ORBIT-NEWS.COM, JAKARTA - Ketua DPR RI, Puan Maharani memastikan pintu Gedung DPR terbuka bagi masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasi dalam aksi demonstrasi yang direncanakan berlangsung pada Kamis, 27 Agustus 2026.

Di tengah rencana unjuk rasa dari sejumlah kelompok masyarakat dan mahasiswa di kawasan Gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Puan meminta seluruh peserta aksi tetap menjaga ketertiban dan menghindari tindakan yang berpotensi menimbulkan kericuhan.

“Partisipasi dari masyarakat jika ingin menyatakan masukannya, kemudian menyatakan aspirasinya, tentu saja akan kami terima di gedung DPR,” kata Puan, Rabu (26/8/2026).

Aksi demonstrasi pada 27 Agustus disebut akan diikuti sedikitnya empat kelompok dengan tuntutan dan aspirasi yang berbeda-beda. Menanggapi rencana tersebut, Puan menekankan pentingnya menjaga situasi agar aksi berlangsung secara damai.

“Lebih baik kita menjaga ketertiban, kita menjaga semuanya berjalan dengan baik, jangan sampai ada hal-hal yang tidak diinginkan,” ujarnya.

Baca juga: Lahan Kritis Jateng Capai 317 Ribu Hektare, Setya Arinugroho Desak Rehabilitasi Berkelanjutan

Puan juga membuka peluang bagi perwakilan massa aksi untuk melakukan audiensi dengan pimpinan DPR. Menurutnya, selama ini DPR secara rutin menerima berbagai kelompok masyarakat yang ingin menyampaikan langsung persoalan maupun tuntutannya.

“Pimpinan DPR, kemudian pimpinan AKD, pimpinan Komisi, bergantian untuk bisa bertemu dengan masyarakat yang memang ingin melakukan audiensi dengan kami,” jelasnya.

Penyampaian Aspirasi Akan Diterima DPR RI

Ia menuturkan, penyampaian aspirasi masyarakat tidak hanya diterima oleh pimpinan DPR, tetapi juga melalui alat kelengkapan dewan atau AKD sesuai dengan bidang dan persoalan yang disampaikan. Karena itu, Puan tidak menutup kemungkinan pimpinan DPR akan bertemu langsung dengan perwakilan peserta demonstrasi jika memang diperlukan.

“Pimpinan DPR bisa saja menemui peserta aksi demo. Hari ini pun pimpinan DPR juga bertemu dengan perwakilan-perwakilan dari masyarakat yang ingin bertemu,” ungkapnya.

Baca juga: Moratorium Masih Berlaku, DPRD Jateng Dorong Banyumas Siapkan Kajian Baru Pemekaran Wilayah

Sikap keterbukaan tersebut, menurut Puan, telah dilakukan DPR dalam beberapa hari terakhir. Sejumlah kelompok masyarakat telah diterima untuk menyampaikan berbagai persoalan yang mereka hadapi.

Hari ini, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dan Saan Mustopa menggelar audiensi dengan perwakilan guru honorer yang tergabung dalam Forum Advokasi Guru Non-ASN Sekolah Negeri atau FAGRI. Pimpinan DPR bersama Komisi VI DPR RI juga menerima aspirasi dari karyawan PT Pos Indonesia. Audiensi tersebut membahas persoalan keterlambatan pembayaran gaji yang berdampak pada sekitar 31 ribu karyawan serta 28 ribu pensiunan.

Selain persoalan ketenagakerjaan, DPR juga terus menerima masukan dari masyarakat terkait pembahasan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset. Sebelumnya, pimpinan DPR bersama perwakilan AKD menerima audiensi dari Forum Komunikasi Rakyat Pati pada Senin lalu.

Puan mengatakan seluruh aspirasi yang masuk akan menjadi bahan masukan dalam proses pembahasan sesuai mekanisme yang berlaku di DPR.

“Sampai saat ini Komisi III masih menerima masukan-masukan dan semuanya itu tentu saja akan kami lakukan sesuai dengan mekanismenya,” pungkasnya. (*)

Baca juga: Setya Arinugroho Dorong Revola Jateng, Lahan Kritis Disulap Jadi Sumber Pangan dan Ekonomi Warga