ORBIT-NEWS.COM, JAKARTA – Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang melanda kawasan konservasi Gunung Bromo, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, menjadi perhatian serius DPR RI. Anggota Komisi IV DPR RI, Hindun Anisah mendesak Kementerian Kehutanan (Kemenhut) segera memperkuat langkah pencegahan agar kebakaran tidak meluas ke kawasan hutan lainnya.

Kebakaran di kawasan konservasi Gunung Bromo tersebut dilaporkan telah berdampak pada area sekitar 60 hektare. Kondisi ini dinilai menjadi alarm bagi pemerintah untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi ancaman karhutla, terutama di tengah potensi kekeringan akibat fenomena iklim.

Hindun menilai pemerintah tidak boleh hanya mengandalkan langkah pemadaman ketika api sudah membesar. Menurutnya, strategi pencegahan dan deteksi dini harus diperkuat untuk menekan risiko kebakaran sejak awal.

"Kementerian Kehutanan harus bergerak cepat, bukan hanya fokus memadamkan api, tetapi juga memperkuat langkah-langkah pencegahan agar kebakaran serupa tidak terjadi di daerah lain," tegasnya dalam pernyataan tertulis. 

Hindun mengingatkan, ancaman karhutla di Indonesia tidak bisa dianggap sepele. Berdasarkan data Sistem Pemantauan Karhutla Kemenhut, luas areal kebakaran sepanjang Januari hingga Juni 2026 telah mencapai 107.465,47 hektare. Angka tersebut mengalami peningkatan signifikan dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Kondisi ini menunjukkan perlunya penguatan sistem pencegahan dan kesiapsiagaan nasional agar kebakaran hutan tidak semakin meluas.

Baca juga: DPR RI Pastikan RUU Perampasan Aset Selesai Desember 2026

Politisi Fraksi PKB tersebut juga mengingatkan potensi fenomena iklim seperti El Nino yang dapat memicu kekeringan ekstrem. Menurutnya, kondisi tersebut harus diantisipasi melalui sistem kesiapsiagaan yang lebih proaktif.

"Jangan menunggu api membesar baru bergerak. Pencegahan harus menjadi fokus utama. Kementerian Kehutanan harus memastikan patroli terpadu diperkuat, pemantauan titik panas dilakukan secara intensif, peralatan pemadaman disiagakan, serta edukasi kepada masyarakat di sekitar kawasan hutan terus ditingkatkan," tuturnya.

Patroli dan Pemantauan Hotspot Harus Diperkuat

Hindun menegaskan, pencegahan harus ditempatkan sebagai prioritas utama dalam tata kelola kehutanan. Kemenhut diminta mengoptimalkan berbagai instrumen yang tersedia untuk mengantisipasi munculnya titik api.

Langkah tersebut antara lain melalui penguatan patroli terpadu, pemantauan titik panas atau hotspot secara intensif, kesiapan peralatan pemadaman, serta peningkatan edukasi dan mitigasi kepada masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan.

Baca juga: Lahan Kritis Jateng Capai 317 Ribu Hektare, Setya Arinugroho Desak Rehabilitasi Berkelanjutan

Menurut Hindun, langkah pencegahan yang dilakukan sejak dini akan jauh lebih efektif untuk menekan dampak karhutla, baik terhadap lingkungan maupun masyarakat.

Selain memperkuat kesiapsiagaan internal, ia juga mendorong pemerintah meningkatkan koordinasi lintas sektor. Kolaborasi tersebut melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI-Polri, pengelola taman nasional, hingga kelompok relawan di daerah. Koordinasi yang solid dinilai penting untuk memastikan sistem deteksi dini berjalan optimal sekaligus mempercepat respons ketika kebakaran hutan dan lahan terjadi.

"Kolaborasi ini penting guna melindungi keanekaragaman hayati, menekan emisi karbon, serta menjaga keselamatan masyarakat dari ancaman bencana asap dan kekeringan," pungkas Legislator Dapil Jawa Tengah II tersebut. (*)