ORBIT-NEWS.COM, JAKARTA – Bank Indonesia (BI) resmi menaikkan suku bunga acuan atau BI-Rate sebesar 50 basis poin (bps) menjadi 5,25 persen dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) yang digelar pada 19–20 Mei 2026. Kenaikan ini dilakukan di tengah meningkatnya tekanan ekonomi global akibat memanasnya konflik di Timur Tengah yang berdampak pada nilai tukar, inflasi, hingga arus modal dunia. Selain menaikkan BI-Rate, Bank Indonesia juga meningkatkan suku bunga Deposit Facility menjadi 4,25 persen dan Lending Facility menjadi 6,00 persen.

Direktur Eksekutif Bank Indonesia, Ramdan Denny Prakoso menjelaskan, keputusan tersebut merupakan langkah lanjutan untuk menjaga stabilitas perekonomian nasional sekaligus memperkuat ketahanan eksternal Indonesia.

“Keputusan kenaikan BI-Rate ditempuh sebagai langkah pre-emptive dan forward looking untuk memperkuat stabilisasi nilai tukar rupiah serta memastikan inflasi tahun 2026 dan 2027 tetap berada dalam target 2,5±1 persen,” jelsnya melalui siaran pers, Rabu (20/5/2026). 

Langkah pengetatan kebijakan moneter itu diambil setelah kondisi ekonomi global memburuk akibat eskalasi konflik di Timur Tengah. Penutupan Selat Hormuz disebut memicu lonjakan harga minyak dunia dan mengganggu rantai pasok internasional sehingga meningkatkan tekanan inflasi global.

BI memperkirakan pertumbuhan ekonomi dunia tahun 2026 melambat menjadi sekitar 3 persen, sementara inflasi global diprediksi naik ke kisaran 4,3 persen. Kondisi tersebut membuat sejumlah bank sentral dunia mulai memperketat kebijakan moneternya.

Baca juga: Jelang Wajib Halal Oktober 2026, Kemenag Gencarkan Gerakan Halal Lifestyle untuk UMKM dan Masyarakat

Di sisi lain, nilai tukar Rupiah ikut tertekan. Per 19 Mei 2026, Rupiah tercatat berada di level Rp17.700 per dolar AS atau melemah sekitar 2,20 persen dibanding akhir April 2026. Untuk meredam tekanan tersebut, BI memperkuat intervensi di pasar valuta asing melalui transaksi Non-Deliverable Forward (NDF), Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF), transaksi spot, hingga optimalisasi instrumen moneter.

Tak hanya itu, BI juga menaikkan imbal hasil Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) guna menarik kembali aliran investasi asing ke pasar domestik.

Pertumbukan Ekonomi Masih Positif

Meski menghadapi tekanan global, pertumbuhan ekonomi Indonesia masih menunjukkan tren positif. Pada triwulan I 2026, ekonomi nasional tumbuh 5,61 persen secara tahunan (year on year/yoy), lebih tinggi dibanding triwulan IV 2025 yang sebesar 5,39 persen. Pertumbuhan tersebut ditopang oleh konsumsi rumah tangga saat Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN), belanja pemerintah melalui program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), serta peningkatan investasi bangunan.

Namun, perlambatan ekonomi dunia membuat kinerja ekspor mulai tertekan. Karena itu, BI mempertahankan kebijakan makroprudensial longgar untuk menjaga momentum pertumbuhan kredit dan pembiayaan sektor riil.

Baca juga: Melalui Aplikasi Reviu MBG, Penerima Manfaat Kini Bisa Nilai Kualitas Makanan Secara Langsung

“Fokus kebijakan moneter saat ini tetap pada stabilitas atau pro-stability, sementara kebijakan makroprudensial dan sistem pembayaran diarahkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi atau pro-growth,” kata Ramdan.

Dalam sektor perbankan, BI menilai kondisi industri keuangan masih kuat. Rasio kecukupan modal (CAR) perbankan pada Maret 2026 tercatat mencapai 25,09 persen, sementara rasio kredit bermasalah (NPL) tetap rendah di level 2,14 persen secara bruto. Pertumbuhan kredit juga terus meningkat. Pada April 2026, kredit perbankan tumbuh 9,98 persen (yoy), didorong kredit investasi yang melonjak hingga 19,48 persen.

BI terus mendorong digitalisasi sistem pembayaran. Transaksi pembayaran digital pada April 2026 tercatat mencapai 5,15 miliar transaksi atau tumbuh 42,86 persen dibanding periode sama tahun sebelumnya. Kinerja QRIS menjadi salah satu pendorong utama dengan pertumbuhan mencapai 108,43 persen secara tahunan. BI pun menargetkan jumlah merchant QRIS menembus 47 juta pada 2026 melalui program QRIS Jelajah Indonesia.

Selain itu, BI bersiap memperluas konektivitas pembayaran lintas negara melalui implementasi QRIS Antarnegara Indonesia–Tiongkok setelah sebelumnya terhubung dengan Malaysia, Singapura, Thailand, Jepang, dan Korea Selatan.

Ke depan, Bank Indonesia memastikan sinergi dengan pemerintah, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) akan terus diperkuat untuk menjaga stabilitas ekonomi di tengah ketidakpastian global.

Baca juga: KPK Warning Praktik Titipan dan Pungli SPMB 2026, Sekolah Diminta Tolak Gratifikasi dan Jaga Integritas

“Sinergi kebijakan fiskal dan moneter menjadi kunci agar stabilitas tetap terjaga dan pertumbuhan ekonomi nasional dapat dipertahankan di tengah meningkatnya risiko global,” tutup Ramdan.