Bapanas dan Satgas Pangan Polri Perketat Pengawasan Beras SPHP

RPK dengan Pesanan Tak Wajar Dibidik

Nasional

By Ariyani — On Nov 08, 2026

ORBIT-NEWS.COM, JAKARTA – Praktik penyalahgunaan beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) menjadi perhatian serius pemerintah. Badan Pangan Nasional (Bapanas) bersama Satgas Pangan Polri kini memperketat pengawasan distribusi beras bersubsidi, terutama melalui Rumah Pangan Kita (RPK) yang memiliki pola pemesanan tidak wajar.

Pengawasan tersebut dilakukan setelah aparat mengungkap sejumlah kasus pengoplosan beras SPHP. Modus yang digunakan pelaku yakni membongkar kemasan resmi, memindahkan beras ke karung lain, kemudian menjualnya kembali dengan harga lebih mahal.

Praktik ini dinilai bukan sekadar pelanggaran distribusi pangan, tetapi juga penyalahgunaan subsidi negara. Beras yang semestinya dijual dengan harga terjangkau kepada masyarakat justru dimanfaatkan oknum untuk memperoleh keuntungan pribadi.

Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas, Brigjen Pol Hermawan mengungkapkan, RPK menjadi salah satu jalur distribusi yang perlu mendapat perhatian khusus karena memiliki kontribusi besar dalam penyaluran beras SPHP.

Pada penugasan pertama periode Maret hingga September 2026, pemerintah berhasil menyalurkan 828 ribu ton beras SPHP. Dari jumlah tersebut, sebanyak 193,8 ribu ton atau sekitar 23,42 persen didistribusikan melalui RPK.

Sementara itu, pada penugasan tambahan yang kembali berjalan sejak Oktober 2026, RPK justru menjadi kanal penjualan dengan realisasi terbesar. Hingga 5 November 2026, penyaluran melalui jaringan tersebut mencapai 46,2 ribu ton atau 29,78 persen dari total realisasi 155,3 ribu ton.

Besarnya volume distribusi melalui RPK membuat pemerintah meminta pengawasan lebih ketat agar beras bersubsidi benar-benar sampai kepada konsumen yang membutuhkan.

"Penyaluran beras SPHP pada penugasan pertama cukup masif, terealisasi 100 persen atau 828 ribu ton. Namun mengapa harga di sebagian besar wilayah masih tinggi? Kami khawatir masih banyak penyimpangan, salah satunya melalui RPK," ujar Hermawan.

RPK yang Cepat Kehabisan Stok Jadi Perhatian

Hermawan meminta Perum Bulog meningkatkan kewaspadaan terhadap mitra RPK yang melakukan pemesanan berulang dalam waktu singkat. Pola tersebut perlu ditelusuri untuk memastikan beras tidak dialihkan ke jalur perdagangan yang melanggar ketentuan.

Menurut dia, terdapat sejumlah RPK yang menunjukkan pola penjualan tidak biasa. Stok beras dalam jumlah tertentu dilaporkan cepat habis, bahkan sebelum satu pekan, kemudian disusul pemesanan kembali.

"Ada beberapa RPK yang dicurigai karena stoknya cepat sekali habis. Belum sepekan sudah habis, lalu memesan lagi. Kami minta Bulog segera berkoordinasi dengan Satgas Pangan apabila menemukan pemesanan yang mencurigakan seperti itu," katanya.

Bapanas juga telah mengirimkan surat kepada Satgas Pangan Polri di berbagai daerah agar melakukan penyelidikan terhadap RPK mitra Bulog. Langkah ini bertujuan memastikan tidak ada penyimpangan dalam penjualan beras program pemerintah. Hermawan menegaskan, RPK yang dalam dua hingga tiga hari sudah menghabiskan stok dan kembali melakukan pemesanan harus menjadi objek pemeriksaan.

"RPK itu seperti toko. Kalau dalam dua sampai tiga hari stoknya sudah habis lalu memesan lagi, itu patut dicurigai. Bisa jadi penyalurannya tidak benar. Sekarang tidak ada lagi yang bisa ditutup-tutupi," tegasnya.

Beras SPHP yang diselewengkan dikhawatirkan tidak sampai kepada masyarakat sesuai peruntukannya. Sebaliknya, beras tersebut berpotensi dioplos dan dipasarkan kembali menggunakan merek komersial atau kategori premium dengan harga lebih tinggi.

Hermawan menduga salah satu faktor yang membuat praktik tersebut semakin menarik bagi pelaku adalah kualitas beras SPHP yang saat ini dinilai cukup baik. Pasalnya, seluruh pasokan beras Bulog tahun ini berasal dari hasil panen petani dalam negeri dan tidak menggunakan beras impor.

"Kualitas beras SPHP bagus karena merupakan beras lokal. Beras impor yang tersimpan lama sudah tidak ada lagi," jelasnya.

Sementara itu, Kepala Bapanas sekaligus Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, turut mengecam keras praktik pengoplosan beras SPHP. Ia menilai tindakan tersebut sebagai bentuk pengkhianatan terhadap masyarakat karena menyalahgunakan program pemerintah yang menggunakan anggaran negara. Menurut Amran, penyimpangan itu merugikan banyak pihak, mulai dari petani hingga konsumen yang seharusnya mendapatkan beras dengan harga terjangkau.

"Ini kejam, ini biadab. Beras SPHP adalah kemasan khusus untuk rakyat Indonesia dan disubsidi pemerintah. Ini pengkhianatan terhadap 115 juta petani sekaligus merugikan konsumen. Produsen dan konsumen sama-sama dikhianati. Kalau ada hukuman terberat, pelaku patut dijatuhi hukuman itu," tegas Amran.

Ia memastikan pemerintah tidak akan memberikan toleransi terhadap pelaku yang sengaja mengambil keuntungan dari program bantuan pangan tersebut.

"Sekali lagi, ini harus dihukum berat dan tidak boleh ditoleransi. Sesuai perintah Bapak Presiden Prabowo, mafia dan koruptor harus dibersihkan dari Republik Indonesia," kata Amran. (*)