ORBIT-NEWS.COM, SEMARANG – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus memperkuat ekosistem halal sebagai bagian dari strategi meningkatkan daya saing UMKM sekaligus mengembangkan pariwisata ramah muslim. Hingga November 2026, sebanyak 200.815 pelaku UMKM di Jawa Tengah telah memiliki sertifikat halal melalui program Sertifikasi Halal Gratis (Sehati).

Capaian tersebut dinilai menjadi modal penting bagi Jawa Tengah untuk mengembangkan ekonomi syariah secara berkelanjutan. Apalagi, provinsi ini memiliki potensi sekitar 4,2 juta UMKM yang masih dapat didorong untuk memenuhi standar sertifikasi halal.

Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen menyampaikan hal tersebut dalam Workshop Pengembangan Ekosistem Halal di Balai Pelatihan Koperasi dan UMKM (Balatkop UMKM) Provinsi Jawa Tengah, Sabtu (7/11/2026).

Menurut Taj Yasin, pengembangan ekosistem halal tidak cukup hanya dengan memperbanyak jumlah produk yang bersertifikat. Pemerintah juga perlu memastikan adanya pendampingan bagi pelaku usaha, pengawasan terhadap produk yang telah memperoleh sertifikat, serta keterbukaan informasi kepada konsumen.

Ia menegaskan, upaya tersebut membutuhkan keterlibatan berbagai pihak, mulai dari pemerintah daerah, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), hingga Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H).

Baca juga: Amerta Media Raih Penghargaan Penerbit Terbaik Jawa Tengah 2026

"Kami membutuhkan semua stakeholder. Kami juga membutuhkan penyelia untuk pengawasan produk-produk halal yang sudah memiliki izin. Tentu, kami juga mengawal pelaku usaha yang belum mengantongi izin halal agar mendapatkan sertifikat halal," ujarnya.

Proses Sertifikasi Halal

Taj Yasin menjelaskan, proses sertifikasi harus berjalan beriringan dengan pengawasan secara berkala. Sehingga, sertifikat halal tidak hanya menjadi persyaratan administratif, tetapi benar-benar mencerminkan konsistensi pelaku usaha dalam menjalankan proses produksi sesuai ketentuan.

Selain itu, informasi mengenai status kehalalan produk juga harus disampaikan secara terbuka. Pelaku usaha diharapkan memberikan keterangan yang jelas mengenai produk halal maupun nonhalal sehingga masyarakat dapat menentukan pilihan berdasarkan kebutuhan dan keyakinan masing-masing.

Ia menekankan bahwa penguatan industri halal bukan berarti membatasi peredaran produk nonhalal. Hal terpenting adalah tersedianya informasi yang transparan serta fasilitas yang memadai agar seluruh masyarakat merasa nyaman.

Baca juga: ParagonCorp Borong 14 Penghargaan MMA SMARTIES 2026

"Pengembangan ekosistem halal tersebut juga berkaitan erat dengan arah pembangunan Jawa Tengah pada 2027. Pemprov Jateng memasukkan penguatan pariwisata ramah muslim dan ekonomi syariah berkelanjutan sebagai salah satu fokus pengembangan daerah," kata Taj Yasin.

Karenanya, Taj Yasin mendorong pengelola destinasi wisata mulai memperhatikan kebutuhan wisatawan muslim. Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah menyediakan pusat kuliner atau kedai makanan bersertifikat halal di kawasan wisata.

Fasilitas pendukung serupa juga perlu diperhatikan oleh pengelola hotel serta destinasi wisata alam maupun buatan. Ketersediaan layanan tersebut diharapkan memberikan kemudahan bagi wisatawan muslim ketika berkunjung ke berbagai daerah di Jawa Tengah.

Dengan jumlah UMKM yang besar dan lebih dari 200 ribu pelaku usaha telah bersertifikat halal, Jawa Tengah memiliki peluang untuk memperkuat posisinya sebagai salah satu daerah pengembangan ekonomi halal. Taj Yasin berharap sinergi Pemprov Jawa Tengah dengan BPJPH, LPH, serta LP3H Hidayatullah semakin memperluas pendampingan dan pengawasan sertifikasi halal.

Melalui kolaborasi tersebut, sertifikasi halal diharapkan tidak berhenti sebagai pemenuhan kewajiban usaha, tetapi menjadi nilai tambah produk lokal, meningkatkan kepercayaan konsumen, dan membuka peluang lebih luas bagi UMKM untuk berkembang seiring pertumbuhan pariwisata ramah muslim di Jawa Tengah. (*)

Baca juga: 2,5 Juta Produk di Jawa Tengah Kantongi Sertifikat Halal