ORBIT-NEWS.COM, JAKARTA – Perencanaan anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk 2027 mendapat sorotan Komisi IX DPR RI. Anggota Komisi IX, Zainul Munasichin mempertanyakan, adanya perbedaan sekitar Rp10 triliun antara hasil perhitungan kebutuhan program dengan alokasi anggaran pada Deputi Penyediaan dan Penyaluran Badan Gizi Nasional (BGN).

Sorotan tersebut disampaikan Zainul dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IX DPR RI bersama Kepala BGN dan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) saat membahas RKA-K/L Tahun Anggaran 2027 di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (17/9/2026).

Menurut Zainul, perencanaan anggaran MBG perlu dihitung berdasarkan jumlah hari efektif pelaksanaan program. Ia menilai penghitungan tersebut penting agar anggaran negara yang disiapkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan di lapangan.

“Ada selisih Rp10 triliun, Pak. Ini bukan angka yang kecil, ini angka besar. Kita ingin memastikan bahwa anggaran di Deputi Penyediaan dan Penyaluran ini betul-betul dihitung berdasarkan realisasi hari efektif,” kata Zainul.

Politisi Fraksi PKB itu kemudian membeberkan dasar perhitungan yang digunakannya. Dengan memperhitungkan akhir pekan, libur nasional, Ramadan, dan libur semester, ia memperkirakan terdapat sekitar 205 hari efektif sekolah dalam setahun. Jika biaya MBG dihitung Rp15.000 per porsi dan penerima manfaat mencapai 72,4 juta orang, kebutuhan anggaran berdasarkan perhitungannya berada di kisaran Rp222 triliun.

Baca juga: Kekeringan Ancam 50 Ribu Hektare Sawah, Komisi IV DPR RI Soroti Lambannya Program Irigasi di Daerah

Angka tersebut berbeda dengan alokasi pada Deputi Penyediaan dan Penyaluran BGN yang tercatat sekitar Rp232,5 triliun. Dari perbandingan tersebut, muncul selisih sekitar Rp10 triliun yang diminta Zainul untuk dihitung dan dijelaskan kembali.

“Kalau 205 hari dikalikan Rp15.000 per porsi, satu orang ketemunya Rp3,075 juta. Jika dikalikan 72,4 juta penerima manfaat, ketemunya Rp222 triliun. Jadi ada selisih Rp10 triliun,” ujarnya.

Pengoperasian Layanan MBG di Wilayah 3T

Zainul mengatakan, penghitungan ulang juga dapat membuka ruang untuk mengoptimalkan anggaran apabila memang ditemukan kelebihan alokasi. Salah satu opsi yang ia soroti adalah mempercepat pengoperasian dapur layanan MBG di wilayah 3T atau Terdepan, Terluar, dan Tertinggal.

Ia menyebut terdapat sekitar 2.000 dapur layanan di wilayah 3T yang telah memasuki tahap seleksi. Menurutnya, jika selisih anggaran tersebut benar-benar tersedia setelah dilakukan verifikasi, dana itu dapat dimanfaatkan untuk mempercepat aktivasi dapur yang telah menunggu kepastian.

Baca juga: Rocky Gerung, Jusuf Hamka, dan Anwar Usman Masuk Wantimpres Prabowo

“Kalau memang ada Rp10 triliun selisih di anggaran Deputi Penyediaan dan Penyaluran ini, maka anggaran Rp10 triliun ini menurut saya lebih dari cukup untuk segera mengaktivasi dapur-dapur di wilayah 3T,” tegasnya.

Persoalan anggaran, kata Zainul, tidak dapat dipisahkan dari tata kelola penerima manfaat. Ia mengingatkan agar persoalan administrasi maupun perencanaan tidak justru membuat masyarakat yang menjadi sasaran MBG kehilangan kesempatan memperoleh program tersebut.

Ia juga menyoroti kepastian bagi dapur-dapur layanan yang telah menunggu realisasi program selama beberapa bulan.

“Jangan sampai ketidakmampuan kita soal tata penerima ini menghalangi orang itu bisa mendapatkan manfaat dari program Makan Bergizi Gratis. Termasuk menghalangi hak-hak penerima dapur yang sudah sekian bulan mereka menunggu kepastian dari Badan Gizi Nasional,” pungkasnya.

Di sisi lain, Kepala BGN Sudaryono menyatakan besaran anggaran bukan satu-satunya ukuran dalam pelaksanaan MBG. Ia mengatakan BGN tetap berkewajiban mempertanggungjawabkan setiap anggaran yang berasal dari uang negara dan memastikan penggunaannya memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Selisih Rp10 triliun yang disoroti DPR kini menjadi bagian dari pembahasan mengenai efisiensi dan optimalisasi anggaran program MBG. (*)

Baca juga: DPR Setujui Suyudi Ario Seto Jadi Kapolri, Gantikan Listyo Sigit Prabowo