ORBIT-NEWS.COM, PURWOKERTO – Penghentian sementara operasional Bus Trans Banyumas sejak 30 Agustus 2026 tidak serta-merta menghentikan seluruh kewajiban perusahaan pengelola. Di tengah layanan yang belum kembali berjalan, PT Banyumas Raya Transportasi tetap harus memenuhi kewajiban membayar gaji ratusan karyawan serta cicilan puluhan armada kepada perbankan.

Bus Trans Banyumas sendiri direncanakan kembali beroperasi pada 17-18 September 2026 mendatang. Dengan demikian, penghentian layanan diperkirakan berlangsung sekitar 20 hari.

Meski bus tidak beroperasi selama hampir tiga pekan, sebanyak 220 karyawan Trans Banyumas tetap harus menerima gaji. Selain itu, perusahaan juga memiliki kewajiban pembayaran cicilan armada yang nilainya mencapai Rp860 juta setiap bulan kepada pihak perbankan.

Direktur PT Banyumas Raya Transportasi, Ipoeng Martha Marsikun mengatakan, penghentian operasional dalam waktu maksimal satu bulan tidak membuat perusahaan menghentikan pembayaran gaji para pekerjanya.

“Gaji tetap dibayar, ada 220 karyawan, sopir bus sebanyak 112 orang dengan gaji kisaran Rp4 juta per orang. Kita juga ada tanggungan ke bank yang harus dibayar setiap bulan,” tutur Ipoeng, Jumat (11/9/2026).

Baca juga: Bersih dan Higienis, Begini Cara SPPG Kanding Banyumas Menjaga Kualitas Makanan MBG

Menurut Ipoeng, kewajiban tersebut tetap harus dipenuhi perusahaan meskipun bus untuk sementara tidak melayani masyarakat. Pembayaran gaji karyawan menjadi salah satu komponen biaya yang tetap berjalan selama masa penghentian operasional.

Selain beban gaji, PT Banyumas Raya Transportasi juga masih harus membayar kewajiban pembiayaan armada. Ipoeng menjelaskan, sebanyak 52 unit armada Trans Banyumas dibeli menggunakan pinjaman dari bank. Karena pembelian armada tersebut menggunakan skema pembiayaan perbankan, perusahaan memiliki kewajiban membayar cicilan setiap bulan. Nilai cicilan yang harus dibayarkan mencapai sekitar Rp860 juta per bulan.

Pembayaran Tiket Trans Banyumas Masuk Rekening Pemkab

Ipoeng juga menjelaskan mengenai mekanisme pengelolaan pendapatan dari tiket Trans Banyumas. Menurut dia, seluruh pendapatan tiket layanan Trans Banyumas masuk ke rekening Pemkab Banyumas. Hal tersebut berkaitan dengan konsep layanan Trans Banyumas sebagai moda transportasi Buy The Service (BTS).

“Trans Banyumas ini merupakan moda transportasi BTS, sehingga semua pembayaran tiket masuk ke rekening pemkab dan kita selaku pengelola, mendapatkan pembayaran dengan skema hitungan per kilometer layanan," terangnya.

Baca juga: Pemkab Kebumen Pangkas Anggaran Hibah dan Bansos Rp26,96 Miliar

Selain itu, pembayaran cashless juga untuk menghindari adanya kebocoran.  Sistem tersebut juga berkaitan dengan struktur layanan di dalam bus, dimana Trans Banyumas tidak menggunakan kondektur atau kernet yang bertugas melayani penumpang selama perjalanan. Karena tidak terdapat kondektur atau kernet, tidak ada petugas khusus di dalam bus yang dapat melayani pengembalian uang apabila penumpang melakukan pembayaran secara tunai.

“Kalau ada pembayaran cash, siapa yang akan mengembalikan? Di Trans Banyumas juga tidak ada kondektur atau kernet,” jelasnya.

Menurut Ipoeng, apabila sistem pembayaran tunai diterapkan dan kemudian membutuhkan tambahan tenaga kondektur atau kernet, hal tersebut akan berdampak terhadap biaya operasional. Penambahan tenaga kerja tentu akan membuat kebutuhan anggaran operasional Trans Banyumas semakin besar.

Sementara itu, Trans Banyumas saat ini masih menunggu proses untuk kembali beroperasi setelah penghentian sementara layanan sejak 30 Agustus 2026. Direncanakan, Trans Banyumas dapat kembali melayani masyarakat pada 17-18 September 2026. (*)