ORBIT-NEWS.COM, JAKARTA – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyampaikan niat untuk mengundurkan diri dari jabatannya kepada Presiden Prabowo Subianto. Keinginan tersebut disampaikan dalam pertemuan keduanya yang berlangsung sekitar 2,5 jam di tengah polemik putusan Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait dokumen pendidikan Gibran.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi membenarkan adanya pertemuan antara Presiden dan Wakil Presiden pada Selasa (10/11/2026) pagi. Dalam pertemuan tersebut, Gibran mengungkapkan keinginannya untuk mundur dari jabatan orang nomor dua di Indonesia itu.

"Pertemuan berlangsung kurang lebih 2,5 jam. Di antara dalam pembicaraan itu memang Pak Wapres, bersama tentunya Pak Presiden, beliau menyatakan niatan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang terkait putusan di MK dan MA," kata Prasetyo dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan, Jakarta.

Prasetyo sekaligus membantah informasi yang menyebut Prabowo menolak keinginan Gibran untuk mundur. Menurutnya, Presiden justru memberikan sejumlah masukan dalam pembicaraan tersebut.

Dalam pertemuan itu, Gibran juga meminta kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikan yang dimilikinya melalui proses hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Baca juga: BMKG Siapkan Antisipasi Banjir dan Longsor, Puncak Musim Hujan Diprediksi Desember 2026

Polemnik Ijazah dan Desakan Hak Menyatakan Pendapat DPR

Keinginan Gibran untuk mengundurkan diri muncul di tengah meningkatnya tekanan politik terkait polemik dokumen pendidikannya. Persoalan tersebut mencuat setelah adanya putusan MA dan MK yang berkaitan dengan persyaratan pendidikan Gibran saat mengikuti Pilpres 2024.

Mahkamah Agung memutuskan surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA milik Gibran yang digunakan sebagai salah satu persyaratan pencalonan tidak sah dan batal.

Sementara itu, Mahkamah Konstitusi dalam putusannya menyatakan tidak menemukan dokumen bukti kelulusan setara SMA Gibran dari lembaga pendidikan di Singapura dan Australia.

Perkembangan tersebut memicu desakan politik di parlemen. Sebanyak 50 anggota DPR dari enam fraksi disebut telah mendukung usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) untuk menindaklanjuti polemik tersebut.

Baca juga: Seleksi MagangHub Kemenhaj 2026 Digelar 10 November

Hak Menyatakan Pendapat merupakan salah satu hak DPR yang diatur dalam Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3). Hak tersebut dapat digunakan untuk menyampaikan pendapat terhadap kebijakan pemerintah atau dugaan pelanggaran hukum oleh Presiden maupun Wakil Presiden.

Salah satu materi yang dapat menjadi dasar penggunaan hak tersebut adalah dugaan bahwa Presiden atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat untuk menduduki jabatannya.

Pembuktian Keabsahan Dokumen Melalui PTUN

Sebelumnya, Gibran juga telah memberikan tanggapan mengenai polemik dokumen pendidikannya. Ia menyatakan bahwa dirinya dapat melanjutkan pendidikan hingga jenjang sarjana karena telah menyelesaikan pendidikan menengah.

"Ya kalau saya enggak lulus SMA, kan saya nggak mungkin bisa kuliah. Saya kan kuliah sampai S1 juga di Singapura," kata Gibran, Rabu (7/10/2026).

Baca juga: BGN Mulai Grading Dapur MBG di Pulau Jawa, SPPG yang Melebihi Kapasitas Bakal Dievaluasi

Melalui pertemuan dengan Prabowo, Gibran kembali meminta kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui jalur hukum di PTUN.

Sementara itu, Prasetyo Hadi menegaskan bahwa Presiden tidak menyampaikan penolakan terhadap niat pengunduran diri tersebut. Namun, ia juga belum menyampaikan keputusan final mengenai tindak lanjut keinginan Gibran.

Dengan demikian, pernyataan mengenai niat mundur tersebut belum berarti Gibran telah resmi melepaskan jabatan Wakil Presiden. Perkembangan selanjutnya masih menunggu proses dan keputusan sesuai ketentuan yang berlaku. (*)