ORBIT-NEWS.COM, JAKARTA – Pemerintah Indonesia memperkuat upaya membersihkan penyelenggaraan ibadah haji dari praktik percaloan. Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) RI menyatakan dukungan terhadap kebijakan tegas Pemerintah Arab Saudi yang melarang penggunaan makelar ilegal dalam proses pengadaan layanan bagi jemaah haji.

Langkah tersebut dinilai menjadi momentum penting untuk membenahi tata kelola penyelenggaraan haji, terutama dalam memastikan pengadaan layanan berlangsung transparan, bebas kepentingan pribadi, dan tidak membebani biaya yang harus ditanggung jemaah.

Wakil Menteri Haji dan Umrah (Wamenhaj) RI, Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan, kebijakan Kerajaan Arab Saudi melalui surat edaran Kemenhaj setempat merupakan langkah yang telah lama dinantikan. Menurutnya, pemerintah Arab Saudi kini mengambil sikap tegas dengan memperketat pengawasan serta melarang praktik perantara atau makelar dalam pengadaan berbagai kebutuhan pelayanan haji.

“Kami menyambut baik surat edaran yang disampaikan oleh Kerajaan Arab Saudi melalui Kementerian Haji dan Umrah terkait sikap tegas pemerintah Kerajaan Arab Saudi untuk memantau dan melarang keras praktik-praktik makelar atau percaluan dalam proses pengadaan pelayanan haji di Arab Saudi,” ujar Dahnil.

Ia menjelaskan, kebijakan tersebut sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto agar seluruh proses pengadaan layanan haji, baik di Indonesia maupun Arab Saudi, terbebas dari praktik percaloan. Kemenhaj pun menyatakan kesiapan untuk berkolaborasi dengan otoritas Arab Saudi guna memastikan setiap tahapan pengadaan berjalan sesuai aturan dan mengedepankan prinsip akuntabilitas.

Baca juga: Seleksi MagangHub Kemenhaj 2026 Digelar 10 November

Dalam ketentuan yang disampaikan pemerintah Arab Saudi, integritas proses pengadaan dan keabsahan kontrak dengan perusahaan penyedia layanan menjadi perhatian utama. Sejumlah praktik yang dilarang antara lain pemaksaan penggunaan perantara, pemberian hadiah dalam bentuk barang, hingga pemberian komisi finansial dengan alasan pemasaran maupun kepentingan lainnya.

Praktik semacam itu dinilai berisiko menaikkan harga paket layanan tanpa memberikan peningkatan kualitas pelayanan kepada jemaah. Karena itu, seluruh proses pemilihan penyedia jasa hingga penandatanganan kontrak wajib mengikuti ketentuan yang berlaku.

“Kami bersama Pemerintah Kerajaan Arab Saudi tentu akan bekerja sama untuk memastikan semua proses pengadaan perhajian, terutama yang akan berlangsung di Arab Saudi dan kemudian juga di Indonesia, dapat berjalan dengan cara-cara yang bersih,” tegasnya.

Pengadaan Layanan Haji 2027 Jadi Perhatian

Pengawasan terhadap praktik makelar juga akan diperkuat menjelang dimulainya persiapan pengadaan layanan haji 2027 di Arab Saudi.

Baca juga: Bapanas dan Satgas Pangan Polri Perketat Pengawasan Beras SPHP

Dahnil mengungkapkan, Kemenhaj dalam waktu dekat akan mengirimkan tim pengadaan untuk menjalin kerja sama dengan berbagai penyedia layanan atau provider haji di Arab Saudi. Langkah ini menjadi bagian dari upaya pemerintah memastikan proses pemilihan penyedia layanan dilakukan secara profesional, tanpa intervensi perantara ilegal maupun kepentingan yang berpotensi merugikan jemaah.

Sebagai bentuk keseriusan memberantas penyimpangan, Kemenhaj sebelumnya juga telah menginisiasi gerakan Bongkar Mafia Haji dan Umrah. Melalui gerakan tersebut, pemerintah ingin membuka ruang pengawasan lebih luas, termasuk dengan melibatkan masyarakat dalam mengawasi proses penyelenggaraan ibadah haji.

Dahnil mengajak publik tidak ragu menyampaikan laporan apabila menemukan indikasi kecurangan, praktik makelar, maupun tindakan lain yang melanggar ketentuan dalam proses pengadaan layanan haji.

“Kami berharap ada partisipasi publik untuk turut mengawasi proses-proses persiapan pengadaan di sana dan melaporkan apabila ditemukan kecurangan, praktik makelar, praktik percaluan, dan sebagainya,” ungkapnya. (*)