ORBIT-NEWS.COM, SEMARANG – Lebih dari 2,5 juta produk di Jawa Tengah telah mengantongi sertifikat halal. Capaian tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat ekosistem ekonomi halal sekaligus membuka peluang lebih luas bagi produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk bersaing di pasar.

Berdasarkan data Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Jawa Tengah, tercatat sebanyak 2.512.759 produk telah tersertifikasi halal sejak 2020 hingga 7 Oktober 2026. Dari jumlah tersebut, sertifikat halal yang diterbitkan mencapai 852.083 sertifikat.

Kepala BPJPH Jawa Tengah, Ika Efrilia mengatakan, peningkatan capaian tersebut didukung berbagai program fasilitasi pemerintah. Salah satunya melalui program Sertifikasi Halal Gratis (Sehati) yang memberikan kemudahan bagi pelaku UMKM Jateng untuk memperoleh sertifikat halal. Hal tersebut disampaikan Ika saat audiensi dengan Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen, Senin (9/11/2026).

Menurutnya, perkembangan sertifikasi halal di Jawa Tengah terlihat dari peningkatan jumlah sertifikat yang diterbitkan. Pada 2020, jumlahnya baru 667 sertifikat. Angka tersebut meningkat menjadi 214.207 sertifikat sepanjang 2026. Sementara itu, jumlah produk yang telah memperoleh sertifikasi halal selama 2026 mencapai 831.481 produk.

"Untuk mempertahankan sekaligus mempercepat pertumbuhan tersebut, BPJPH bersama Pemprov Jawa Tengah melibatkan pemerintah kabupaten dan kota dalam perluasan layanan serta pendampingan kepada pelaku usaha. Komitmen kolaborasi itu telah dituangkan melalui penandatanganan kesepakatan bersama BPJPH dan 35 pemerintah kabupaten/kota di Jawa Tengah pada 21 April 2026," jelasnya.

Baca juga: Amerta Media Raih Penghargaan Penerbit Terbaik Jawa Tengah 2026

Target Sertifikasi Halal

Dalam kesepakatan tersebut, ditetapkan target sebanyak 557.269 produk tersertifikasi halal pada 2026 dan 556.616 produk pada 2027.

Selain mendorong pencapaian target, pemerintah juga berupaya mendekatkan pelayanan sertifikasi halal kepada masyarakat. Salah satunya dengan membuka gerai BPJPH di Mal Pelayanan Publik (MPP). Sejumlah daerah yang telah menyediakan gerai tersebut meliputi Jepara, Kendal, Pati, Pekalongan, Kudus, Demak, Sukoharjo, dan Rembang.

Taj Yasin Maimoen menekankan pentingnya keterlibatan seluruh pemerintah daerah agar pendampingan sertifikasi halal dapat menjangkau lebih banyak pelaku UMKM. Menurutnya, dukungan pemerintah provinsi perlu diperkuat dengan program nyata dari pemerintah kabupaten dan kota, termasuk melalui penyediaan anggaran pendampingan.

"Kita membutuhkan distribusi ke 35 kabupaten/kota untuk menganggarkan pendampingan, sehingga semakin banyak pelaku UMKM yang mendapatkan sertifikat halal," ujarnya.

Baca juga: ParagonCorp Borong 14 Penghargaan MMA SMARTIES 2026

Taj Yasin juga menyebut Pemprov Jawa Tengah sedang menyusun strategi pengembangan ekosistem halal yang terhubung dengan sektor ekonomi syariah dan pariwisata ramah muslim. Langkah tersebut diharapkan dapat menciptakan keterkaitan antara sertifikasi produk, pengembangan usaha lokal, dan potensi pariwisata di berbagai daerah.

"Setelah dirumuskan, kami akan mendapatkan resume dari Biro Perekonomian untuk menata ekonomi Jawa Tengah, khususnya ekonomi syariah dan pariwisata ramah muslim," jelasnya.

Ia menambahkan, pembiayaan pendampingan sertifikasi halal tidak bisa hanya mengandalkan APBD Provinsi Jawa Tengah. Dengan besarnya jumlah pelaku usaha yang membutuhkan fasilitasi, pemerintah kabupaten dan kota perlu ikut mengalokasikan dukungan anggaran sesuai mekanisme masing-masing daerah.

Melalui sinergi tersebut, Pemprov Jawa Tengah menargetkan semakin banyak UMKM memperoleh akses sertifikasi halal. Selain memberikan kepastian status kehalalan produk, sertifikat tersebut diharapkan meningkatkan kepercayaan konsumen sekaligus memperluas kesempatan produk lokal memasuki pasar yang lebih kompetitif. (*)