ORBIT-NEWS.COM, JAKARTA – DPR RI mendesak pemerintah segera merealisasikan pembentukan Badan Pelindungan Data Pribadi (PDP) menyusul mencuatnya kasus penyadapan ilegal yang menyeret tiga jenderal sebagai tersangka. Keberadaan lembaga independen tersebut dinilai penting untuk memperkuat pengawasan sekaligus menjamin keamanan data dan privasi masyarakat.

Anggota Komisi I DPR RI, Taufiq R. Abdullah mengatakan, kasus dugaan penyadapan tersebut harus menjadi peringatan bahwa perlindungan data pribadi tidak bisa lagi dipandang sebagai persoalan teknis semata. Negara perlu memastikan penggunaan teknologi dan akses terhadap informasi pribadi tetap berada dalam koridor hukum.

Menurut politikus Fraksi PKB tersebut, perkembangan teknologi digital telah meningkatkan risiko pencurian, kebocoran, hingga penyalahgunaan data pribadi. Sementara itu, informasi masyarakat kini tersebar dan dikelola oleh berbagai lembaga, baik instansi pemerintah maupun perusahaan swasta.

"Penetapan tersangka tiga jenderal terkait dugaan penyadapan ini harus menjadi momentum bagi pemerintah untuk lebih peduli terhadap keselamatan data. Harus ada konsolidasi yang serius terhadap berbagai pihak untuk melakukan perlindungan dan pengamanan data, termasuk data pribadi," ujar Taufiq.

Ia menilai, tanpa lembaga pengawas yang memiliki otoritas jelas, upaya perlindungan data pribadi berpotensi tidak berjalan maksimal. Masyarakat membutuhkan institusi yang dapat memastikan pengelolaan informasi pribadi dilakukan secara bertanggung jawab sekaligus memberikan tindakan terhadap pihak yang melanggar aturan.

Baca juga: Komisi III DPR Desak Dalang Penyadapan Presiden Diungkap

Karena itu, Taufiq meminta pemerintah tidak lagi menunda pembentukan Badan PDP. Apalagi, pembentukan lembaga tersebut telah menjadi amanat Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.

"Pemerintah jangan menunda-nunda pembentukan Badan Pelindungan Data Pribadi. Ini perintah undang-undang sejak empat tahun yang lalu. Dan faktanya, kita membutuhkan lembaga yang memiliki otoritas yang jelas untuk memastikan perlindungan data masyarakat," tegasnya.

Lembaga yang Independen

Taufiq juga mengingatkan agar pemerintah tidak sekadar membentuk lembaga secara administratif. Menurut dia, aspek independensi, kewenangan, dan kapasitas sumber daya harus menjadi perhatian utama sehingga badan tersebut benar-benar mampu menjalankan fungsi pengawasan.

Ia tidak ingin lembaga yang dibentuk untuk melindungi masyarakat justru memiliki keterbatasan dalam menindaklanjuti pelanggaran. Pengawasan harus dilakukan secara efektif dan bebas dari intervensi maupun potensi konflik kepentingan.

Baca juga: Kasus Penyadapan Ilegal Presiden dan Tokoh Politik, DPR RI Pertimbangkan Percepatan RUU Penyadapan

"Jangan sampai lembaga yang bertugas mengawasi justru tidak memiliki kewenangan untuk menindak pelanggaran. Karena itu, independensi, kewenangan, dan kapasitas kelembagaannya harus benar-benar diperhatikan," katanya.

Menurut Taufiq, terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan UU PDP semestinya menjadi pijakan untuk mempercepat pembentukan sekaligus operasionalisasi Badan PDP.

Apabila telah beroperasi, lembaga tersebut diharapkan menjalankan sejumlah fungsi strategis, mulai dari mengawasi kepatuhan pengendali dan prosesor data pribadi, menerima serta menangani pengaduan masyarakat, hingga menindaklanjuti dugaan pelanggaran sesuai ketentuan hukum.

Lebih jauh, Taufiq menegaskan bahwa perlindungan data pribadi merupakan bagian dari pemenuhan hak konstitusional warga negara. Oleh sebab itu, pemerintah harus memberikan jaminan agar masyarakat tidak kehilangan kendali atas informasi pribadinya.

Ia berharap keberadaan Badan PDP nantinya dapat memberikan kepastian hukum bagi masyarakat ketika menghadapi dugaan penyalahgunaan data. Penanganan setiap laporan juga harus dilakukan secara terbuka, profesional, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Baca juga: H.Wastam Ajak Masyarakat Banyumas Perkuat Solidaritas Hadapi Krisis Air Bersih dan Kabut Asap

"Negara tidak boleh membiarkan masyarakat menghadapi sendiri risiko penyalahgunaan data pribadi. Harus ada institusi yang bisa menjadi tempat pengaduan sekaligus memastikan setiap pelanggaran ditangani secara transparan dan akuntabel," pungkasnya. (*)