakan teknologi.

"Ancaman digital pun tidak lagi selalu dimulai dari upaya membobol sistem. Terkadang ancaman justru dimulai dari upaya memanipulasi manusia yang menggunakan sistem tersebut," ujarnya.

Salah satu ancaman yang perlu diwaspadai adalah penyalahgunaan AI untuk membuat konten deepfake. Teknologi ini memungkinkan seseorang menciptakan rekayasa visual maupun suara yang menyerupai orang asli sehingga berpotensi digunakan untuk menipu korban.

Baca juga: Bulog Diminta Serap Jagung Petani Kadar Air 20 Persen

Misalnya, masyarakat menerima panggilan telepon dengan suara yang menyerupai anggota keluarga yang sedang membutuhkan bantuan. Modus lainnya berupa pesan atau instruksi palsu yang seolah-olah disampaikan pimpinan perusahaan atau pejabat tertentu.

Situasi tersebut membuat proses mengenali informasi asli dan konten hasil rekayasa semakin sulit. Apalagi, teknologi AI dapat membantu pelaku menyusun skenario penipuan dengan tampilan dan komunikasi yang semakin meyakinkan.

Wijaya menjelaskan, AI sebenarnya memiliki peran penting dalam memperkuat keamanan siber. Teknologi ini dapat dimanfaatkan untuk mendeteksi aktivitas tidak normal, menganalisis potensi serangan, serta mempercepat penanganan insiden keamanan.

Namun, kemampuan serupa juga dapat disalahgunakan untuk memperluas kejahatan digital.

"Perkembangan AI telah memperluas permukaan serangan hingga pada identitas, informasi dan kepercayaan manusia," katanya.

Baca juga: BMKG Tetapkan Status Siaga Hujan Lebat di Sejumlah Provinsi, Termasuk Jateng

Literasi Keamanan Digital

Menurut Wijaya, menghadapi ancaman tersebut diperlukan sistem perlindungan yang tidak hanya bertumpu pada kecanggihan perangkat teknologi. Kesiapan lembaga, tata kelola keamanan, dan kesadaran masyarakat juga harus menjadi bagian dari strategi perlindungan digital.

Literasi keamanan digital menjadi salah satu langkah penting. Masyarakat perlu membiasakan diri memeriksa kebenaran informasi, memastikan identitas pengirim pesan, menjaga kerahasiaan data pribadi, serta tidak terburu-buru menuruti permintaan yang mencurigakan.

Terlebih, suara maupun gambar yang terlihat dan terdengar meyakinkan belum tentu merupakan bukti bahwa informasi tersebut benar-benar berasal dari orang yang bersangkutan.

"Kami memandang kemampuan masyarakat untuk mengenali penipuan, melindungi identitas, memahami risiko AI, dan menjaga keamanan informasi perlu terus menjadi bagian dari penguatan kapasitas digital nasional," tegasnya.

Baca juga: Kemenag Siapkan 15 Program The Wonder of Harmony 2026

Selain meningkatkan literasi masyarakat, Komdigi juga mendorong penerapan tata kelola AI berbasis risiko. Langkah tersebut mencakup pengujian keamanan teknologi, penguatan akuntabilitas sistem, serta pengembangan kemampuan nasional untuk menghadapi pola serangan siber yang terus berkembang.

Pengawasan manusia juga dinilai tetap diperlukan dalam pemanfaatan AI. Dengan begitu, teknologi dapat digunakan untuk memperkuat pertahanan digital tanpa mengabaikan potensi penyalahgunaan yang dapat merugikan masyarakat.

"Keamanan siber pada era AI membutuhkan pendekatan yang lebih luas yang menggabungkan kemampuan teknologi, tata kelola, kesiapan kelembagaan serta kesadaran masyarakat," pungkasnya. (*)