ORBIT-NEWS.COM, PURWOKERTO – Ketersediaan air minum yang layak dan aman menjadi salah satu kebutuhan dasar masyarakat yang terus mendapat perhatian Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kabupaten Banyumas. Terlebih bagi masyarakat yang tinggal di wilayah rawan kekeringan, akses terhadap air bersih tidak hanya berkaitan dengan kebutuhan sehari-hari, tetapi juga menyangkut kesehatan dan kesejahteraan.

DPU Banyumas membuka ruang bagi masyarakat untuk mengusulkan pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), khususnya di wilayah yang menghadapi keterbatasan sumber air.

Kepala DPU Kabupaten Banyumas, Kresnawan Wahyu Kristoyo, ST, M.Si melalui Kepala Bidang Sumber Daya Air, Air Limbah dan Air Minum, Ari Sukraningrum, ST, MAP mengatakan, pemenuhan kebutuhan air minum menjadi hal yang penting, terutama bagi masyarakat di daerah yang rawan kekeringan.

“Air minum merupakan kebutuhan yang harus dipenuhi, terlebih untuk wilayah yang rawan kekeringan. Ketersediaan air bersih yang layak konsumsi harus dipenuhi,” kata Ari Sukraningrum, Senin (31/8/2026).

Melalui program SPAM, DPU Banyumas berupaya mengakomodasi kebutuhan tersebut. Masyarakat yang membutuhkan sarana penyediaan air minum dapat mengajukan proposal pembangunan SPAM melalui kelompok pengelola yang ada di wilayah masing-masing.

Baca juga: Slank Guncang Purwokerto, Konser di GOR Satria Obati Kerinduan Belasan Ribu Slankers

Ari menjelaskan, mekanisme pengajuan pembangunan SPAM telah diatur dalam Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 6 Tahun 2022. Usulan pembangunan SPAM dapat diajukan oleh Kelompok Pengelola Sistem Penyediaan Air Minum (KP SPAM). Proposal tersebut kemudian oleh DPU Banyumas diajukan kepada bupati untuk mendapatkan disposisi dan ditindaklanjuti sesuai mekanisme penganggaran pemerintah daerah.

“Sesuai Perbup Nomor 6 Tahun 2022, usulan pembangunan SPAM bisa diajukan oleh KP SPAM. Proposal tersebut kemudian diajukan kepada bupati, setelah mendapatkan disposisi untuk ditindaklanjuti, baru kita ajukan ke Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), setelah disetujui baru kita masukkan ke Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA),” terang Ari.

Bantuan pembangunan SPAM tersebut diberikan dalam bentuk hibah. Setelah pembangunan selesai, sarana dan prasarana SPAM selanjutnya diserahkan kepada KP SPAM untuk dikelola dan dimanfaatkan bagi kepentingan masyarakat.  Dalam pengelolaan sistem penyediaan air minum tersebut, cara menghitung tarif air, mekanisme perawatan sarana hingga tata cara pembagian air pada saat defisit air diawasi dan dibina oleh fungsional penata kelola penyehatan lingkungan di DPU Banyumas.

Namun untuk besaran tarif air ditentukan sendiri melalui rapat pengurus beserta masyarakat pengguna dengan berprinsip non profit oriented (iuran hanya untuk kebutuhan operasional perawatan dan pengembangan optimalisasi kapasitas sumber). Skema tersebut membuat masyarakat tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga memiliki peran penting dalam menjaga keberlanjutan sistem penyediaan air minum yang telah dibangun.

Baca juga: Purbalingga Siap Gelar Pilkades di 184 Desa, Klaim Dukungan Bermunculan

Anggaran SPAM Banyumas Mengalami Penurunan

Di sisi lain, program pembangunan SPAM di Kabupaten Banyumas pada Tahun 2026 ini menghadapi keterbatasan anggaran akibat adanya efisiensi.

Fungsional Tata Kelola Penyehatan Lingkungan Ahli Muda DPU Banyumas, Widihantoro mengatakan, realisasi pembangunan SPAM pada 2025 tergolong cukup besar. Dengan alokasi anggaran mencapai Rp11,7 miliar, pembangunan SPAM pada 2025 mampu menjangkau 963 sambungan rumah (SR) yang tersebar di 32 lokasi.

Namun, kondisi berbeda terjadi pada 2026. Setelah adanya efisiensi anggaran, alokasi untuk program SPAM mengalami penurunan cukup signifikan. Pada APBD induk 2026, anggaran yang dialokasikan sebesar Rp1,175 miliar. Anggaran tersebut diproyeksikan untuk pembangunan SPAM yang menjangkau 97 sambungan rumah pada empat lokasi. Sementara pada APBD Perubahan 2026, DPU mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp600 juta untuk pembangunan SPAM di tiga lokasi.

Baca juga: 344 Atlet Banyumas Siap Bertarung di POPDA Jawa Tengah 2026

“Pembangunan SPAM biayanya cukup besar, yaitu kisaran Rp200 juta per titik, namun itu belum termasuk pengadaan pipa-pipa untuk mengalirkan ke rumah-rumah warga. Sehingga dalam realisasinya, terkadang bertahap untuk jangkauan SR,” jelasnya.

Setelah sistem selesai dibangun, masyarakat yang ingin menambah sambungan rumah diperbolehkan melakukan pengembangan secara mandiri dengan tetap memperhatikan ketentuan teknis pengelolaan SPAM.

