ORBIT-NEWS.COM, SEMARANG - Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi mulai menjadi perhatian serius Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi memastikan berbagai langkah antisipatif telah disiapkan guna menjaga stabilitas harga pangan dan melindungi daya beli masyarakat dari potensi dampak kenaikan biaya transportasi dan distribusi.

Menurut Luthfi, meskipun hingga saat ini harga bahan pokok penting (bapokting) di Jawa Tengah masih relatif stabil, pemerintah daerah tidak ingin lengah terhadap kemungkinan gejolak harga yang dapat terjadi dalam waktu dekat.

"Kita harus mencermati situasi dengan adanya kenaikan harga BBM. Kita harus menyiapkan terkait pergerakan kebutuhan pokok penting masyarakat," ucapnya, Kamis (11/6/2026).

Sebagai langkah awal, Pemprov Jawa Tengah telah memperkuat koordinasi dengan Bank Indonesia (BI), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), serta berbagai pemangku kepentingan terkait untuk melakukan pemantauan langsung terhadap perkembangan harga di pasar. Langkah tersebut dilakukan sebagai upaya deteksi dini agar potensi lonjakan harga pangan dapat segera ditangani sebelum berdampak luas kepada masyarakat.

"Pergerakan harga bahan pokok penting belum ada. Tetapi antisipasi sudah kita siapkan, koordinasi dengan BI, BUMD, dan stakeholder lain agar melakukan pantauan di lapangan," kata Luthfi.

Baca juga: Gempur Rokok Ilegal, Pemkab Banyumas dan Bea Cukai Ajak Warga Jadi Konsumen Cerdas

Ia menegaskan, kestabilan harga pangan menjadi faktor utama dalam menjaga laju inflasi daerah. Oleh karena itu, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Jawa Tengah bersama TPID kabupaten/kota akan terus mengawasi kondisi pasar dan siap menggelar operasi pasar apabila diperlukan.

Harga Pangan Terjangkau

Selain memastikan pasokan tetap tersedia, pemerintah juga berupaya menjaga harga agar tetap terjangkau bagi masyarakat. Upaya tersebut dinilai penting untuk menghindari tekanan ekonomi yang lebih besar akibat kenaikan biaya hidup.

Gubernur juga mengingatkan seluruh pihak agar tidak memanfaatkan situasi untuk melakukan praktik spekulasi harga yang merugikan masyarakat.

"Kalau itu ada kenaikan harga bapokting, maka BUMD kita harus mengambil alih. Bagaimana bahan pokok penting antara ketersediaan barang dan keterjangkauan harga bisa dinikmati masyarakat, sehingga inflasi bisa kita tekan," tegasnya.

Baca juga: Sensus Ekonomi 2026 Resmi Dimulai, Ahmad Luthfi Ajak Warga Jateng Berikan Data Akurat untuk Pembangunan

Sebagai informasi, pemerintah resmi memberlakukan penyesuaian harga BBM non-subsidi mulai 10 Juni 2026. Berdasarkan keterangan Pertamina Patra Niaga, harga Pertamax (RON 92) naik menjadi Rp16.250 per liter dari sebelumnya Rp12.300 per liter. Sementara Pertamax Green 95 (RON 95) mengalami kenaikan dari Rp12.900 menjadi Rp17.000 per liter.

Kenaikan harga BBM tersebut diperkirakan akan berdampak pada biaya distribusi barang dan jasa. Karena itu, Pemprov Jawa Tengah bergerak cepat dengan memperkuat pengawasan pasar guna memastikan harga pangan tetap stabil dan inflasi daerah tetap terkendali. (*)