ORBIT-NEWS.COM, JAKARTA – Pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) kembali menjadi perhatian DPR RI. Anggota Komisi IX DPR RI, Heru Tjahjono, menilai masih terdapat berbagai persoalan dalam mekanisme klaim BPJS Kesehatan yang berpotensi memengaruhi kualitas layanan kesehatan yang diterima masyarakat.

Heru menyoroti sejumlah hambatan yang masih terjadi di lapangan. Mulai dari proses verifikasi klaim yang dinilai belum optimal hingga keterlambatan pembayaran yang dapat berdampak pada operasional fasilitas kesehatan. Menurutnya, persoalan tersebut tidak hanya menyangkut administrasi, tetapi juga berpengaruh terhadap keberlangsungan pelayanan medis di rumah sakit.

“Ini bukan hanya soal angka, tetapi bagaimana dampaknya terhadap pelayanan kepada pasien di rumah sakit,” kata Heru.

Heru menjelaskan, sejumlah rumah sakit menghadapi tantangan ketika nilai klaim yang diterima tidak selalu sebanding dengan biaya pelayanan medis yang telah dikeluarkan. Kondisi ini dinilai dapat menimbulkan tekanan terhadap pengelolaan layanan kesehatan serta berdampak pada tenaga medis yang berada di garda terdepan pelayanan.

Selain itu, ia juga menyoroti masih adanya kasus klaim yang tertunda (pending claim) serta perbedaan hasil verifikasi antara fasilitas kesehatan dan pihak BPJS Kesehatan. Persoalan tersebut, menurutnya, kerap menambah beban administratif sekaligus memengaruhi kondisi keuangan rumah sakit. Heru menegaskan bahwa sistem JKN harus mampu memberikan kepastian bagi fasilitas kesehatan agar pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan optimal tanpa terkendala persoalan birokrasi maupun pembiayaan.

Baca juga: Mengenal Akupuntur Kaki: Manfaat, Prosedur, dan Risiko yang Perlu Diketahui

“Persoalan pending klaim dan perbedaan verifikasi ini harus menjadi perhatian serius agar tidak membebani rumah sakit serta mengganggu pelayanan kepada masyarakat,” jelasnya.

Hambatan Administrasi dan Finansial Segera Dibenahi

Lebih jauh, ia mengingatkan bahwa tujuan utama program jaminan kesehatan nasional adalah memastikan setiap warga negara memperoleh akses layanan kesehatan yang layak. Karena itu, berbagai hambatan administratif maupun finansial perlu segera dibenahi agar tidak berdampak langsung pada pasien.

Komisi IX DPR RI pun mendorong BPJS Kesehatan bersama seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat koordinasi serta melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem klaim yang berjalan saat ini. Perbaikan mekanisme dinilai penting guna menciptakan proses yang lebih transparan, akurat, dan responsif terhadap kebutuhan fasilitas pelayanan kesehatan.

“Pada prinsipnya, masyarakat harus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai haknya dan sesuai dengan skema pembiayaan yang telah ditetapkan,” tegas politisi Partai Golkar tersebut.

Baca juga: 10 Manfaat Cuka Apel untuk Wanita, dari Meredakan PMS hingga Menjaga Kesehatan Kulit

Dengan perbaikan tata kelola klaim dan peningkatan koordinasi antarinstansi, diharapkan kualitas layanan kesehatan bagi peserta BPJS Kesehatan dapat semakin optimal serta memberikan kepastian bagi rumah sakit dalam menjalankan pelayanan kepada masyarakat. (*)