ORBIT-NEWS.COM, JAKARTA – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memperkuat langkah mitigasi untuk menghadapi ancaman banjir dan tanah longsor menjelang puncak musim hujan 2026/2027. Sejumlah upaya disiapkan, mulai dari penyampaian peringatan dini cuaca ekstrem hingga operasi modifikasi cuaca (OMC) bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani mengatakan, sebagian besar wilayah Indonesia diperkirakan mulai memasuki musim hujan pada November hingga Desember 2026. Adapun periode puncak musim hujan diprediksi terjadi selama tiga bulan, mulai Desember 2026 hingga Februari 2027. 

Menurut Faisal, awal musim hujan tahun ini mengalami keterlambatan sekitar 20 hingga 30 hari dibandingkan pola normal. Meski karakteristik curah hujan secara umum diprakirakan berada pada kategori normal, pemerintah tetap perlu mewaspadai potensi bencana hidrometeorologi basah. Sebab, durasi musim hujan yang lebih pendek dapat meningkatkan risiko terjadinya hujan dengan intensitas tinggi dalam periode tertentu.

“Artinya, hujan yang jatuh itu sama dengan rata-rata klimatologis 30 tahun terakhir, tetapi durasinya lebih pendek sehingga memerlukan antisipasi terjadinya bencana hidrometeorologi basah, yaitu banjir dan longsor akibat curah hujan ekstrem,” jelas Faisal.

Untuk memperkuat kesiapan menghadapi ancaman tersebut, BMKG menyediakan berbagai informasi peringatan dini yang dapat diakses masyarakat melalui laman bmkg.go.id/peringatan-dini. Informasi yang disediakan tidak hanya berkaitan dengan potensi hujan ekstrem, tetapi juga mencakup perkembangan siklon tropis, banjir rob, kualitas udara, gempa bumi, hingga tsunami.

Baca juga: Seleksi MagangHub Kemenhaj 2026 Digelar 10 November

BMKG juga memiliki layanan prakiraan cuaca jangka pendek atau nowcasting yang mampu memberikan gambaran potensi hujan hingga tingkat kecamatan untuk periode tiga sampai enam jam ke depan. Melalui layanan tersebut, masyarakat dan pemerintah daerah dapat mengetahui wilayah yang masuk kategori waspada, siaga, maupun awas.

Selain peringatan jangka pendek, tersedia pula prakiraan cuaca harian hingga tujuh hari, prakiraan dasarian untuk sepuluh hari, serta informasi bulanan. Seluruh data tersebut menjadi bahan penting untuk menentukan wilayah prioritas mitigasi bencana.

Faisal menegaskan, informasi meteorologi tersebut akan digunakan sebagai dasar koordinasi dengan BNPB untuk memetakan lokasi yang berpotensi mengalami hujan ekstrem, banjir, maupun tanah longsor.

“Informasi tersebut akan diterjemahkan. Saat ini tim kami mengidentifikasi di kecamatan mana terjadi curah hujan ekstrem, kemudian banjir dan longsor akan terjadi di mana dan kapan. Ini untuk selanjutnya dapat kita lakukan antisipasi,” ujarnya.

BMKG dan BNPB Siapkan Operasi Modifikasi Cuaca

Baca juga: BGN Mulai Grading Dapur MBG di Pulau Jawa, SPPG yang Melebihi Kapasitas Bakal Dievaluasi

Selain mengandalkan sistem peringatan dini, BMKG juga menyiapkan dukungan teknis untuk pelaksanaan operasi modifikasi cuaca sebagai salah satu upaya mengurangi risiko bencana.

Faisal menjelaskan, OMC dapat dilaksanakan ketika pemerintah provinsi telah menetapkan status siaga darurat. Dalam mekanisme tersebut, BNPB bertindak sebagai pelaksana operasi, sedangkan BMKG memberikan supervisi teknis berdasarkan kondisi atmosfer.

Pelaksanaan modifikasi cuaca akan disesuaikan dengan kebutuhan dan situasi meteorologi di wilayah sasaran. Salah satu tujuannya adalah mengurangi potensi hujan ekstrem di kawasan yang memiliki tingkat kerawanan bencana tinggi.

BMKG juga meningkatkan pemantauan terhadap perkembangan siklon tropis menjelang akhir 2026 hingga awal 2027.

Faisal menyebutkan, potensi aktivitas siklon tropis pada penghujung tahun ini diperkirakan lebih banyak berasal dari belahan bumi utara. Sementara memasuki awal 2027, aktivitasnya diprakirakan lebih didominasi dari belahan bumi selatan, khususnya kawasan di selatan garis khatulistiwa.

Baca juga: Diskon Tiket Nataru 2026/2027, Ada Potongan 30 Persen untuk Kereta hingga Pesawat

Meski Indonesia bukan wilayah yang secara umum mengalami dampak langsung siklon tropis sebesar sejumlah negara seperti Jepang dan Filipina, perubahan iklim tetap menjadi faktor yang perlu diperhitungkan.

“Walaupun Indonesia secara teoritis bukan negara yang mengalami siklon tropis sehebat di Jepang, misalnya, atau di Filipina, tetapi dengan adanya perubahan iklim, kejadian-kejadian ekstrem ini tetap harus kita antisipasi. Kita semua akan berupaya untuk mengendalikan dan juga mengantisipasi dampaknya agar seminimal mungkin dialami oleh masyarakat luas,” ungkapnya. (*)