ORBIT-NEWS.COM, JAKARTA – Ancaman fenomena El Nino 2026 yang diperkirakan semakin menguat hingga awal 2027 mulai menjadi perhatian serius pemerintah. Kondisi cuaca ekstrem yang berpotensi memicu musim kemarau lebih panjang dikhawatirkan berdampak pada produksi pangan nasional dan memengaruhi stabilitas harga beras di pasaran.

Mengantisipasi risiko tersebut, Badan Pangan Nasional (Bapanas) menegaskan telah menyiapkan berbagai langkah strategis agar pasokan pangan tetap aman dan harga beras tidak mengalami lonjakan yang membebani masyarakat.

Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas, I Gusti Ketut Astawa mengatakan, kondisi di sektor hulu masih relatif baik. Harga Gabah Kering Panen (GKP) di tingkat petani berada pada level yang menguntungkan sehingga produksi beras nasional tetap memiliki fondasi yang kuat.

"Harga GKP di tingkat petani saat ini cukup baik. Yang terendah sekitar Rp6.500 per kilogram di Sulawesi Tenggara, sementara di beberapa wilayah Jawa bahkan mendekati Rp7.700 per kilogram. Kondisi ini menguntungkan petani, meski berpengaruh terhadap harga beras di tingkat penggilingan," terangnya.

Data Bapanas hingga 30 Juli 2026 menunjukkan rata-rata harga beras medium di tingkat penggilingan mencapai Rp13.251 per kilogram, sedangkan beras premium berada di angka Rp14.673 per kilogram. Meski demikian, harga beras medium di tingkat konsumen dinilai masih stabil dan terkendali. Kenaikan hanya terjadi pada sebagian beras premium yang sedikit melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET).

Baca juga: Logo Mandiri Hilang dari Gedung Thamrin, Ada Apa??

Tiga Program Utama Jaga Harga Beras Tetap Stabil

Untuk mencegah gejolak harga akibat dampak El Nino, pemerintah akan mempercepat tiga program utama, yakni Gerakan Pangan Murah (GPM), penyaluran Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), serta bantuan pangan beras kepada masyarakat.

Ketut menjelaskan Gerakan Pangan Murah akan terus diperluas di berbagai daerah, sementara distribusi beras SPHP akan diperkuat terutama di pasar-pasar yang masih membutuhkan intervensi pemerintah.

Selain itu, bantuan pangan beras tahap kedua dijadwalkan mulai disalurkan pada Agustus 2026 sehingga diharapkan mampu menjaga daya beli masyarakat sekaligus menahan laju kenaikan harga beras.

"Kami akan mengoptimalkan GPM, mempercepat penyaluran SPHP, dan segera menggulirkan bantuan pangan secara masif agar stabilitas harga tetap terjaga," katanya. 

Baca juga: Haedar Nashir Raih Penghargaan Achmad Bakrie 2026

Sepanjang Januari hingga akhir Juli 2026, pemerintah telah melaksanakan 6.589 kali Gerakan Pangan Murah di 38 provinsi dan 448 kabupaten/kota. Di saat yang sama, penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP) telah mencapai sekitar 1,43 juta ton. Jumlah tersebut berasal dari penjualan beras SPHP pada awal tahun, pelaksanaan program SPHP Maret–Juli, serta bantuan pangan tahap pertama.

Pemerintah juga telah menyiapkan penyaluran bantuan pangan tahap kedua sebanyak 997,2 ribu ton beras bagi 33,24 juta keluarga penerima manfaat. Setiap keluarga akan menerima 10 kilogram beras selama tiga bulan. Dengan tambahan penyaluran tersebut, total distribusi Cadangan Beras Pemerintah diperkirakan melampaui 2 juta ton, sementara stok nasional yang dikuasai pemerintah masih berada di kisaran 5,25 juta ton. 

Upaya stabilisasi harga mulai menunjukkan hasil positif. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah daerah yang mengalami penurunan Indeks Perkembangan Harga (IPH) beras meningkat menjadi 43 kabupaten/kota pada pekan keempat Juli 2026.

Selain itu, inflasi beras secara tahunan pada Juni 2026 tercatat 3,98 persen, turun dibandingkan Mei 2026 yang mencapai 4,55 persen. Sementara inflasi bulanan hanya berada di level 0,45 persen, menandakan harga beras masih bergerak dalam kondisi yang relatif terkendali. (*)

Baca juga: Karhutla Jadi Ancaman, Polri Ingatkan Pembakaran Sampah Bisa Berujung Bencana