ORBIT-NEWS.COM, PURWOKERTO – Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) memperkuat upaya perlindungan mahasiswa dengan meningkatkan koordinasi penanganan persoalan kesehatan fisik, kesehatan mental, hingga kasus kekerasan di lingkungan kampus.

Langkah tersebut dilakukan melalui diskusi bersama pimpinan universitas, Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (Satgas PPK), serta tim bimbingan dan konseling (BK) dari tingkat universitas maupun fakultas.

Forum ini menjadi perhatian penting bagi Unsoed, menyusul beragam persoalan yang dihadapi mahasiswa, mulai dari tekanan akademik, gangguan psikologis, kesehatan reproduksi, penyakit menular seksual, hingga dugaan pelecehan dan kekerasan seksual.

Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Unsoed, Roy Andreas mengatakan, persoalan tersebut membutuhkan penanganan terpadu. Menurutnya, kampus tidak cukup hanya menyediakan layanan ketika masalah muncul, tetapi juga harus memperkuat edukasi dan pencegahan. Ia menilai komunikasi dan kerja sama antara Satgas PPK dengan para konselor di lingkungan fakultas perlu terus ditingkatkan agar berbagai persoalan mahasiswa dapat diketahui lebih awal.

“Persoalan kesehatan mahasiswa dan kasus pelecehan di lingkungan kampus tidak bisa ditangani secara parsial. Kita perlu duduk bersama, membangun koordinasi, dan memperkuat peran seluruh Satgas di tingkat universitas maupun fakultas,” ujarnya.

Baca juga: Polres Kebumen Sita 144 Knalpot Brong Selama Operasi Patuh Candi 2026

Roy juga menekankan pentingnya pemahaman mahasiswa mengenai kesehatan reproduksi dan perilaku yang aman serta bertanggung jawab. Edukasi dan pendampingan dinilai menjadi langkah penting untuk mencegah munculnya persoalan yang lebih serius.

Dalam diskusi tersebut, dr. Madya Ardi Wicaksono, M.Si., memaparkan gambaran kondisi kesehatan mahasiswa berdasarkan layanan Klinik Pratama Rawat Jalan Soedirman.

Klinik Unsoed menyediakan sejumlah layanan, mulai dari pemeriksaan umum, kesehatan gigi, psikologi, kebidanan, hingga farmasi. Fasilitas tersebut juga melayani mahasiswa yang sakit, pemeriksaan kesehatan mahasiswa baru dan peserta Kuliah Kerja Nyata (KKN), serta psikotes bagi mahasiswa baru.

Dari berbagai layanan tersebut, terungkap bahwa persoalan kesehatan mahasiswa tidak hanya dipengaruhi kondisi fisik. Kebiasaan sehari-hari dan lingkungan sosial juga memiliki pengaruh terhadap kesehatan mereka.

Beberapa aspek yang menjadi perhatian meliputi pola makan, penerapan perilaku hidup bersih dan sehat, keselamatan berkendara, aktivitas olahraga, serta kemampuan mengelola tekanan atau stres.

Baca juga: Amerta Media Raih Penghargaan Penerbit Terbaik Jawa Tengah 2026

Sementara dari sisi psikologis, mahasiswa dapat menghadapi berbagai persoalan, seperti konflik keluarga, perceraian orang tua, kesulitan beradaptasi, hubungan sosial, penggunaan media sosial, hingga tekanan dalam menyelesaikan tuntutan akademik.

“Permasalahan kesehatan mahasiswa tidak hanya berkaitan dengan kondisi fisik, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor psikologis dan lingkungan sosial. Karena itu, diperlukan perhatian yang menyeluruh,” jelasnya.

Selain persoalan kesehatan, sejumlah perilaku dan hambatan dalam kehidupan mahasiswa juga menjadi bahan pembahasan. Di antaranya perilaku public display of affection (PDA), dugaan perilaku berpura-pura sakit atau malingering, rendahnya kemauan berkonsultasi dengan dosen pembimbing akademik, serta informasi yang keliru mengenai layanan konseling.

Kekerasan Seksual di Kampus

Persoalan kekerasan seksual juga menjadi salah satu isu yang mendapat perhatian khusus dalam forum tersebut.

Baca juga: KSR UIN Saizu Raih Juara 1 Konten Kreatif di Kompetisi Nasional AIRCCOMFEST 2.0

Pada sesi berikutnya, Dr. Tri Wuryaningsih M.Si, menguraikan berbagai bentuk kekerasan di perguruan tinggi sekaligus mekanisme pencegahan dan penanganannya di lingkungan Unsoed.

Ia menjelaskan bahwa kekerasan di kampus memiliki cakupan yang lebih luas daripada kekerasan seksual. Bentuk lainnya meliputi kekerasan fisik, psikis, perundungan, diskriminasi, intoleransi, hingga kebijakan yang mengandung unsur kekerasan.

Penanganan persoalan tersebut mengacu pada Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi serta Peraturan Rektor Unsoed Nomor 34 Tahun 2025.

Menurutmya, upaya menciptakan lingkungan pendidikan yang aman tidak dapat hanya dibebankan kepada Satgas PPK. Seluruh warga kampus perlu memahami bentuk kekerasan, mengetahui prosedur pelaporan, dan ikut membangun budaya saling menghormati.

Peran dosen bimbingan dan konseling juga dinilai sangat strategis. Sebab, mereka sering menjadi tempat pertama mahasiswa menyampaikan persoalan pribadi maupun pengalaman ketika mengalami kekerasan. Dalam kondisi tersebut, konselor harus mampu memberikan pendampingan tanpa menghakimi, menjaga kerahasiaan identitas, serta mengutamakan keselamatan dan kepentingan korban.

Baca juga: Tragis! Remaja 16 Tahun Tenggelam Saat Berenang di Irigasi Sungai Karangasem Cilacap

Tri mengingatkan bahwa mahasiswa yang mengungkapkan pengalaman kekerasan harus mendapatkan respons yang tepat. Pendamping tidak boleh menyalahkan korban, memaksanya menceritakan ulang kejadian secara berulang, ataupun mempertemukan korban dengan pihak terlapor untuk menyelesaikan masalah secara informal.

“Ketika mahasiswa menyampaikan pengalaman kekerasan, hal pertama yang perlu dilakukan adalah mendengarkan dan memberikan kepercayaan kepada korban. Jangan menyalahkan atau menghakimi,” paparnya.

Ia menambahkan, dosen BK dapat memberikan pertolongan dan pendampingan awal sebelum mengarahkan mahasiswa kepada Satgas PPK untuk proses penanganan sesuai mekanisme yang berlaku.

Satgas PPK sendiri memiliki kewenangan menerima dan menindaklanjuti laporan, melakukan pemeriksaan, menyusun kesimpulan dan rekomendasi, serta mengawasi pelaksanaan tindak lanjut. Seluruh proses tersebut harus memperhatikan perlindungan identitas pihak-pihak yang terlibat.

Untuk memperkuat pencegahan, Unsoed mengembangkan tiga pilar utama, yakni pembenahan tata kelola, peningkatan edukasi, serta penyediaan sarana dan prasarana pendukung. Ketiganya membutuhkan dukungan dan koordinasi berkelanjutan antara pimpinan universitas, fakultas, Satgas PPK, serta para konselor mahasiswa. (*)

Baca juga: 140 Orang Diduga Keracunan Usai Hadiri Resepsi Pernikahan di Kebumen