ORBIT-NEWS.COM, JAKARTA – Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah bergerak cepat menangani dampak gempa bumi yang mengguncang Nusa Tenggara Timur (NTT) dan sejumlah wilayah di sekitarnya. Selain mempercepat pendataan korban dan kerusakan, pemerintah diminta memastikan kebutuhan warga terdampak segera terpenuhi.

Gempa berkekuatan magnitudo 7 yang berpusat di sekitar Mbay, Kabupaten Nagekeo, NTT, terjadi pada Sabtu (15/8/2026) pagi. Guncangan kuat dirasakan di sejumlah daerah di Pulau Flores, termasuk Maumere, Ngada, Manggarai, hingga Labuan Bajo.

“Pimpinan DPR menyampaikan keprihatinan atas bencana gempa besar di NTT. Pemerintah harus bergerak cepat untuk menangani dampak gempa, dan merespons cepat kebutuhan warga terdampak,” kata Puan dalam keterangan tertulisnya.

Gempa tersebut tidak hanya menimbulkan kerusakan bangunan, tetapi juga sempat memicu tsunami kecil di sejumlah wilayah. Meski peringatan dini tsunami telah dicabut, masyarakat di beberapa daerah sempat melakukan evakuasi untuk menghindari risiko gelombang laut.

Puan menyampaikan duka cita kepada keluarga korban serta berharap warga yang terluka segera mendapatkan perawatan.

Baca juga: Lahan Kritis Jateng Capai 317 Ribu Hektare, Setya Arinugroho Desak Rehabilitasi Berkelanjutan

“Dukacita mendalam kami sampaikan bagi para korban dan keluarga. Semoga korban yang mengalami luka-luka juga dapat segera pulih,” ujarnya.

Pemerintah Provinsi NTT masih melakukan pendataan untuk mengetahui jumlah korban serta tingkat kerusakan akibat gempa, termasuk di wilayah pedalaman yang sulit dijangkau. Menurut Puan, pendataan menjadi langkah penting agar proses penanganan bencana dapat dilakukan secara tepat sasaran.

“Pendataan yang cepat dapat memudahkan penanganan pascagempa sehingga kebutuhan korban dapat segera diberikan,” katanya.

Dampak gempa juga dirasakan hingga wilayah di luar NTT. Guncangan dilaporkan terasa di Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB), serta Kabupaten Kepulauan Selayar dan Bulukumba, Sulawesi Selatan. Di Selayar dan Bulukumba, warga bahkan sempat bergerak menuju wilayah yang lebih tinggi setelah terdeteksi gelombang tsunami sekitar 0,5 meter.

Puan meminta pemerintah tetap melakukan pemantauan meskipun peringatan dini tsunami telah berakhir. Masyarakat juga diimbau untuk sementara menjauhi kawasan pesisir hingga situasi benar-benar dinyatakan aman.

Baca juga: Moratorium Masih Berlaku, DPRD Jateng Dorong Banyumas Siapkan Kajian Baru Pemekaran Wilayah

Wisatawan Labuan Bajo Diminta Tak Luput dari Penanganan

Perhatian khusus juga diberikan Puan terhadap wisatawan yang berada di kawasan Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat. Wilayah yang dikenal sebagai salah satu destinasi wisata unggulan Indonesia itu turut merasakan guncangan cukup kuat.

Saat gempa terjadi, ratusan wisatawan domestik dan mancanegara dilaporkan berhamburan keluar dari hotel untuk menyelamatkan diri. Sejumlah hotel dan resor juga mengalami kerusakan. Puan meminta pemerintah memastikan para wisatawan yang terdampak memperoleh bantuan, terutama mereka yang tempat menginapnya mengalami kerusakan.

“Para wisatawan ini jauh dari rumahnya. Pemerintah harus memastikan mereka mendapat pertolongan, khususnya bagi wisatawan yang tempatnya menginap rusak,” jelasnya. 

Berdasarkan catatan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), gempa tersebut berkaitan dengan aktivitas Flores Back-Arc Thrust atau Sesar Busur Belakang Flores, salah satu sesar aktif yang berada di dasar Laut Flores di sebelah utara Pulau Flores. Sesar tersebut memiliki sejarah aktivitas gempa besar. BNPB mencatat gempa Flores pada 1992 yang berkaitan dengan aktivitas sesar tersebut menyebabkan sekitar 2.500 orang meninggal dunia.

Baca juga: Jelang Demo 27 Agustus, Puan Pastikan DPR Terbuka untuk Aspirasi Masyarakat

Karena itu, Puan meminta pemerintah meningkatkan mitigasi dan kesiapsiagaan untuk menghadapi kemungkinan gempa susulan. Di tengah beredarnya berbagai informasi mengenai potensi gempa besar berikutnya, masyarakat diminta tidak mudah percaya terhadap informasi yang belum terverifikasi.

“Pemerintah melalui lembaga yang berwenang harus memberikan informasi yang akurat kepada masyarakat serta memberikan edukasi untuk mencegah keresahan warga. Dan apabila ada warga yang mengungsi, pastikan tempat pengungsian yang nyaman dan aman. Pengungsian harus ramah terhadap lansia, anak-anak, ibu hamil/menyusui, warga difabel dan yang memiliki penyakit bawaan,” tegasnya. (*)