ORBIT-NEWS.COM, JAKARTA – Komisi III DPR RI akan meminta penjelasan langsung Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto terkait perkembangan kasus penyadapan ilegal yang menyeret sejumlah perwira tinggi Polri. Dalam rapat kerja yang dijadwalkan Kamis (12/11/2026), DPR ingin memastikan siapa pihak yang berada di balik praktik penyadapan tersebut, termasuk motif dan pertanggungjawaban hukum para pihak yang terlibat.

Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman menegaskan, pengusutan perkara tidak boleh berhenti pada penetapan tersangka. Menurutnya, seluruh rangkaian peristiwa, mulai dari pihak yang memberikan perintah hingga tujuan penyadapan, harus dibuka secara transparan kepada publik.

"Komisi III DPR RI akan menggelar rapat kerja dengan Kapolri pada Kamis, 12 November 2026, untuk membahas kasus penyadapan ilegal, termasuk membongkar siapa dalang dan apa motif di balik penyadapan tersebut," ujar Habiburokhman, Minggu (8/11/2026).

Ia menjelaskan, rapat tersebut baru bisa digelar setelah masa persidangan DPR RI kembali dibuka pada Selasa, (10/11/2026). Habiburokhman akan memimpin langsung pertemuan tersebut bersama Wakil Ketua Komisi III Rano Alfath, Dede Indra Permana, dan Ahmad Sahroni, serta Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) Nazarudin Dek Gam.

Kasus dugaan penyadapan ilegal ini menjadi sorotan setelah Bareskrim Polri mengumumkan penetapan sejumlah tersangka terkait dugaan penyadapan tanpa hak, penghapusan data elektronik, dan akses ilegal terhadap sistem elektronik.

Baca juga: Kasus Penyadapan Ilegal Presiden dan Tokoh Politik, DPR RI Pertimbangkan Percepatan RUU Penyadapan

Pada 3 November 2026, Polri mengumumkan tiga tersangka berinisial LSP, ASN, dan EH. Namun, berdasarkan perkembangan yang diberitakan E-Media DPR RI pada 6 November 2026, jumlah tersangka bertambah menjadi empat orang, yakni LSP, AS, EH, dan SU. Salah satu nama yang terseret dalam perkara tersebut adalah mantan Kapolri Jenderal (Purn.) Listyo Sigit Prabowo.

Berdasarkan penjelasan Bareskrim, dugaan penyadapan terjadi sepanjang 2025 hingga 2026. Sejumlah nomor telepon diduga dimasukkan ke dalam sistem Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa melewati tahapan verifikasi maupun didasarkan pada kebutuhan penyelidikan dan penyidikan yang sah.

Penyidik juga mendalami dugaan penghapusan sejumlah berkas hasil penyadapan dari sistem LIMS sekitar Oktober 2026. Tindakan tersebut diduga dilakukan untuk menghilangkan jejak aktivitas penyadapan.Penyidikan tidak hanya berfokus pada dugaan penyadapan ilegal, tetapi juga kemungkinan tindak pidana penghapusan data elektronik dan akses tanpa hak terhadap sistem elektronik.

Sorotan terhadap perkara ini semakin meluas setelah laporan Associated Press menyebutkan bahwa sasaran dugaan penyadapan diduga mencakup Presiden Prabowo Subianto, sejumlah pejabat negara, tokoh politik, kalangan media, aktivis, hingga pengusaha.

Dalam proses penyidikan, polisi telah meminta keterangan sejumlah saksi dan ahli serta menyita perangkat elektronik yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut.

Baca juga: DPR RI Desak Pemerintah Segera Bentuk Badan Perlindungan Data Pribadi

Kapolri Bentuk Tim Khusus, DPR Desak Pengusutan Sampai ke Pemberi Perintah

Langkah pengusutan kasus penyadapan ilegal juga diperkuat dengan pembentukan tim khusus oleh Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto. Tim tersebut dipimpin Kabareskrim Komjen Pol. Asep Safrudin untuk mendalami seluruh aspek perkara.

Sebelumnya, Kapolri Suyudi Ario Seto menegaskan bahwa penanganan perkara ini merupakan bagian dari proses penegakan hukum. Ia membantah adanya keterkaitan kasus tersebut dengan persaingan atau kepentingan tertentu di lingkungan internal Polri.

Penegasan serupa disampaikan Inspektur Pengawasan Umum (Irwasum) Polri Komjen Pol. Asep Edi Suheri. Ia menyatakan dugaan tindakan tersebut merupakan perbuatan oknum dan bukan kebijakan institusi Polri.

Di luar proses pidana, perkara ini turut memunculkan desakan agar Indonesia memiliki pengaturan penyadapan yang lebih komprehensif. Kejelasan aturan dinilai penting untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan, sekaligus memastikan penggunaan teknologi penyadapan tetap sesuai ketentuan hukum.

Baca juga: H.Wastam Ajak Masyarakat Banyumas Perkuat Solidaritas Hadapi Krisis Air Bersih dan Kabut Asap

Habiburokhman memastikan Komisi III DPR RI akan mengawal perkembangan kasus tersebut sesuai arahan pimpinan DPR. Ia menegaskan tidak boleh ada pihak yang mendapat perlakuan khusus apabila terbukti terlibat dalam perkara tersebut.

"Sebagaimana arahan Pimpinan DPR, kami akan kawal penanganan kasus ini sampai terungkap sejelas-jelasnya. Siapa pun yang terlibat haruslah dimintai pertanggungjawaban hukum," tegas politisi Fraksi Partai Gerindra tersebut.

Melalui rapat kerja pada 12 November mendatang, Komisi III DPR RI akan meminta penjelasan mengenai konstruksi perkara, perkembangan penyidikan, penggunaan sistem LIMS, serta mekanisme pengawasan terhadap kewenangan penyadapan.

DPR juga ingin memastikan penanganan kasus ini menjadi momentum pembenahan tata kelola penyadapan di Indonesia. Sebab, kewenangan penyadapan yang dimiliki aparat penegak hukum harus dijalankan berdasarkan hukum, dengan tetap menghormati hak asasi manusia dan melindungi privasi masyarakat. (*)