ORBIT-NEWS.COM, PURWOKERTO – Krisis air bersih kembali menghantui sejumlah daerah di Jawa Tengah seiring memasuki puncak musim kemarau 2026. Kabupaten Banyumas dan Cilacap menjadi dua wilayah yang paling terdampak, dengan puluhan ribu warga mulai kesulitan memperoleh pasokan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari.

Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat, kekeringan yang melanda kedua daerah tersebut telah memengaruhi lebih dari 36 ribu jiwa. Kondisi itu mendorong berbagai pihak mempercepat langkah penanganan darurat sekaligus menyiapkan strategi jangka panjang agar persoalan serupa tidak terus berulang setiap tahun.

Di Kabupaten Banyumas, bencana kekeringan mulai dirasakan sejak awal Juli 2026. Sebanyak 2.867 kepala keluarga atau sekitar 9.002 jiwa terdampak akibat terbatasnya sumber air bersih. Untuk membantu masyarakat, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Banyumas telah mendistribusikan tiga tangki air bersih dengan total volume mencapai 15.000 liter.

Sementara itu, situasi di Kabupaten Cilacap berlangsung lebih lama. Sejak Juni 2026 hingga 21 Juli, sebanyak 8.154 kepala keluarga atau sekitar 27.605 warga terdampak kekeringan. BPBD Cilacap bersama sejumlah instansi dan relawan telah menyalurkan 60 tangki air bersih atau sekitar 315.000 liter ke berbagai wilayah yang mengalami krisis.

Menanggapi kondisi tersebut, Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah, Setya Arinugroho, menegaskan bahwa kekeringan yang terjadi hampir setiap musim kemarau tidak lagi bisa dipandang sebagai persoalan rutin tahunan. Menurutnya, fenomena ini merupakan dampak yang harus diantisipasi melalui kebijakan pembangunan yang lebih terencana.

Baca juga: Pelemparan Kereta Api di Daop 5, KAI Soroti Aksi Berbahaya yang Masih Terjadi

Ia mengatakan, data BNPB menunjukkan masih banyak masyarakat yang mengalami kesulitan mendapatkan akses air bersih. Kondisi tersebut menjadi sinyal bahwa pemerintah perlu memperkuat langkah penanganan darurat sekaligus mempercepat pembangunan sistem penyediaan air yang lebih andal. 

"Setiap musim kemarau persoalan yang sama kembali terjadi. Bantuan air bersih memang penting untuk memenuhi kebutuhan mendesak masyarakat, tetapi pemerintah juga harus memastikan hadirnya solusi permanen agar warga tidak terus bergantung pada distribusi air ketika kemarau datang," katanya. 

Perkuat Infrastruktur Sumber Daya Air

Menurutnya, distribusi air bersih harus tetap menjadi prioritas selama kondisi darurat berlangsung. Namun di sisi lain, pemerintah juga perlu memperkuat infrastruktur sumber daya air melalui pembangunan embung, sumur dalam, jaringan perpipaan, rehabilitasi kawasan resapan, hingga konservasi daerah hulu.

Ia mendorong Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bersinergi dengan pemerintah kabupaten, Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS), Perum Jasa Tirta, PDAM, serta pemerintah desa agar percepatan pembangunan infrastruktur air dapat direalisasikan secara bertahap dan berkelanjutan.

Baca juga: Meresahkan Warga, Polisi Evakuasi ODGJ di Buayan ke Rumah Sakit

"Ketahanan air harus menjadi bagian dari perencanaan pembangunan daerah. Dengan infrastruktur yang memadai dan pengelolaan sumber daya air yang baik, masyarakat akan lebih siap menghadapi musim kemarau tanpa harus selalu menunggu bantuan," jelasnya.

Selain pembangunan fisik, Setya Ari  juga meminta seluruh organisasi perangkat daerah, BPBD, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, hingga pemerintah desa memperkuat koordinasi agar pelayanan kepada masyarakat terdampak berlangsung cepat dan tepat sasaran.

Ia mengingatkan bahwa dampak kekeringan tidak hanya berkaitan dengan kebutuhan air bersih. Krisis tersebut juga berpotensi mengganggu kesehatan masyarakat, aktivitas belajar, sektor pertanian, peternakan, hingga roda perekonomian warga apabila tidak segera ditangani secara menyeluruh.

Sebagai pimpinan DPRD Jawa Tengah, Setya Ari memastikan pihaknya akan mengawal penguatan fungsi pengawasan dan penganggaran agar program mitigasi bencana hidrometeorologi, khususnya kekeringan, memperoleh dukungan yang memadai dalam setiap perencanaan pembangunan.

Menurutnya, perubahan iklim membuat ancaman cuaca ekstrem semakin sering terjadi. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu memperkuat strategi adaptasi melalui pembangunan infrastruktur air yang tangguh, sistem peringatan dini, serta peningkatan kesadaran masyarakat dalam menjaga sumber daya air.

Baca juga: Polresta Banyumas Bongkar Penggelapan Uang ATM BRI, Dua Karyawan Jadi Tersangka

"Kekeringan bukan lagi sekadar persoalan musiman, melainkan tantangan yang harus dihadapi dengan perencanaan yang matang. Kolaborasi pemerintah, dunia usaha, perguruan tinggi, dan masyarakat menjadi kunci untuk mewujudkan ketahanan air sehingga Jawa Tengah lebih siap menghadapi dampak perubahan iklim di masa depan," pungkasnya. (*)