ORBIT-NEWS.COM, JAKARTA – Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan penataan ulang skema pembiayaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kebijakan ini mencakup pembatasan biaya operasional dapur, perubahan pola pemberian insentif kepada mitra, hingga penghapusan komponen kendaraan dari perhitungan biaya operasional.

Langkah tersebut ditempuh untuk memastikan penggunaan anggaran negara lebih efisien, transparan, dan terkendali tanpa mengurangi kualitas makanan yang diberikan kepada masyarakat penerima manfaat.

Dalam ketentuan terbaru, BGN menetapkan batas anggaran penyediaan makanan sebesar Rp13.000 untuk porsi kecil dan Rp15.000 untuk porsi besar. Sementara itu, biaya operasional dapur atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dibatasi maksimal Rp3.000 per penerima manfaat.

Juru Bicara BGN, Tysa Novenny menjelaskan, perubahan tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat tata kelola keuangan program MBG agar seluruh pengeluaran tetap sesuai dengan pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Menurutnya, sistem pembiayaan sebelumnya menggunakan mekanisme at cost tanpa batas maksimal untuk biaya operasional. Pola tersebut dinilai berpotensi menyebabkan pengeluaran dapur melebihi alokasi anggaran yang telah ditentukan pemerintah.

Baca juga: Seleksi MagangHub Kemenhaj 2026 Digelar 10 November

Melalui aturan baru, penghitungan biaya operasional dilakukan berdasarkan jumlah nyata penerima manfaat yang dilayani masing-masing SPPG. Dengan demikian, penggunaan anggaran dapat lebih terukur dan disesuaikan dengan kebutuhan pelayanan.

“Pengelolaan anggaran melalui efisiensi dan penguatan tata kelola ini dilakukan agar pembiayaan program berjalan selaras dan akuntabel. Sebelumnya, penerapan biaya operasional dengan mekanisme at cost tanpa plafon menyebabkan pengeluaran berpotensi melampaui pagu anggaran negara. Dengan adanya mekanisme ini, biaya operasional dapur dapat dihitung berdasarkan jumlah riil penerima manfaat,” ujar Tysa.

Insentif Mitra Penyelenggara

Perubahan berikutnya menyasar pemberian insentif kepada mitra penyelenggara MBG. Jika sebelumnya mitra mendapatkan pembayaran tetap sebesar Rp6 juta per hari, kini skema tersebut diganti menjadi Insentif Fasilitas SPPG sebesar Rp2.000 per penerima manfaat.

Pemberian insentif tidak lagi menggunakan tarif harian tetap, melainkan mempertimbangkan ketersediaan fasilitas dan mutu layanan kepada penerima manfaat. BGN berharap mekanisme ini membuat penyaluran anggaran lebih proporsional sekaligus menjaga pengeluaran agar tidak melampaui batas yang ditetapkan.

Baca juga: Bapanas dan Satgas Pangan Polri Perketat Pengawasan Beras SPHP

BGN juga menegaskan bahwa kendaraan tidak lagi masuk dalam komponen biaya operasional program MBG. Pasalnya, penyediaan kendaraan untuk distribusi makanan, bangunan dapur, peralatan memasak, serta perlengkapan makan sejak awal menjadi tanggung jawab pihak mitra.

Adapun seluruh komponen pembiayaan, mulai dari biaya operasional, pengadaan bahan baku, hingga insentif ketersediaan dan mutu layanan, diperhitungkan berdasarkan periode satu bulan penuh.

Tysa menekankan bahwa efisiensi anggaran harus berjalan beriringan dengan peningkatan kualitas pengelolaan dapur SPPG. Pengelola perlu memastikan setiap tahapan pelayanan berlangsung optimal, mulai dari penyusunan menu, pembelian bahan pangan, aktivitas dapur, hingga pendistribusian makanan.

Ia meyakini pengelolaan yang tepat dapat membuat anggaran yang disediakan pemerintah mencukupi untuk memenuhi kebutuhan makanan bergizi dengan kualitas yang tetap terjaga.

“Dengan manajemen yang baik, mulai dari perencanaan menu, belanja bahan baku, operasional, hingga distribusi yang optimal, anggaran yang disediakan oleh negara diyakini sangat mencukupi untuk memenuhi kebutuhan porsi MBG yang berkualitas tinggi bagi masyarakat,” pungkas Tysa.

Baca juga: Kasus ISPA di Palembang Tembus 17 Ribu, Wardah Salurkan 11 Ribu Masker N95 dan Tabung Oksigen

Penataan skema pembiayaan ini menjadi bagian dari upaya BGN menjaga keberlanjutan Program Makan Bergizi Gratis. Pengendalian pengeluaran diharapkan tidak hanya membuat penggunaan APBN lebih efisien, tetapi juga memastikan anggaran program benar-benar mendukung pemenuhan gizi masyarakat. (*)