ORBIT-NEWS.COM, PURWOKERTO – Upaya Pemerintah Kabupaten Banyumas dalam menekan angka Anak Tidak Sekolah (ATS) menunjukkan hasil yang menggembirakan. Hingga akhir Mei 2026, lebih dari 72 persen data anak usia 6 hingga 18 tahun yang tercatat tidak bersekolah berhasil ditangani melalui berbagai langkah pendampingan dan intervensi lintas sektor. Capaian tersebut terungkap dalam Rapat Koordinasi Progres Penanganan Anak Tidak Sekolah Kabupaten Banyumas yang berlangsung di Pendopo Si Panji Purwokerto, Selasa (9/6/2026).

Bupati Banyumas, Sadewo Tri Lastiono mengatakan, pendidikan merupakan hak dasar setiap anak yang harus dijamin oleh negara. Karena itu, pemerintah daerah terus berupaya memastikan tidak ada anak yang kehilangan kesempatan untuk mengenyam pendidikan.

Menurutnya, hasil pendataan dan pendampingan yang dilakukan berbagai pihak mulai menunjukkan perkembangan positif. Dari proses penanganan yang telah berjalan, sedikitnya 1.254 anak menyatakan kesediaannya untuk kembali melanjutkan pendidikan.

"Hingga akhir Mei 2026, lebih dari 72 persen data anak tidak sekolah usia 6 sampai 18 tahun telah berhasil ditangani. Dari hasil penanganan tersebut, tercatat sedikitnya 1.254 anak menyatakan bersedia kembali melanjutkan pendidikan. Capaian ini patut kita syukuri, namun pekerjaan kita belum selesai," kata Sadewo.

Baca juga: Mahasiswa FEBI UIN Saizu Raih Kesempatan Magang Internasional di IMUN

Meski demikian, ia mengakui masih banyak tantangan yang harus dihadapi. Sejumlah anak masih menjalani proses pendampingan, sementara ribuan data lainnya memerlukan verifikasi lanjutan untuk menentukan bentuk intervensi yang paling tepat.

Penyebab Putus Sekolah Sangat Kompleks

Selain itu, faktor penyebab anak putus sekolah juga dinilai cukup kompleks, mulai dari persoalan ekonomi, lingkungan keluarga, hingga kondisi sosial yang saling berkaitan. Oleh sebab itu, penyelesaiannya tidak bisa hanya mengandalkan pendataan administratif semata.

"Yang kita perlukan adalah pendekatan yang lebih komprehensif, menyentuh akar permasalahan, serta melibatkan seluruh pihak yang memiliki kedekatan dengan anak dan keluarganya," tegasnya.

Bupati Sadewo juga meminta seluruh pemangku kepentingan untuk terus memperkuat validitas data sebagai dasar penyusunan kebijakan yang tepat sasaran. Pemerintah desa dan kelurahan pun didorong untuk berperan aktif sebagai ujung tombak dalam mendeteksi dan mendampingi anak-anak yang berisiko tidak melanjutkan pendidikan.

Baca juga: Program Durenisasi Aiptu Eko Suroso Ubah Lahan Tidur Menjadi Sumber Harapan Warga Desa Pekuncen

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas, Widodo Sugiri, menjelaskan bahwa pihaknya telah mengembangkan Sistem Informasi Penanganan Anak Tidak Sekolah (SIPATAS). Aplikasi tersebut digunakan untuk merekam, memverifikasi, sekaligus memantau proses intervensi terhadap data ATS secara terintegrasi.

Menurut Widodo, rakor ini menjadi momentum penting untuk memperkuat komitmen dan sinergi lintas sektor dalam mempercepat penanganan ATS hingga mencapai target validasi data 100 persen.

"Kami menyadari hasil intervensi SIPATAS masih sangat dinamis karena survei lapangan terus berjalan. Tujuannya untuk menghasilkan basis data tunggal yang valid sebagai dasar pengambilan kebijakan daerah. Karena itu, dukungan seluruh pihak, khususnya para camat, sangat kami harapkan untuk mengawal gerakan ini di wilayah masing-masing," pungkasnya. (*)