ORBIT-NEWS.COM, SEMARANG – Polemik penyaluran bantuan pendidikan melalui program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah kembali menjadi sorotan. Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah, Setya Arinugroho, meminta pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap akurasi Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) yang digunakan sebagai salah satu dasar penentuan calon penerima bantuan tersebut.

Menurut Setya Ari, validitas data menjadi faktor krusial dalam memastikan bantuan pendidikan dapat diterima oleh mahasiswa yang benar-benar berasal dari keluarga kurang mampu. Ia menilai masih terdapat potensi ketidaksesuaian antara kondisi ekonomi masyarakat di lapangan dengan data yang tercatat dalam sistem.

Sejumlah laporan dari calon mahasiswa menjadi perhatian khusus. Mereka mengaku kesulitan mengakses program KIP Kuliah karena tercatat berada pada kategori ekonomi yang lebih tinggi dalam DTSEN, meskipun kondisi riil keluarganya dinilai layak menerima bantuan pendidikan.

“Kriteria penentuan desil ekonomi yang digunakan dalam seleksi KIP Kuliah harus lebih transparan dan akurat. Jangan sampai ada calon mahasiswa yang gagal melanjutkan pendidikan hanya karena persoalan data yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya,” jelasnya. 

Setya Ari menegaskan, pembaruan data sosial ekonomi harus dilakukan secara berkala dan melibatkan verifikasi yang lebih mendalam. Langkah tersebut penting agar perubahan kondisi ekonomi masyarakat dapat segera terakomodasi dalam sistem pendataan nasional.

Baca juga: Komisi III DPR Prioritaskan RUU Perampasan Aset

Ia menilai keberadaan KIP Kuliah memiliki peran strategis dalam memperluas akses pendidikan tinggi bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Program tersebut selama ini menjadi jembatan bagi ribuan mahasiswa untuk melanjutkan studi di perguruan tinggi negeri maupun swasta.

Pengawasan dan Verifikasi Penerima Diperketat

Namun, besarnya jumlah penerima bantuan juga harus diimbangi dengan pengawasan yang lebih ketat. Menurutnya, proses verifikasi dan validasi data tidak boleh hanya bergantung pada dokumen administratif, tetapi juga harus mempertimbangkan kondisi riil calon penerima di lapangan.

“Komitmen pemerintah dalam membuka akses pendidikan sudah sangat baik. Tetapi semakin besar kuota penerima, semakin penting pula memastikan bantuan tersebut benar-benar diterima oleh mereka yang berhak,” ujarnya.

Ia mengingatkan bahwa kesalahan dalam penetapan penerima bantuan dapat menimbulkan dampak berantai. Selain berpotensi mengurangi kesempatan mahasiswa kurang mampu untuk melanjutkan pendidikan, ketidaktepatan sasaran juga dapat menghambat upaya pemerintah dalam menekan angka kemiskinan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Baca juga: Panen Perdana BUBK Kebumen Tuai Apresiasi DPR RI

Karena itu, Setya mendorong adanya sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan instansi terkait dalam memperkuat mekanisme validasi data penerima KIP Kuliah. Evaluasi dan pencocokan data secara berkala dinilai menjadi langkah penting untuk memastikan bantuan pendidikan benar-benar tepat sasaran.

“KIP Kuliah adalah harapan bagi banyak keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan melalui pendidikan. Maka proses validasi harus dilakukan secara cermat dan menyentuh kondisi nyata calon penerima, bukan hanya berdasarkan data administratif,” tegasnya.

Dengan perbaikan sistem pendataan dan peningkatan transparansi seleksi, diharapkan program KIP Kuliah dapat semakin efektif dalam membuka akses pendidikan tinggi sekaligus mendukung pemerataan kesempatan belajar bagi generasi muda Indonesia. (*)