ORBIT-NEWS.COM, LABUAN BAJO – Penanganan darurat pascagempa bumi Magnitudo 7,7 yang mengguncang kawasan Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT), dipercepat. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menetapkan delapan langkah strategis untuk memastikan proses evakuasi, pencarian korban, distribusi bantuan, hingga pemulihan layanan dasar berjalan cepat dan terkoordinasi.

Arahan tersebut disampaikan Kepala BNPB, Letjen TNI Dr. Suharyanto dalam rapat koordinasi bersama kementerian/lembaga dan pemerintah daerah di Kantor Bupati Manggarai Barat, Minggu (16/8/2026). Enam kabupaten yang menjadi perhatian utama dalam penanganan darurat meliputi Manggarai, Manggarai Timur, Ngada, Ende, Nagekeo, dan Sikka. Pemerintah Provinsi NTT juga diminta segera memperkuat koordinasi agar penanganan bencana dapat dilakukan secara terpadu.

Langkah pertama yang ditekankan BNPB adalah percepatan penetapan status darurat oleh pemerintah daerah. Status tersebut dinilai penting sebagai dasar hukum bagi pemerintah pusat dan lembaga terkait untuk mengoptimalkan dukungan anggaran, personel, peralatan, serta bantuan teknis.

“Mohon hari ini segera dikeluarkan status daruratnya. Status kedaruratan ini perlu agar BNPB, kementerian/lembaga terkait dari PU dan lain sebagainya bisa membantu secara maksimal," tegas Suharyanto.

Setelah status darurat ditetapkan, pemerintah daerah diminta segera membentuk posko satuan tugas di tingkat kabupaten/kota dan provinsi. Unsur TNI dan Polri akan dioptimalkan untuk memperkuat komando lapangan sehingga penanganan pengungsi, pencarian korban, dan distribusi bantuan tidak berjalan sendiri-sendiri.

Baca juga: Logo Mandiri Hilang dari Gedung Thamrin, Ada Apa??

“Pak Bupati boleh menunjuk Komandan Satuan TNI dan Polri sebagai komandan lapangan. Termasuk Pak Gubernur, untuk mengendalikan kabupaten yang terdampak, mohon juga segera dibentuk Posko provinsi," ujarnya.

Dua Pusat Operasi Penanganan Bencana Flores

BNPB juga membangun dua pusat operasi untuk memperkuat pendampingan penanganan bencana di Flores. Posko Utama Pendampingan Nasional ditempatkan di Labuan Bajo, sedangkan posko taktis dibuka di Maumere untuk mempercepat pelayanan ke wilayah Flores bagian timur.

“Kami membentuk Posko Nasional Pendampingan Provinsi yang pertama pusatnya di sini, di Labuan Bajo. Kemudian karena luas wilayah, kami juga membuka Posko di Maumere untuk melayani Sikka, Nagekeo, dan Ngada. Dua titik ini harapannya bisa mengular semua langkah penanganan bencana," jelas Suharyanto.

Dari sisi logistik, BNPB membuka Posko Logistik Nasional di Halim Perdanakusuma, Jakarta. Posko tersebut menjadi titik konsolidasi bantuan yang berasal dari kementerian/lembaga, BUMN, perusahaan swasta maupun masyarakat sebelum dikirim ke Flores melalui jalur udara.

Baca juga: Haedar Nashir Raih Penghargaan Achmad Bakrie 2026

“Masyarakat atau pihak yang ingin membantu, semuanya bisa melalui Posko Nasional yang sekarang sudah berdiri di Halim Perdanakusuma. Nanti dari Halim masuk ke Labuan Bajo, bisa juga masuk ke Maumere," katanya.

Sementara untuk pencarian dan pertolongan korban, seluruh operasi SAR diminta berada di bawah koordinasi Basarnas. Tim TNI, Polri, relawan dan unsur terkait akan bergabung untuk menyisir wilayah terdampak, termasuk lokasi yang diduga masih terdapat korban hilang atau terjebak. (*)

“Kami mohon Kepala Basarnas sesuai undang-undang memimpin langsung proses pencarian pertolongan. Mohon unsur TNI-Polri dan relawan bergabung di bawah kepemimpinan Kabasarnas," tegasnya.

Pemulihan fasilitas dasar juga menjadi prioritas. BNPB menargetkan layanan listrik, air bersih, BBM, dan komunikasi dapat kembali berfungsi secara terbatas dalam waktu tujuh hari.

Pendataan rumah warga yang rusak pun diminta dilakukan bersamaan dengan masa tanggap darurat. Pemerintah daerah tidak perlu menunggu masa tanggap darurat berakhir untuk mulai mengidentifikasi kebutuhan pembangunan hunian sementara maupun perbaikan rumah.

Baca juga: Karhutla Jadi Ancaman, Polri Ingatkan Pembakaran Sampah Bisa Berujung Bencana

“Saya mohon tidak usah menunggu sampai tanggap darurat selesai. Silakan mulai didata secara paralel. Begitu sudah jelas, segera kita tetapkan pembangunan, jangan sampai pendataan sekali lagi berlarut-larut," imbaunya.

Untuk menjangkau wilayah yang sulit diakses melalui jalur darat, BNPB mengerahkan dukungan armada udara dan laut. Sejumlah helikopter, pesawat, dan kapal milik TNI, Basarnas, serta BNPB disiapkan untuk mendistribusikan kebutuhan pengungsi ke lokasi yang terisolasi.

“Dari TNI ada 4 helikopter dan kapal laut, Basarnas mengerahkan kapal dan pesawat, serta BNPB 2 pesawat sayap lebar dan 1 helikopter. Alutsista ini kita fokuskan untuk pendistribusian logistik," ungkap Suharyanto.

Langkah kedelapan sekaligus penutup adalah pengoperasian Media Center sebagai pusat informasi resmi penanganan gempa Flores. Media Center tersebut akan menggelar press briefing setiap hari pukul 17.00 WITA.

Kehadiran pusat informasi ini diharapkan dapat mempercepat penyampaian perkembangan terbaru sekaligus mencegah beredarnya informasi yang tidak terverifikasi mengenai kondisi di lapangan.

Baca juga: Karhutla Mengganas di Dua Daerah, BNPB Catat Ratusan Hektare Lahan Terbakar

“Mulai hari ini setiap sore jam 17.00 WITA, Media Center mulai beroperasi memberikan informasi day-to-day. Apa yang sering terjadi terkait simpang siur informasi di lapangan bisa kita minimalkan dengan memberikan informasi resmi setiap sore," pungkas Suharyanto.

Delapan langkah tersebut menjadi acuan utama pemerintah dalam mempercepat penanganan dampak gempa Magnitudo 7,7 di Flores. Fokus penanganan tidak hanya diarahkan pada pencarian dan penyelamatan korban, tetapi juga memastikan kebutuhan dasar warga terpenuhi serta proses pemulihan dapat segera dimulai. (*)