Tiga Kasus Penyalahgunaan BBM Subsidi Terbongkar di Banyumas

Polisi Sita 450 Liter BBM Subsidi
Caption Foto : Kapolresta Banyumas, Kombes Pol Dhovan Oktavianton memperlihatkan plat nomor kendaraan beragam yang digunakan tersangka kasus penyalahgunaan BBM subsidi.(Foto : Hermiana E. Effendi).

ORBIT-NEWS.COM, PURWOKERTO – Penyalahgunaan distribusi BBM subsidi jenis Pertalite di Kabupaten Banyumas berhasil diungkap aparat kepolisian. Dalam tiga kasus berbeda, Polresta Banyumas menemukan praktik pembelian BBM secara berulang yang kemudian ditampung dalam jeriken untuk diangkut menggunakan kendaraan.

Dari hasil pengungkapan tersebut, tiga orang berinisial RDK, PD, dan TN ditetapkan sebagai tersangka. Polisi juga mengamankan sekitar 450 liter Pertalite yang diduga berkaitan dengan aktivitas penyalahgunaan BBM bersubsidi tersebut.

Kapolresta Banyumas, Kombes Pol Dhovan Oktavianton menjelaskan, ketiga perkara itu merupakan hasil penanganan Satreskrim Polresta Banyumas selama periode 27 Oktober sampai 1 November 2026. Pengungkapan dilakukan setelah polisi menindaklanjuti dugaan penyimpangan dalam pengangkutan dan niaga BBM bersubsidi di sejumlah wilayah Banyumas.

"Pengungkapan ini merupakan bagian dari upaya kami menindak penyalahgunaan BBM bersubsidi. Dari tiga perkara yang ditangani, kami mengamankan tiga tersangka dengan barang bukti sekitar 450 liter Pertalite beserta kendaraan dan peralatan yang digunakan," kata Dhovan di Mapolresta Banyumas, Senin (9/11/2026).

Dalam menjalankan aksinya, para tersangka diduga memanfaatkan kendaraan untuk membeli Pertalite berkali-kali di SPBU. Pembelian dilakukan dengan menggunakan barcode MyPertamina.

Baca juga: 140 Orang Diduga Keracunan Usai Hadiri Resepsi Pernikahan di Kebumen

BBM yang semula berada di tangki kendaraan selanjutnya dipindahkan ke jeriken melalui selang. Setelah jumlahnya terkumpul, Pertalite dibawa menggunakan kendaraan yang telah disiapkan untuk mengangkut BBM tersebut.

Kendaraan Dimodifikasi

Polisi menemukan perbedaan kendaraan dan perlengkapan yang digunakan dalam masing-masing perkara. Pada kasus RDK, petugas mengamankan mobil Daihatsu Xenia yang sudah mengalami modifikasi. Kendaraan tersebut diduga digunakan untuk menunjang pengangkutan BBM. Selain mobil, terdapat delapan jeriken berkapasitas 30 liter yang berisi Pertalite.

Kasus berbeda ditemukan pada tersangka PD. Polisi menyita sepeda motor Honda Verza yang dilengkapi keranjang angkut, empat jeriken berukuran 30 liter, dan satu jeriken berkapasitas 15 liter. Seluruh jeriken tersebut berisi Pertalite. Petugas juga mengamankan selang yang diduga digunakan untuk memindahkan BBM.

Sementara itu, TN diduga menggunakan sepeda motor Suzuki Thunder untuk mendukung aktivitas pengangkutan. Dari tangan tersangka, polisi menemukan dua jeriken berisi Pertalite dengan kapasitas masing-masing 30 liter, tiga jeriken kosong, keranjang, dan selang.

Baca juga: Jembatan Putus di Jatilawang, Bupati Sadewo Instruksikan Dishub Kerahkan Bus Sekolah Antar-Jemput Siswa dan Guru

"Rangkaian perkara tersebut diketahui berlangsung di Kecamatan Pekuncen dan Purwojati. Ada tiga lokasi kejadian, yaitu di Desa Karangkemiri serta Jalan Legok, Desa Banjaranyar, Kecamatan Pekuncen. Satu lokasi lainnya berada di Desa Karangtalun Kidul, Kecamatan Purwojati," jelas Kapolresta.

Meski tiga tersangka telah diamankan, penyidik belum menghentikan penelusuran. Polresta Banyumas masih berupaya mengungkap rantai distribusi BBM yang diduga disalahgunakan, termasuk kemungkinan adanya pihak lain yang memasok atau terlibat dalam aktivitas tersebut.

Kapolresta mengatakan, pendalaman juga dilakukan untuk mengetahui bagaimana para tersangka memperoleh Pertalite dan menjalankan pembelian berulang di SPBU.

"Kami akan mendalami bagaimana BBM bersubsidi itu diperoleh, bagaimana pola pembeliannya, serta kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat. Kami juga berkoordinasi dengan instansi terkait untuk meningkatkan pengawasan distribusi BBM bersubsidi," tegasnya.

Atas perbuatannya, tersangka dijerat Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 juncto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana. Ancaman hukuman dalam ketentuan tersebut berupa pidana penjara maksimal enam tahun dan denda paling banyak Rp500 juta. (*)

Baca juga: Dai UIN Saizu Purwokerto Tembus 8 Besar OASE PTKIN 2026, Perjuangan Rebut Gelar Juara Berlanjut

Bagikan:

Tulis Komentar

Komentar

Belum ada komentar.

Berita Unggulan

■ ORBIT VOX

Kirimkan kritik, ide, dan aspirasi Anda melalui email resmi redaksi redaksiorbitnews@gmail.com. Suara Anda penting bagi kami.

Ikuti Kami

Dapatkan update terbaru melalui sosial media kami: