ORBIT-NEWS.COM – Setiap tahun Indonesia mengeluarkan ratusan triliun rupiah untuk membiayai pelayanan kesehatan. Rumah sakit terus bertambah, teknologi kedokteran semakin canggih, dan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan semakin luas. Namun, pertanyaan mendasar yang patut diajukan adalah, mengapa beban penyakit, khususnya penyakit tidak menular seperti diabetes, hipertensi, stroke, penyakit jantung, dan kanker, justru terus meningkat?

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa sistem kesehatan Indonesia masih didominasi oleh paradigma kuratif, yakni mengobati masyarakat ketika telah sakit, dibandingkan paradigma preventif yang berfokus pada upaya mencegah masyarakat jatuh sakit. Padahal, tantangan kesehatan abad ke-21 menuntut perubahan cara pandang. Keberhasilan pembangunan kesehatan tidak lagi diukur dari banyaknya rumah sakit yang dibangun atau jumlah pasien yang berhasil diobati, melainkan dari semakin sedikit masyarakat yang memerlukan pengobatan karena mampu mempertahankan kondisi kesehatannya.

Pergeseran paradigma ini bukan sekadar tuntutan efisiensi anggaran, tetapi juga merupakan prasyarat untuk mewujudkan Tujuan 3 Sustainable Development Goals (SDGs), yaitu menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan bagi semua usia. Target tersebut hanya dapat dicapai apabila kebijakan kesehatan tidak lagi bersifat reaktif, melainkan proaktif dengan mengutamakan upaya pencegahan.

Sayangnya, dalam praktiknya masih banyak kebijakan kesehatan yang disusun berdasarkan kebiasaan administratif, tekanan politik jangka pendek, atau respons terhadap masalah yang telah terjadi. Akibatnya, berbagai intervensi sering terlambat, kurang tepat sasaran, dan tidak memberikan dampak yang optimal. Di sinilah pentingnya membangun budaya kebijakan kesehatan berbasis bukti (evidence-based health policy).

Kebijakan berbasis bukti berarti setiap keputusan publik disusun berdasarkan hasil penelitian ilmiah, data epidemiologi, evaluasi program, analisis ekonomi kesehatan, serta kebutuhan nyata masyarakat. Pendekatan ini memastikan bahwa sumber daya kesehatan yang terbatas benar-benar dialokasikan pada program yang memberikan manfaat terbesar.

Baca juga: Dosen, ChatGPT, dan Masa Depan Otoritas Pendidikan

Hasil observasi terhadap data Medical Check-Up (MCU) di Universitas Jenderal Soedirman yang melibatkan 445 responden, terdiri atas 377 responden nonanggota senat dan 68 anggota senat, disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Hasil Medical Check-Up (MCU) di Universitas Jenderal Soedirman

Hasil Medical Check-Up pada Tabel 1 menunjukkan bahwa penyakit tidak menular (PTM) masih menjadi tantangan utama kesehatan di lingkungan institusi. Data memperlihatkan bahwa hanya sekitar 10,3% responden yang berada dalam kondisi kesehatan normal, sementara sebagian besar memiliki satu atau lebih faktor risiko kesehatan, terutama dislipidemia, hipertensi, diabetes melitus, dan hiperurisemia. Kondisi ini menunjukkan bahwa permasalahan kesehatan sivitas akademika tidak lagi didominasi oleh penyakit infeksi, tetapi telah bergeser menuju penyakit degeneratif yang erat kaitannya dengan gaya hidup, pola kerja, dan faktor usia.

Data MCU tersebut dapat dijadikan dasar penyusunan kebijakan kesehatan berbasis bukti (evidence-based health policy). Institusi dapat memanfaatkan hasil pemeriksaan tersebut untuk merancang program kesehatan yang lebih tepat sasaran, seperti pendampingan bagi individu dengan hipertensi, edukasi pengendalian kolesterol, konseling gizi, serta pemantauan rutin terhadap individu yang memiliki risiko diabetes. Dengan demikian, program kesehatan tidak hanya bersifat umum, tetapi benar-benar menjawab kebutuhan nyata berdasarkan data lapangan.

Baca juga: Menghidupkan Spiritualitas Takwa

Gambaran tersebut sejalan dengan kondisi nasional. Hasil Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023 menunjukkan bahwa prevalensi faktor risiko penyakit tidak menular masih tinggi di Indonesia. Hipertensi, obesitas, diabetes, serta tingginya kadar kolesterol terus meningkat seiring perubahan pola konsumsi, kurangnya aktivitas fisik, tingginya tingkat stres, serta kebiasaan merokok. Kondisi tersebut menjadi tantangan serius dalam mencapai target SDGs 3.4, yaitu menurunkan sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular melalui upaya pencegahan dan pengobatan pada tahun 2030.

Transformasi menuju sistem kesehatan yang berorientasi pada pencegahan juga membutuhkan perubahan budaya. Selama ini masyarakat sering kali datang ke fasilitas kesehatan ketika penyakit telah berada pada stadium lanjut. Padahal, menjaga kesehatan merupakan tanggung jawab bersama. Pemerintah harus menghadirkan kebijakan yang berbasis bukti, tenaga kesehatan perlu memperkuat edukasi dan deteksi dini, perguruan tinggi harus menghasilkan riset yang aplikatif, sementara masyarakat didorong menjadikan perilaku hidup sehat sebagai kebutuhan, bukan sekadar anjuran.

Di tengah tantangan bonus demografi dan meningkatnya penyakit kronis, Indonesia tidak dapat terus mengandalkan pendekatan kuratif. Sistem kesehatan yang berkelanjutan harus dibangun melalui kebijakan yang mampu mengurangi faktor risiko sebelum penyakit muncul. Setiap kasus diabetes yang berhasil dicegah, setiap kasus hipertensi yang terdeteksi lebih awal, dan setiap anak yang memperoleh imunisasi lengkap merupakan investasi bagi produktivitas bangsa di masa depan.

Sudah saatnya kita mengubah cara berpikir tentang kesehatan. Rumah sakit akan selalu dibutuhkan, tetapi ukuran keberhasilan pembangunan kesehatan bukanlah semakin penuhnya ruang perawatan. Keberhasilan sesungguhnya adalah ketika masyarakat tetap sehat, produktif, dan tidak perlu datang ke rumah sakit karena penyakit dapat dicegah sejak dini.

Saya berpendapat bahwa mewujudkan Tujuan 3 SDGs bukan hanya menjadi tanggung jawab sektor kesehatan, melainkan komitmen seluruh pemangku kepentingan untuk menempatkan ilmu pengetahuan sebagai dasar pengambilan keputusan. Dengan menjadikan kebijakan kesehatan berbasis bukti sebagai fondasi pembangunan, Indonesia tidak hanya akan memiliki sistem pelayanan kesehatan yang lebih efektif, efisien, dan berkeadilan, tetapi juga mampu membangun generasi yang lebih sehat, produktif, dan siap menghadapi tantangan masa depan. Inilah saat yang tepat untuk menggeser fokus pembangunan kesehatan, dari mengobati penyakit menuju mencegah penyakit.

Baca juga: Pendidikan sebagai Jalan Peradaban: Meneguhkan Makna Hardiknas di Era Transformasi

Pada akhirnya, keberhasilan Tujuan 3 SDGs bukan hanya ditentukan oleh jumlah rumah sakit atau tenaga kesehatan yang tersedia, melainkan oleh kemampuan seluruh pemangku kepentingan dalam membangun budaya hidup sehat dan mencegah penyakit sejak dini. Pemerintah perlu memperkuat kolaborasi dengan sektor pendidikan, ketenagakerjaan, lingkungan hidup, dunia usaha, organisasi masyarakat sipil, dan perguruan tinggi untuk menciptakan lingkungan yang mendukung hidup sehat. Pendekatan Health in All Policies (HiAP) perlu diterapkan agar setiap kebijakan publik mempertimbangkan dampaknya terhadap kesehatan masyarakat. (*)