Menurut Widihantoro, semakin banyak sambungan rumah yang memanfaatkan satu sistem SPAM, biaya yang harus ditanggung oleh masing-masing warga dapat menjadi lebih ringan.

“Semakin banyak SR, biaya yang harus ditanggung tiap warga semakin ringan. Seperti yang terjadi di Desa Klinting, SPAM sudah selesai dibangun dan baru dimanfaatkan oleh 12 SR, padahal debit air cukup besar. Karena itu kita ajukan anggaran untuk perluasan SPAM di desa tersebut pada APBD Perubahan 2026 ini,” jelasnya.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberadaan infrastruktur SPAM akan memberikan manfaat lebih besar apabila dapat dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat di wilayah layanan.

Baca juga: Jateng Kembali Salurkan Bantuan untuk Korban Gempa NTT

Air Sumur Dalam Terjaga dari Pencemaran

Salah satu sumber air yang didorong untuk mendukung penyediaan SPAM di wilayah rawan kekeringan adalah pemanfaatan sumur dalam. Ari Sukraningrum menjelaskan, sumur dalam memiliki kedalaman sekitar 80 hingga 120 meter di bawah permukaan tanah. Dengan posisi sumber air yang lebih dalam, kualitas air relatif lebih terlindungi dari berbagai potensi pencemaran yang terjadi di permukaan.

“Air permukaan lebih rawan tercemar dan sumur dalam lebih aman,” ujarnya.

Baca juga: Geger! Pria 71 Tahun Ditemukan Meninggal di Dalam Sumur di Tanjung Brebes

Menurut Ari, pemanfaatan air dari sumur dalam juga tidak serta-merta mengganggu debit air pada sumur permukaan. Hal tersebut karena sumber dan aliran air yang dimanfaatkan berada pada lapisan yang berbeda.

“Jadi saat dilakukan pengeboran, pada kedalaman 10 meter misalnya keluar air, maka terus akan dilakukan pengeboran lebih dalam, dan air di permukaan tersebut akan ditutup, sehingga tidak mengurangi debit air permukaan,” terangnya.

Meski memiliki potensi besar sebagai sumber air untuk SPAM, pemanfaatan sumur dalam tetap harus mengikuti aturan dan ketentuan teknis. Untuk pengambilan air dari aliran yang sama, terdapat ketentuan jarak minimal 500 meter.

Dari sisi kapasitas, sumur dalam memiliki potensi menghasilkan debit air yang cukup besar. Satu titik sumur dalam dapat menghasilkan sekitar 1 hingga 1,5 liter air per detik. Dengan kapasitas tersebut, sumber air dapat dimanfaatkan untuk mendukung kebutuhan masyarakat melalui sistem penyediaan air minum secara terintegrasi.

Namun, Ari mengingatkan agar pemanfaatan sumber air tetap dilakukan secara bijak dan sesuai ketentuan. Besarnya debit air bukan berarti sumber tersebut dapat dieksploitasi tanpa memperhatikan keberlanjutan.

Baca juga: Sekolah Rakyat Cilacap Resmi Dimulai, 246 Siswa Didorong Putus Rantai Kemiskinan

“Debit air sumur dalam memang cenderung besar, tetapi untuk pemanfaatannya, kita imbau agar sesuai dengan ketentuan, demi keberlangsungan sumur itu sendiri,” pesan Ari.

Dengan pengelolaan yang tepat, keberadaan SPAM di wilayah rawan kekeringan bukan hanya membantu masyarakat memperoleh akses air bersih, tetapi juga dapat memberikan manfaat ekonomi. Pengelolaan SPAM oleh kelompok masyarakat membuka peluang terbentuknya sistem layanan air minum yang lebih terorganisasi. Ketika semakin banyak warga terlayani dalam satu jaringan, biaya pengelolaan dan pemanfaatan infrastruktur juga dapat dibagi secara lebih efisien.

Program SPAM menjadi salah satu langkah penting untuk memperkuat ketahanan air masyarakat, terutama di wilayah yang setiap tahun berpotensi menghadapi persoalan kekeringan. Ketersediaan sumber air yang aman, jaringan distribusi yang memadai, serta pengelolaan oleh masyarakat menjadi tiga unsur penting agar pembangunan SPAM tidak berhenti sebatas proyek infrastruktur.

Di tengah tantangan keterbatasan anggaran, optimalisasi sarana yang telah dibangun juga menjadi kunci. Semakin banyak sambungan rumah yang dapat dilayani dari satu sistem, semakin besar pula manfaat yang bisa dirasakan masyarakat. Karena itu, sinergi antara pemerintah dan masyarakat menjadi bagian penting dalam menjaga keberlanjutan SPAM. Pemerintah menyediakan dukungan pembangunan sesuai kemampuan anggaran, sementara masyarakat melalui KP SPAM memiliki peran dalam mengelola, merawat, dan mengembangkan jaringan.

Dengan pemanfaatan sumur dalam yang terukur dan pengelolaan SPAM yang melibatkan masyarakat, Banyumas memiliki peluang untuk membangun sistem penyediaan air minum yang tidak hanya mampu menjawab kebutuhan hari ini, tetapi juga lebih siap menghadapi tantangan kekeringan di masa mendatang.(*)