ORBIT-NEWS.COM, JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI bersiap memperketat pengawasan pengelolaan keuangan negara pada 2026. Langkah ini menyusul proyeksi defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2025 yang mencapai 2,92 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB), angka yang dinilai perlu dicermati secara serius.

Ketua DPR RI Puan Maharani menyatakan, defisit tersebut akan menjadi bahan evaluasi menyeluruh bagi DPR untuk memastikan arah kebijakan fiskal tetap berada dalam batas yang aman dan berkelanjutan. Evaluasi ini sekaligus menjadi pijakan penting dalam mengawal pelaksanaan APBN 2026 agar lebih disiplin, tepat sasaran, dan tidak menimbulkan tekanan fiskal di masa mendatang.

Baca juga: Rentetan Keracunan MBG Jadi Sorotan DPR, Pengawasan Keamanan Pangan Dinilai Masih Rapuh

“Defisit APBN 2025 yang diproyeksikan sebesar 2,92 persen harus kita kaji secara komprehensif. Dari sana, DPR akan memperkuat fungsi pengawasan agar pelaksanaan APBN 2026 lebih tertib dan akuntabel,” kata Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (13/1/2026).

Puan menegaskan, pengawasan DPR tidak semata-mata tertuju pada realisasi pendapatan dan belanja negara tahun berjalan, tetapi juga pada kualitas kebijakan anggaran di tahun berikutnya. DPR akan memastikan setiap rupiah belanja negara diarahkan pada program prioritas yang berdampak langsung bagi masyarakat, sekaligus menjaga defisit tetap terkendali.

Baca juga: DPR Dorong Sistem Peradilan Pidana Lebih Berkeadilan Lewat KUHP–KUHAP Baru

Menurut Puan, dinamika ekonomi global yang belum sepenuhnya stabil menuntut kebijakan fiskal nasional yang lebih hati-hati dan adaptif. Dalam kondisi tersebut, APBN harus mampu berfungsi sebagai penyangga ekonomi tanpa mengorbankan kesehatan fiskal jangka panjang.

Untuk itu, DPR melalui Badan Anggaran dan komisi-komisi terkait akan meningkatkan intensitas pengawasan terhadap pelaksanaan APBN 2026. Fokus pengawasan diarahkan pada efektivitas program, ketepatan sasaran belanja, serta pengelolaan defisit yang terukur dan transparan.

Baca juga: DPR RI Tegaskan UMP Bukan Sekadar Angka, Kepatuhan Perusahaan Jadi Sorotan

“APBN harus menjadi alat perlindungan bagi masyarakat sekaligus instrumen menjaga stabilitas fiskal negara. Jangan sampai risiko yang muncul di satu tahun terulang pada tahun berikutnya,” tegas Puan.

Baca juga: Hadapi Turunnya Dana Transfer, DPRD Jateng Genjot PAD dari Optimalisasi Aset dan Peningkatan Kinerja BUMD

Ia memastikan, DPR akan menjalankan fungsi pengawasan secara konsisten dan terbuka, serta memperkuat koordinasi dengan pemerintah. Sinergi tersebut diharapkan mampu menghasilkan kebijakan anggaran yang tidak hanya akuntabel, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan rakyat dan keberlanjutan ekonomi nasional.