ORBIT-NEWS.COM, JAKARTA – Rencana konser penyanyi opera dunia Andrea Bocelli di Indonesia mendapat perhatian dari Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI. Ketua BKSAP DPR RI, Syahrul Aidi Ma’azat, meminta pemerintah mencermati aspirasi Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Forum Komunikasi Nasional (Forkomnas) terkait rencana pertunjukan tersebut.

Syahrul menilai, polemik konser Andrea Bocelli perlu dilihat dari perspektif kemanusiaan dan konsistensi sikap Indonesia dalam mendukung kemerdekaan Palestina. Menurut dia, pemerintah perlu mempertimbangkan berbagai aspirasi yang muncul secara objektif, tanpa mengabaikan prinsip Indonesia yang menolak segala bentuk penjajahan.

Ia menegaskan, persoalan tersebut bukan berarti Indonesia menutup diri terhadap seni, musik, maupun pertukaran budaya internasional. Namun, penyelenggaraan kegiatan hiburan berskala internasional, menurutnya, juga perlu mempertimbangkan sensitivitas publik di tengah konflik berkepanjangan yang masih berdampak pada rakyat Palestina.

“Indonesia tidak menolak seni, musik, maupun pertukaran budaya yang memperkaya peradaban. Namun, kita juga tidak boleh mengabaikan sensitivitas kemanusiaan ketika rakyat Palestina terus menghadapi penderitaan,” ujar Syahrul dalam keterangan tertulis Sabtu (24/10/ 2026).

Politisi Fraksi PKS tersebut juga mengingatkan pemerintah agar konsisten dalam mengambil keputusan terhadap agenda hiburan yang memunculkan keberatan publik karena dikaitkan dengan dukungan kepada Israel. Baginya, konsistensi diperlukan agar sikap Indonesia dalam membela hak rakyat Palestina tidak hanya disampaikan melalui jalur diplomasi, tetapi juga tercermin dalam kebijakan.

Baca juga: Pengamat Unsoed Ingatkan Tuntutan Warga Banyumas Jangan Gado-gado, Ini Alasannya

Kemerdekaan Palestina

Syahrul menyebut dukungan terhadap kemerdekaan Palestina telah menjadi bagian dari perjalanan sejarah dan prinsip konstitusional Indonesia, sejak pemerintahan Presiden Soekarno hingga Presiden Prabowo Subianto.

Ia merujuk Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan. Prinsip tersebut, menurutnya, perlu menjadi landasan dalam menyikapi berbagai persoalan yang berkaitan dengan kemanusiaan dan hak bangsa untuk merdeka.

“Prinsip ini harus tercermin dalam kebijakan nyata,” tegasnya.

Lebih lanjut, Syahrul menilai kepentingan ekonomi dan perkembangan industri hiburan perlu berjalan beriringan dengan tanggung jawab kemanusiaan. Indonesia, kata dia, tetap dapat membuka ruang bagi seniman internasional, tetapi keterbukaan itu perlu disertai pertimbangan terhadap nilai keadilan, perdamaian, serta penghormatan terhadap hak rakyat Palestina.

Baca juga: Bidik 12 Kursi DPRD, PKB Banyumas Siap Kedepankan Politik Kehadiran di Masyarakat

Ia pun mengajak masyarakat menyampaikan aspirasi mengenai persoalan tersebut melalui cara-cara damai dan bertanggung jawab. Menurut Syahrul, perhatian terhadap isu Palestina seharusnya diarahkan pada penolakan terhadap penjajahan dan penderitaan warga sipil, bukan pada penolakan terhadap seni atau bangsa tertentu.

“Palestina berhak merdeka, dan Indonesia harus tetap konsisten memperjuangkannya,” pungkasnya. (*)