ORBIT-NEWS.COM, PURWOKERTO – Setelah sukses menerapkan kebijakan parkir gratis di seluruh gerai Indomaret, Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Banyumas kini bersiap memperluas kebijakan serupa ke seluruh gerai Alfamart. Langkah ini tidak hanya memberikan kemudahan bagi masyarakat saat berbelanja, tetapi juga diproyeksikan mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor perparkiran hingga mencapai Rp1,164 miliar per tahun.

Saat ini, Dishub Banyumas tengah menyelesaikan kajian sekaligus melakukan sosialisasi kepada seluruh pihak terkait sebelum kebijakan tersebut resmi diberlakukan. Di Kabupaten Banyumas terdapat 132 gerai Alfamart yang nantinya akan memberikan kontribusi parkir sebesar Rp500 ribu per gerai setiap bulan langsung ke kas daerah.

Sebelumnya, kebijakan parkir gratis telah lebih dulu diterapkan di 62 gerai Indomaret di Banyumas. Melalui skema tersebut, Indomaret menyumbang sekitar Rp372 juta per tahun bagi PAD Kabupaten Banyumas. Jika Alfamart resmi bergabung, maka total kontribusi dari kedua jaringan toko modern itu diperkirakan mencapai Rp1,164 miliar setiap tahun.

Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas, Omar Udaya, melalui Kepala Bidang Pengendalian Operasional (Dalop) dan Perparkiran, Iwan Yulianto, menjelaskan bahwa dua manajemen Alfamart yang menaungi wilayah Banyumas, yakni manajemen Tegal dan Cilacap, pada prinsipnya telah menyatakan kesepakatan untuk menerapkan sistem parkir gratis dengan mekanisme pembayaran kontribusi langsung ke kas daerah.

"Ini tentu kami sambut dengan baik. Namun, sebelum diterapkan kami harus melakukan sosialisasi terlebih dahulu karena cukup banyak juru parkir yang selama ini bertugas di gerai Alfamart. Setiap gerai rata-rata terdapat satu hingga enam juru parkir. Mereka perlu diberi waktu untuk mempersiapkan diri dan mencari sumber penghasilan dari sektor lain," kata Iwan, Senin (27/7/2026).

Baca juga: Pelemparan Kereta Api di Daop 5, KAI Soroti Aksi Berbahaya yang Masih Terjadi

Sosialisasi Dilakukan Secara Humanis

Dishub Banyumas menegaskan bahwa penerapan kebijakan parkir gratis tidak hanya mempertimbangkan aspek pelayanan kepada masyarakat, tetapi juga memperhatikan dampak sosial terhadap para juru parkir maupun pengelola parkir yang selama ini menggantungkan pendapatan dari aktivitas tersebut.

Baca juga: Meresahkan Warga, Polisi Evakuasi ODGJ di Buayan ke Rumah Sakit

Karena itu, sosialisasi tidak hanya dilakukan kepada para juru parkir, tetapi juga kepada pengelola parkir agar tercapai kesepahaman sebelum kebijakan diberlakukan secara menyeluruh.

Menurut Iwan, perubahan sistem parkir membutuhkan proses yang tidak singkat. Pengalaman saat menerapkan parkir gratis di Indomaret menjadi pelajaran penting bahwa pendekatan persuasif jauh lebih efektif dibandingkan penerapan secara mendadak. 

Diperkirakan proses sosialisasi untuk Alfamart akan berlangsung sekitar tiga hingga empat bulan. Hal tersebut berkaca pada penerapan parkir gratis di Indomaret yang diawali sejak akhir 2025, sementara implementasinya baru dimulai pada Maret 2026. 

"Sosialisasi memang membutuhkan waktu sehingga aturan baru tidak bisa langsung diberlakukan. Pada masa awal penerapan di Indomaret masih ada juru parkir yang menarik retribusi. Ketika ada laporan dari masyarakat, petugas Dishub langsung turun ke lapangan untuk memberikan edukasi," jelasnya.

Pendekatan yang diterapkan di bawah kepemimpinan Omar Udaya mengedepankan dialog dan solusi bersama. Dishub tidak hanya mengajak para juru parkir beradaptasi, tetapi juga membuka ruang komunikasi dengan para pengelola agar proses transisi berjalan kondusif.

Baca juga: Polresta Banyumas Bongkar Penggelapan Uang ATM BRI, Dua Karyawan Jadi Tersangka

Pada penerapan di Indomaret, misalnya, telah disepakati adanya penyesuaian besaran setoran dari pihak pengelola parkir. Nilainya disesuaikan dengan tingkat aktivitas dan keramaian masing-masing lokasi. Skema serupa juga berpeluang diterapkan pada gerai-gerai Alfamart sehingga seluruh pihak tetap memperoleh solusi yang adil.

Kebijakan parkir gratis di gerai Alfamart diharapkan menjadi langkah positif dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus mengoptimalkan penerimaan daerah. Selain memberikan kenyamanan bagi masyarakat saat berbelanja, kebijakan ini juga menunjukkan bahwa peningkatan PAD dapat berjalan beriringan dengan pendekatan yang humanis, transparan, dan berpihak kepada kepentingan bersama. (*)