ORBIT-NEWS.COM, PURWOKERTO – Pemkab Banyumas kembali mencatatkan capaian membanggakan di bidang pengelolaan keuangan. Untuk tahun anggaran 2025, Banyumas sukses mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Jawa Tengah. Raihan ini menjadi yang ke-15 kalinya secara berturut-turut.

Predikat tertinggi dalam audit laporan keuangan tersebut diberikan setelah BPK menyelesaikan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2025.

Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) diserahkan langsung Kepala BPK RI Perwakilan Jawa Tengah, Ahmad Luthfi H. Rahmatullah, kepada Bupati Banyumas Sadewo Tri Lastiono dan Ketua DPRD Kabupaten Banyumas, Agus Priyanggodo di Kantor BPK RI Perwakilan Jawa Tengah, Semarang, Kamis (11/6/2026).

Bupati Banyumas, Sadewo Tri Lastiono mengatakan, keberhasilan mempertahankan opini WTP selama 15 tahun berturut-turut merupakan hasil kerja bersama seluruh unsur pemerintahan daerah, baik jajaran eksekutif maupun legislatif. Menurutnya, capaian tersebut menunjukkan komitmen kuat Pemkab Banyumas dalam menjaga tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

"Alhamdulillah, ini menjadi prestasi yang membanggakan bagi Kabupaten Banyumas. Terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi sehingga Banyumas kembali meraih opini WTP dan mampu mempertahankannya selama 15 tahun berturut-turut," kata Sadewo.

Baca juga: KPK Apresiasi Tata Kelola Tambang Jawa Tengah, Jadi Percontohan Nasional Perizinan MBLB

WTP Jadi Tolak Ukur Tata Kelola Pemerintahan

Sadewo menegaskan, opini WTP bukan sekadar penghargaan administratif, melainkan indikator penting yang mencerminkan kualitas pengelolaan keuangan daerah. Menurutnya, setiap rupiah yang dikelola pemerintah harus dapat dipertanggungjawabkan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat melalui berbagai program pembangunan dan pelayanan publik.

"Prestasi ini sekaligus memperkuat komitmen Pemkab Banyumas untuk terus mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat," ucapnya. 

Sebagai bagian dari upaya meningkatkan transparansi, Pemkab Banyumas juga membuka akses informasi terkait regulasi dan pengelolaan keuangan daerah kepada masyarakat. Masyarakat dapat memantau berbagai informasi tersebut melalui portal resmi Pemerintah Kabupaten Banyumas sehingga pengawasan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan dapat berjalan lebih optimal.

"Silakan masyarakat mengakses informasi yang tersedia melalui portal resmi Pemkab Banyumas untuk melihat berbagai regulasi dan informasi terkait keuangan daerah," pungkas Sadewo. (*)

Baca juga: Egrang hingga Lari Balok Meriahkan Festival Dolanan Tradisional Banyumas 2026