ORBIT-NEWS.COM, JAKARTA - Wacana pengembalian mekanisme pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kembali mencuat ke ruang publik. Pemerintah menilai opsi tersebut dapat menjadi solusi untuk menekan tingginya biaya politik yang selama ini melekat pada Pilkada langsung.

Isu ini menguat setelah Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pandangannya dan mendapat dukungan dari sejumlah partai politik pendukung pemerintah. Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, bahkan secara terbuka mengusulkan agar Pilkada mendatang dilakukan melalui DPRD. Usulan tersebut disampaikan di hadapan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam perayaan HUT ke-61 Partai Golkar pada akhir tahun lalu.

Baca juga: Rentetan Keracunan MBG Jadi Sorotan DPR, Pengawasan Keamanan Pangan Dinilai Masih Rapuh

Namun, wacana tersebut mendapat penolakan dari Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Benny Kabur Harman. Politisi yang juga menjabat sebagai anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI itu menilai penghapusan Pilkada langsung bukanlah solusi atas persoalan demokrasi di daerah.

“Menurut saya, kembali ke Pilkada oleh DPRD itu bukan solusi,” ujar Benny, Senin (5/1/2026).

Baca juga: DPR Dorong Sistem Peradilan Pidana Lebih Berkeadilan Lewat KUHP–KUHAP Baru

Benny menilai, Pilkada tidak langsung justru berpotensi mempertahankan masalah klasik yang selama ini terjadi, seperti tingginya biaya politik, praktik politik uang, hingga persoalan netralitas aparatur negara. Menurutnya, perubahan mekanisme pemilihan tidak otomatis menghilangkan problem tersebut.

Ia menegaskan bahwa akar persoalan Pilkada terletak pada lemahnya regulasi. Oleh karena itu, Benny mendorong perbaikan menyeluruh terhadap Undang-Undang Pilkada agar memiliki norma yang jelas, tegas, dan disertai sanksi yang efektif. “Yang perlu dibenahi adalah undang-undangnya. Normanya harus jelas dan sanksinya tegas,” katanya.

Baca juga: DPR RI Tegaskan UMP Bukan Sekadar Angka, Kepatuhan Perusahaan Jadi Sorotan

Terkait alasan efisiensi anggaran yang kerap dikemukakan, Benny berpandangan negara seharusnya mengambil peran lebih besar dalam pembiayaan Pilkada. Menurutnya, keterbatasan anggaran tidak boleh dijadikan dalih untuk mengurangi kualitas demokrasi maupun mencabut hak rakyat dalam memilih pemimpin secara langsung.

“Kalau tujuan demokrasi adalah menghadirkan kesejahteraan rakyat dan pemimpin yang berkualitas, maka anggaran tidak boleh dijadikan alasan untuk mundur dari pemilihan langsung,” tegasnya.

Baca juga: DPR Siapkan Pengawasan Lebih Ketat APBN 2026, Defisit 2025 Jadi Alarm Fiskal

Di akhir pernyataannya, Benny mengajak masyarakat untuk tetap optimistis dan tidak apatis terhadap dinamika politik. Ia menekankan bahwa politik seharusnya menjadi sarana perjuangan untuk kepentingan rakyat. “Jangan pernah putus asa berjuang untuk rakyat. Politik itu harus riang gembira,” pungkasnya.

Baca juga: Hadapi Turunnya Dana Transfer, DPRD Jateng Genjot PAD dari Optimalisasi Aset dan Peningkatan Kinerja BUMD