ORBIT-NEWS.COM, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto mengambil langkah tegas dengan memberhentikan Listyo Sigit Prabowo dari jabatan Kepala Staf Kepresidenan (KSP). Keputusan tersebut diambil setelah Listyo ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden.

Pemberhentian Listyo ditetapkan melalui Keputusan Presiden (Keppres) yang ditandatangani Prabowo pada Rabu, (4/11/2026). Pemerintah menyebut status hukum Listyo menjadi salah satu pertimbangan dalam pengambilan keputusan tersebut.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi mengungkapkan, Presiden telah menandatangani Keppres pemberhentian Listyo dari posisi KSP.

"Pada pagi hari ini tadi Bapak Presiden telah mengambil keputusan dan telah menandatangani Keputusan Presiden," kata Prasetyo.

Ia menjelaskan, keputusan tersebut secara khusus mengatur pemberhentian Listyo Sigit Prabowo dari jabatannya sebagai Kepala Staf Kepresidenan. Untuk memastikan tugas dan fungsi KSP tetap berjalan, Presiden juga telah menunjuk pejabat sementara sebagai pengganti Listyo.

Baca juga: Seleksi MagangHub Kemenhaj 2026 Digelar 10 November

"Dan untuk selanjutnya Bapak Presiden menunjuk Plt untuk mengisi kekosongan tersebut. Untuk sementara beliau menunjuk Letjen Aryo Windutomo untuk menjabat sebagai Plt KSP," jelasnya.

Dengan penunjukan tersebut, Letjen Aryo Windutomo akan menjalankan tugas Kepala Staf Kepresidenan untuk sementara waktu hingga ada keputusan lebih lanjut mengenai pengisian jabatan tersebut.

Di sisi lain, pemerintah menyampaikan keprihatinan atas perkembangan perkara yang menyeret sejumlah individu tersebut.

Prasetyo menegaskan, penanganan kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden tetap menjadi ranah aparat penegak hukum. Pemerintah meminta seluruh proses hukum berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemberhentian Listyo dari jabatan KSP menjadi perkembangan penting setelah penetapan dirinya sebagai tersangka. Pemerintah menegaskan bahwa proses hukum atas perkara tersebut harus tetap berjalan sesuai mekanisme hukum yang berlaku. (*)

Baca juga: Bapanas dan Satgas Pangan Polri Perketat Pengawasan Beras SPHP