ORBIT-NEWS.COM, JAKARTA – Dugaan kasus penyadapan ilegal menjadi salah satu isu yang disinggung dalam pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan 10 mantan Kapolri. Persoalan tersebut turut menjadi perhatian dalam pembahasan sejumlah isu strategis, di tengah proses penanganan yang kini berlangsung di tangan aparat penegak hukum.

Wakil Ketua DPR RI Koordinator Politik dan Keamanan (Korpolkam), Sufmi Dasco Ahmad, membenarkan bahwa isu penyadapan ilegal masuk dalam materi pembicaraan Presiden bersama para mantan pimpinan Polri tersebut.

Meski demikian, Dasco belum bisa memastikan apakah Prabowo memberikan arahan khusus untuk mengusut persoalan tersebut. Pasalnya, ia tidak hadir secara langsung dalam pertemuan yang berlangsung sehari sebelumnya.

“Yang saya dengar memang ada sedikit pembahasan soal penyadapan ilegal. Kita sama-sama tahu bahwa pada saat ini persoalan tersebut sudah ditangani oleh aparat penegak hukum, sehingga itu menjadi salah satu bagian daripada pembahasan yang disampaikan Presiden,” ujar Dasco, Senin (9/11/2026).

Dasco kembali menegaskan bahwa dirinya tidak mengetahui secara terperinci isi pembicaraan antara Presiden Prabowo dan 10 mantan Kapolri. Karena itu, ia belum dapat memberikan kepastian mengenai ada atau tidaknya instruksi khusus dari kepala negara terkait pengungkapan dugaan penyadapan ilegal.

Baca juga: Komisi III DPR Desak Dalang Penyadapan Presiden Diungkap

“Saya tidak tahu karena saya tidak ikut dalam pertemuan kemarin, apakah ada atensi khusus atau tidak,” ungkapnya.

RUU Penyadapan Segera Dibahas

Di luar penanganan kasus tersebut, persoalan penyadapan juga berpeluang masuk dalam agenda pembahasan legislasi DPR RI. Dasco menyebut, Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyadapan mulai mendapat dorongan dari sejumlah fraksi agar pembahasannya tidak terus tertunda.

Menurut Dasco, usulan untuk segera membahas regulasi tersebut sebenarnya telah disampaikan secara informal oleh beberapa fraksi sebelum DPR memasuki masa sidang.

“Soal RUU Penyadapan ini mungkin akan berkembang pada saat masa sidang. Memang secara informal sebelum masa sidang ada beberapa fraksi yang kemudian mengusulkan agar itu segera cepat dibahas,” jelasnya.

Baca juga: Kasus Penyadapan Ilegal Presiden dan Tokoh Politik, DPR RI Pertimbangkan Percepatan RUU Penyadapan

Namun, DPR belum menetapkan kepastian waktu dimulainya pembahasan RUU Penyadapan. Dasco mengatakan, keputusan mengenai kelanjutan agenda tersebut masih akan mempertimbangkan dinamika politik serta perkembangan pembicaraan di internal parlemen.

“Kita nanti lihat dinamika yang ada, apakah kemudian itu dijalankan dengan segera atau bagaimana,” pungkasnya.

Dengan munculnya dorongan dari sejumlah fraksi, pembahasan RUU Penyadapan berpotensi menjadi salah satu agenda yang mendapat perhatian DPR pada masa sidang mendatang. Regulasi tersebut juga menjadi isu penting di tengah mencuatnya persoalan dugaan penyadapan ilegal dan penanganannya oleh aparat penegak hukum. (*)