Caption Foto : Anggota Komisi VI DPR RI, Budi S Kanang, (Foto : Dok. DPR RI).
ORBIT-NEWS.COM, JAKARTA – Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi di tengah melemahnya nilai tukar rupiah dinilai dapat memberikan tekanan besar terhadap daya beli masyarakat kelas menengah. Kelompok ini dianggap berada dalam posisi rentan karena tidak memperoleh berbagai bentuk bantuan yang selama ini diberikan kepada masyarakat berpenghasilan rendah.
Anggota Komisi VI DPR RI, Budi S Kanang mengatakan, dampak kenaikan biaya hidup akan paling dirasakan oleh kalangan kelas menengah. Berbeda dengan masyarakat ekonomi bawah yang masih mendapat dukungan melalui program subsidi dan berbagai intervensi pemerintah, kelompok menengah harus menanggung beban kenaikan harga secara langsung.
Menurutnya, kondisi ekonomi saat ini perlu mendapat perhatian serius. Pelemahan kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang diikuti penurunan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dinilai turut memperbesar tekanan terhadap perekonomian masyarakat.
“Ketika nilai dolar terus naik dan IHSG melemah, efeknya akan dirasakan masyarakat. Harga sejumlah kebutuhan sehari-hari ikut meningkat sehingga menambah beban pengeluaran rumah tangga,” jelasnya, Kamis (11/6/2026).
Ia menilai lonjakan harga berbagai kebutuhan pokok akibat pelemahan rupiah dapat mempersempit ruang konsumsi masyarakat. Jika kondisi tersebut berlangsung dalam jangka panjang tanpa adanya langkah mitigasi yang tepat, maka banyak keluarga kelas menengah berpotensi mengalami penurunan status ekonomi.
Budi mengingatkan bahwa penurunan kelas ekonomi bukan persoalan sederhana. Masyarakat yang sudah terjatuh ke kelompok berpenghasilan rendah akan menghadapi tantangan besar untuk kembali meningkatkan kondisi ekonominya.
“Kalau kelas menengah terus tertekan dan akhirnya turun menjadi kelompok tidak mampu, proses untuk bangkit kembali akan jauh lebih sulit. Karena itu pemerintah harus mengantisipasi sejak dini,” katanya.
Politisi Fraksi PDI Perjuangan tersebut juga meminta pemerintah tidak hanya berfokus pada indikator makroekonomi, tetapi turut memperhatikan dampak langsung kebijakan terhadap kehidupan masyarakat. Ia menilai transparansi dalam penyampaian alasan penyesuaian harga BBM non-subsidi perlu diperkuat agar publik dan DPR memperoleh pemahaman yang jelas mengenai konsekuensi kebijakan tersebut.
Selain itu, pemerintah diharapkan mampu menjaga stabilitas biaya hidup agar tidak semakin membebani masyarakat. Menurut Budi, konsumsi rumah tangga merupakan motor utama pertumbuhan ekonomi nasional sehingga perlindungan terhadap daya beli masyarakat, khususnya kelas menengah, harus menjadi prioritas.
“Daya beli masyarakat harus dijaga. Jika konsumsi rumah tangga melemah, dampaknya tidak hanya dirasakan keluarga, tetapi juga akan memengaruhi berbagai sektor ekonomi secara luas,” tegasnya. (*)
