ORBIT-NEWS.COM, SEMARANG – Guru ngaji dan marbot masjid menjadi kelompok masyarakat yang diusulkan masuk dalam perluasan perlindungan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Jawa Tengah. Pemprov Jateng mengupayakan agar pekerja sosial dan keagamaan yang selama ini belum terjangkau bantuan iuran bisa mendapatkan jaminan kesehatan.

Rencana tersebut mengemuka dalam audiensi antara Direktur Perencanaan dan Pengembangan BPJS Kesehatan, Sutopo Patria Jati, dengan Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen di Semarang, Senin (9/11/2026).

Perluasan kepesertaan JKN ini menjadi perhatian karena masih ada sejumlah kelompok masyarakat yang memiliki peran penting di lingkungan sosial, tetapi belum seluruhnya memperoleh perlindungan kesehatan dari pemerintah.

Sutopo Patria Jati menyebut guru ngaji, guru agama, dan marbot masjid sebagai beberapa kelompok yang perlu mendapat perhatian. Menurutnya, diperlukan pendataan ulang untuk mengetahui kelompok masyarakat yang belum terakomodasi dalam skema bantuan jaminan kesehatan.

Salah satu opsi yang dibahas adalah mengoptimalkan anggaran yang tersedia melalui realokasi pembiayaan. Anggaran dari pos yang kebutuhan penerimanya mulai berkurang berpeluang dialihkan untuk menjangkau masyarakat lain yang belum memiliki perlindungan JKN.

Baca juga: 140 Orang Diduga Keracunan Usai Hadiri Resepsi Pernikahan di Kebumen

Namun, upaya memperluas jaminan kesehatan juga membutuhkan dukungan berbagai pihak. Sutopo menilai keterbatasan kemampuan fiskal pemerintah daerah menjadi tantangan tersendiri dalam menjaga keberlanjutan pembiayaan program tersebut. Karenanya, keterlibatan masyarakat, lembaga filantropi, hingga perusahaan melalui program tanggung jawab sosial atau corporate social responsibility (CSR) dinilai penting.

"Pemerintah daerah perlu dibantu dari berbagai pihak dan sumber yang ada, terutama masyarakat, lembaga filantropi, maupun CSR," ujarnya.

Skema Pembiayaan

Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen menyambut positif usulan perluasan perlindungan kesehatan tersebut. Pemprov Jateng menyatakan akan mengupayakan agar guru ngaji dan marbot masjid bisa masuk dalam kelompok penerima jaminan kesehatan.

Dari sisi pembiayaan, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah Zulfachmi Wahab menjelaskan, pemerintah provinsi telah memiliki dua skema untuk mendukung kepesertaan masyarakat, yakni Penerima Bantuan Iuran (PBI) dan Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU).

Baca juga: Jaga Pesisir dari Abrasi, Ahmad Luthfi Libatkan Perusahaan dan Komunitas Lingkungan

Dalam evaluasi anggaran, terdapat peluang pengalihan pembiayaan pada skema PBPU karena kebutuhan untuk sejumlah kelompok peserta mengalami penurunan. Salah satunya berkaitan dengan peserta yang sebelumnya memperoleh perlindungan melalui kebijakan pada masa pandemi Covid-19.

Dari hasil evaluasi tersebut, Pemprov Jateng menemukan potensi kelebihan anggaran sekitar Rp1,7 miliar. Dana tersebut berpeluang dimanfaatkan untuk memperluas cakupan jaminan kesehatan bagi kelompok masyarakat yang membutuhkan.

"Guru ngaji dan marbot masjid menjadi salah satu sasaran yang dipertimbangkan dalam pemanfaatan anggaran tersebut. Selain itu, perluasan perlindungan juga diarahkan kepada kelompok masyarakat rentan lainnya," jelasnya.

Melalui rencana ini, Pemprov Jateng berharap kepesertaan JKN semakin menjangkau masyarakat yang selama ini belum mendapatkan perlindungan kesehatan. Kolaborasi dengan BPJS Kesehatan dan dukungan berbagai elemen masyarakat juga diharapkan dapat memperkuat keberlanjutan pembiayaan. (*)