ORBIT-NEWS.COM, KUDUS – Komisi C DPRD Provinsi Jawa Tengah menyoroti kondisi kesehatan keuangan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sektor perbankan, khususnya terkait masih tingginya rasio kredit bermasalah atau Non-Performing Loans (NPL). Dalam agenda monitoring dan evaluasi kinerja keuangan, sejumlah BPR BKK tercatat memiliki NPL di atas ambang ideal perbankan.

Salah satu yang menjadi perhatian adalah PT BPR BKK Kudus (Perseroda). Pada tahun 2025, rasio NPL bank milik daerah tersebut tercatat mencapai 12,89 persen. Angka ini dinilai cukup tinggi dan berpotensi memengaruhi kinerja serta keberlanjutan usaha jika tidak segera ditangani.

Baca juga: Rentetan Keracunan MBG Jadi Sorotan DPR, Pengawasan Keamanan Pangan Dinilai Masih Rapuh

Direktur Utama BPR BKK Kudus, Noor Mastiko, menjelaskan bahwa tingginya NPL tidak lepas dari kebijakan internal perusahaan dalam beberapa tahun terakhir. Menurutnya, selama tiga tahun terakhir pihak manajemen belum melakukan penghapusan kredit macet, sehingga akumulasi kredit bermasalah masih tercatat dalam laporan keuangan.

“Belum ada penghapusan kredit selama tiga tahun terakhir, sehingga rasio NPL terlihat tinggi. Selain itu, pertumbuhan penyaluran kredit kami juga relatif terbatas karena lebih fokus pada pembiayaan skala kecil, bukan kredit bernilai besar,” ujar Noor saat memaparkan kinerja perusahaan di hadapan Komisi C DPRD Jateng. Ia hadir bersama Direktur Umum dan Kepatuhan BPR BKK Kudus, Kasmono.

Baca juga: DPR Dorong Sistem Peradilan Pidana Lebih Berkeadilan Lewat KUHP–KUHAP Baru

Kondisi serupa juga terjadi di BPR BKK Jepara. Direktur Utama BPR BKK Jepara, Basri, mengungkapkan bahwa rasio NPL di institusinya pada 2025 bahkan mencapai sekitar 15 persen. Ia menilai, berakhirnya kebijakan relaksasi kredit dari pemerintah turut memengaruhi meningkatnya angka kredit bermasalah.

“Ketika relaksasi kredit berakhir, posisi debitur kembali ke kondisi normal. Hal ini berdampak pada meningkatnya NPL,” jelas Basri. Ia menambahkan bahwa fenomena tersebut tidak hanya dialami oleh BPR BKK Kudus dan Jepara, melainkan hampir merata di seluruh BPR BKK di Jawa Tengah, dengan rata-rata NPL sudah berada di kisaran dua digit.

Baca juga: DPR RI Tegaskan UMP Bukan Sekadar Angka, Kepatuhan Perusahaan Jadi Sorotan

Menanggapi paparan tersebut, Sekretaris Komisi C DPRD Provinsi Jawa Tengah, Anton Lami Suhadi, menyampaikan apresiasi atas keterbukaan manajemen BPR BKK dalam menyampaikan kondisi riil perusahaan. Meski demikian, ia menegaskan pentingnya langkah konkret untuk menekan rasio kredit macet agar tidak menjadi beban berkepanjangan.

“Kami mengapresiasi upaya dan kinerja BPR BKK, namun penanganan kredit macet harus menjadi prioritas. Jangan sampai NPL terus menumpuk dari tahun ke tahun karena bisa berdampak pada stabilitas keuangan perusahaan,” tegas Anton.

Baca juga: DPR Siapkan Pengawasan Lebih Ketat APBN 2026, Defisit 2025 Jadi Alarm Fiskal

Komisi C DPRD Jateng berharap, ke depan BPR BKK dapat memperkuat manajemen risiko, meningkatkan kualitas penyaluran kredit, serta melakukan langkah strategis dalam penyelesaian kredit bermasalah guna menjaga kepercayaan publik dan mendukung perekonomian daerah.

Baca juga: Hadapi Turunnya Dana Transfer, DPRD Jateng Genjot PAD dari Optimalisasi Aset dan Peningkatan Kinerja BUMD