ORBIT-NEWS.COM, JAKARTA — Ancaman kekeringan terhadap lahan pertanian di sejumlah wilayah Indonesia mendapat perhatian Komisi IV DPR RI. Sekitar 50 ribu hektare sawah disebut terdampak kekeringan berdasarkan data Kementerian Pertanian.

Kondisi tersebut dinilai perlu segera diantisipasi agar tidak berkembang menjadi persoalan yang lebih besar, terutama terhadap keberlangsungan produksi pangan. Anggota Komisi IV DPR RI, Herry Dermawan menilai pemerintah sebenarnya telah memiliki berbagai program untuk membantu petani mendapatkan pasokan air saat sumber air mengalami keterbatasan.

Herry mengatakan, persoalan utama saat ini bukan semata-mata terletak pada ketersediaan program dari pemerintah pusat. Menurut dia, koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah masih perlu diperkuat agar bantuan serta pembangunan infrastruktur pengairan benar-benar sesuai dengan kebutuhan di lapangan.

“Jadi tinggal komunikasi. Sebenarnya pemerintah sudah siap, tapi pelaksanaannya belum. Di kementerian mungkin juga ada masalah irigasi perpompaan, terus irigasi perpipaan, di samping irigasi tersier,” ujar Herry.

Ia menjelaskan, pemerintah telah menyiapkan beberapa skema untuk membantu menyediakan air bagi lahan pertanian. Salah satunya melalui irigasi perpompaan yang memanfaatkan pompa untuk mengambil air dari sumber tertentu.

Baca juga: Rocky Gerung, Jusuf Hamka, dan Anwar Usman Masuk Wantimpres Prabowo

Sementara itu, sistem irigasi perpipaan memanfaatkan pompa yang kemudian menyalurkan air melalui jaringan pipa menuju lahan pertanian. Adapun irigasi tersier membutuhkan dukungan sumber air yang cukup besar untuk dapat berfungsi secara optimal.

Program dan Penyerapan Harus Sejalan

Menurut Herry, keberadaan program tersebut belum sepenuhnya diikuti tingkat penyerapan yang sesuai harapan. Kondisi itu menjadi salah satu hal yang perlu dievaluasi agar anggaran dan fasilitas yang telah disiapkan pemerintah tidak berhenti pada tahap perencanaan.

“Kalau irigasi tersier kan harus ada sumber air yang besar. Kalau irigasi perpompaan itu ngebor. Kalau irigasi perpipaan juga begitu, ngebor, namun dialihkan dengan pipa. Kemungkinan daya serapnya, penyerapan dua program itu sangat tidak seperti yang kita harapkan,” jelasnya.

Herry menilai pemerintah daerah memiliki peran penting dalam memastikan program penyediaan air tersebut dapat berjalan. Kebutuhan di setiap daerah, kata dia, berbeda sehingga pemerintah kabupaten dan provinsi perlu aktif menyampaikan kondisi serta kebutuhan pertanian kepada pemerintah pusat.

Baca juga: DPR Setujui Suyudi Ario Seto Jadi Kapolri, Gantikan Listyo Sigit Prabowo

Ia menyebut koordinasi antara Dinas Pertanian di tingkat kabupaten, pemerintah provinsi, dan Kementerian Pertanian harus dilakukan secara lebih intensif. Dengan demikian, program yang telah disiapkan sejak awal dapat segera diterapkan ketika daerah menghadapi persoalan kekeringan.

“Ini kan nantinya komunikasi antara yang di bawah dengan yang di atas. Dari kabupaten, Dinas Pertanian Kabupaten, provinsi, sama Kementan. Nah, ini yang perlu kita tingkatkan. Kalau persiapannya sudah, di awal tahun itu sudah disiapkan semua,” katanya.

Menurutnya, pemerintah pusat juga memiliki keterbatasan untuk membangun infrastruktur pengairan tanpa adanya usulan dari pemerintah daerah. Karena itu, daerah diminta lebih proaktif menyampaikan kebutuhan dan hambatan yang dihadapi petani.

Herry mengatakan berbagai kendala yang membuat penyerapan program irigasi belum maksimal perlu dibahas bersama. Ia berharap persoalan di tingkat pelaksanaan dapat segera diidentifikasi sehingga pemerintah pusat dan daerah bisa mencari solusi yang tepat.

“Cuma mungkin pelaksanaannya di daerah, karena pusat juga enggak berani bangun tanpa ada permintaan daerah. Sebaiknya daerah mungkin mau minta ke pusat juga ada halangan yang apa, itu enggak tahu, nanti kita akan bahas,” ujar Herry.

Baca juga: Sosialisasi 4 Pilar Kebangsaan, Yanuar Arif Wibowo Tegaskan Pancasila Tak Bisa Digantikan

Ia menegaskan, sinergi menjadi kunci dalam menghadapi ancaman kekeringan yang berpotensi mengganggu sektor pertanian. Terlebih, pemerintah telah menyiapkan berbagai peralatan dan program yang dapat dimanfaatkan untuk membantu menjaga ketersediaan air bagi lahan pertanian.

Optimalisasi program irigasi perpompaan, irigasi perpipaan, maupun irigasi tersier diharapkan dapat membantu petani menghadapi kondisi kekurangan air. Koordinasi yang lebih cepat antara daerah dan pemerintah pusat juga dinilai penting agar kebutuhan di lapangan tidak terlambat ditangani.

“Yang paling penting sinergi itu. Karena peralatannya dan lain sebagainya sudah disiapkan oleh pemerintah,” pungkasnya. (*)