ORBIT-NEWS.COM, SEMARANG – Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi menegaskan pentingnya peran Bank Pembangunan Daerah (BPD) dalam memperkuat fondasi ekonomi daerah, terutama melalui dukungan pembiayaan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Menurutnya, akses modal yang mudah dan terjangkau menjadi kunci agar pelaku usaha dapat berkembang tanpa harus bergantung pada pinjaman online maupun rentenir.

Pernyataan tersebut disampaikan Ahmad Luthfi saat menghadiri Musyawarah Nasional Forum Komunikasi Dewan Komisaris Bank Pembangunan Daerah Seluruh Indonesia (FKDK BPDSI) yang berlangsung di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Semarang, Rabu (3/6/2026).

Luthfi menjelaskan, Jawa Tengah memiliki sekitar 4,2 juta pelaku UMKM yang menjadi tulang punggung perekonomian daerah. Dari jumlah tersebut, sekitar 3,2 juta merupakan usaha mikro yang tersebar di berbagai kabupaten dan kota. Karenanya, ia meminta perbankan daerah untuk semakin aktif menghadirkan layanan pembiayaan yang mudah diakses masyarakat, termasuk melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan bunga yang kompetitif. Langkah tersebut dinilai penting untuk memperkuat daya saing UMKM sekaligus menjaga keberlangsungan usaha masyarakat.

“UMKM memiliki ketahanan yang kuat dalam menghadapi berbagai tantangan ekonomi. Mereka perlu mendapatkan dukungan nyata agar terus berkembang dan memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah,” kata Luthfi.

Selain sektor UMKM, Gubernur juga mendorong seluruh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) agar berperan lebih aktif dalam menjaga stabilitas ekonomi, termasuk memastikan ketersediaan dan keterjangkauan harga pangan di masyarakat.

Baca juga: Merbabu Skyrace 2026 Pecahkan Rekor Peserta, 2.700 Pelari dari 14 Negara Taklukkan Jalur Ekstrem Gunung Merbabu

Komoditas Strategis Kerap Mengalami Gejolak Harga

Ia menyoroti sejumlah komoditas strategis seperti bawang merah asal Brebes dan cabai yang kerap mengalami gejolak harga akibat persoalan distribusi. Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan sinergi antara pemerintah daerah, BUMD, perbankan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta Bank Indonesia.

Menurut Luthfi, pembangunan ekonomi daerah tidak dapat dilakukan secara parsial. Dibutuhkan kolaborasi lintas sektor yang melibatkan perguruan tinggi, pelaku usaha, media massa, perbankan, hingga masyarakat agar berbagai persoalan daerah dapat diselesaikan secara bersama-sama.

“Seluruh potensi yang ada harus dirangkul untuk mencari solusi atas berbagai tantangan yang dihadapi daerah,” katanya.

Sementara itu, Pelaksana Tugas Ketua Umum FKDK BPDSI, Mas’ud Said, mengapresiasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Bank Jateng yang menjadi tuan rumah penyelenggaraan forum nasional tersebut. Mas’ud menilai Bank Jateng menjadi salah satu contoh BPD yang mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Ia juga mengungkapkan bahwa secara nasional, total aset BPD telah mencapai sekitar Rp1.100 triliun atau setara dengan 10 persen dari total aset perbankan nasional.

Baca juga: Jateng Raih Penghargaan Pengendalian Inflasi Terbaik 2026, Ahmad Luthfi Tekankan Kolaborasi hingga Desa

Besarnya potensi tersebut, lanjutnya, harus diimbangi dengan penguatan kapasitas kelembagaan agar BPD semakin tangguh, kompetitif, dan mampu menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi di daerah.

Komisaris Utama Bank Jateng, Adnas menegaskan, BPD memiliki posisi strategis dalam mendukung pembangunan daerah. Oleh sebab itu, penguatan tata kelola perusahaan, manajemen risiko, inovasi layanan, serta kolaborasi antarlembaga perlu terus ditingkatkan agar manfaat keberadaan BPD semakin dirasakan masyarakat.

“BPD harus terus bertransformasi agar mampu memberikan kontribusi yang lebih besar bagi pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat,” ucapnya. (*)