ORBIT-NEWS.COM, KEBUMEN – Pemerintah Kabupaten Kebumen melakukan penyesuaian anggaran hibah dan bantuan sosial (bansos) dengan nilai mencapai Rp26,96 miliar. Langkah ini menjadi bagian dari pembenahan pengelolaan keuangan daerah agar penggunaan anggaran semakin efisien, tepat sasaran, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan data anggaran, alokasi hibah Pemkab Kebumen turun dari Rp83,28 miliar menjadi Rp60,16 miliar. Sementara itu, anggaran bantuan sosial mengalami penurunan dari Rp6,22 miliar menjadi Rp2,36 miliar.

Selain melakukan penyesuaian pada dua pos belanja tersebut, Pemkab Kebumen juga mencatat penghematan sebesar Rp3,08 miliar melalui konsolidasi pengadaan barang dan jasa. Strategi ini dilakukan untuk meningkatkan efisiensi belanja pemerintah sekaligus mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang tersedia.

Bupati Kebumen, Lilis Nuryani mengatakan, pembenahan keuangan daerah tidak hanya berkaitan dengan pengurangan belanja, tetapi juga menyangkut perbaikan tata kelola pemerintahan. Salah satu langkah yang dilakukan adalah menindaklanjuti rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Penataan anggaran harus menjadi bagian dari upaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik, sehingga setiap penggunaan uang daerah dapat dipertanggungjawabkan dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujar Lilis Nuryani.

Baca juga: Bersih dan Higienis, Begini Cara SPPG Kanding Banyumas Menjaga Kualitas Makanan MBG

Tindaklanjuti 22 Rekomendasi KPK

Pemkab Kebumen mencatat terdapat 22 rekomendasi KPK yang perlu ditindaklanjuti. Sebagian besar rencana aksi untuk memenuhi rekomendasi tersebut telah diselesaikan, sedangkan sejumlah lainnya masih dalam proses pengerjaan sesuai tenggat waktu yang ditetapkan.

"Tindak lanjut rekomendasi tersebut menjadi bagian penting dalam memperkuat transparansi, akuntabilitas, serta pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah. Dengan sistem pengelolaan yang semakin tertata, pemerintah daerah diharapkan mampu meminimalkan potensi penyimpangan dan memastikan belanja publik dilakukan sesuai ketentuan," terang Lilis.

Meski demikian, pengurangan anggaran hibah dan bansos tetap perlu diiringi dengan penjelasan terbuka mengenai dasar penyesuaian, program yang terdampak, serta kelompok masyarakat yang berhak menerima bantuan. Informasi tersebut penting agar masyarakat dapat memahami perubahan kebijakan sekaligus mengetahui dampaknya terhadap layanan dan program sosial.

Efisiensi anggaran pada akhirnya tidak cukup hanya diukur dari besarnya penghematan yang berhasil dicapai. Pemerintah juga perlu memastikan bahwa kebutuhan masyarakat rentan tetap mendapat perhatian dan program prioritas tidak kehilangan dukungan pendanaan.

Baca juga: Nikmatnya Ayam Goreng Jago di Djago Jowo Purwokerto, Kuliner Keluarga dengan Nuansa Joglo Jawa

Dengan penataan anggaran dan tindak lanjut rekomendasi KPK, Pemkab Kebumen diharapkan dapat memperkuat tata kelola keuangan daerah secara berkelanjutan. Keterbukaan informasi dan evaluasi terhadap hasil kebijakan menjadi kunci agar penghematan anggaran benar-benar menghasilkan belanja yang lebih efektif, akuntabel, dan bermanfaat bagi masyarakat Kebumen. (*)