ORBIT-NEWS.COM, SEMARANG – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah kembali menorehkan prestasi dalam pengelolaan keuangan daerah. Berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025, Pemprov Jateng berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk ke-15 kalinya secara berturut-turut.
Pencapaian tersebut diumumkan dalam Rapat Paripurna DPRD Jawa Tengah yang digelar di Gedung Berlian, Semarang, Senin (8/6/2026). Opini WTP menjadi indikator bahwa laporan keuangan daerah telah disajikan secara wajar sesuai standar akuntansi pemerintahan yang berlaku.
Selain mempertahankan opini tertinggi dalam audit keuangan tersebut, Pemprov Jateng juga mencatat prestasi nasional dalam penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP). Tingkat penyelesaian rekomendasi hasil audit mencapai 96,48 persen, tertinggi di Indonesia dan jauh melampaui rata-rata nasional yang berada di kisaran 75 persen.
Direktur Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara V BPK RI, Widhi Widayat, menilai capaian tersebut menunjukkan komitmen kuat pemerintah daerah dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan dan menindaklanjuti setiap rekomendasi hasil audit.
“Yang menarik dari hasil pemeriksaan kali ini adalah tingkat penyelesaian TLRHP Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang menjadi tertinggi di Indonesia,” kata Widhi.
Baca juga:
KPK Apresiasi Tata Kelola Tambang Jawa Tengah, Jadi Percontohan Nasional Perizinan MBLB
Menurutnya, opini WTP tidak hanya mencerminkan kualitas laporan keuangan, tetapi juga harus dibarengi dengan keseriusan dalam menyelesaikan berbagai rekomendasi yang diberikan auditor negara.
Ia berharap capaian tersebut dapat terus dipertahankan sebagai bagian dari upaya memperkuat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran daerah.
Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan
Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi menyampaikan apresiasi kepada BPK RI atas proses pemeriksaan yang telah dilakukan secara profesional dan independen. Menurutnya, keberhasilan mempertahankan WTP selama 15 tahun berturut-turut merupakan pencapaian yang harus dijaga melalui peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan.
“Ini merupakan suatu tantangan bagi kita untuk selalu menciptakan kinerja yang good and clean government,” ujar Ahmad Luthfi.
Baca juga:
MBG Jadi Penggerak Ekonomi Daerah, Taj Yasin Dorong SPPG Prioritaskan Telur Peternak Lokal Jateng
Ia menegaskan, tingginya capaian tindak lanjut rekomendasi BPK menjadi bukti keseriusan seluruh perangkat daerah dalam memperbaiki kinerja dan menutup setiap temuan pemeriksaan.
Untuk itu, Ahmad Luthfi meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) agar tidak menunda penyelesaian rekomendasi yang diberikan BPK. Meski regulasi memberikan waktu hingga 60 hari untuk menindaklanjuti hasil pemeriksaan, ia menginginkan seluruh proses penyelesaian dilakukan lebih cepat.
Dari sisi kinerja anggaran, hasil audit BPK menunjukkan realisasi pendapatan daerah Jawa Tengah pada Tahun Anggaran 2025 mencapai Rp23,761 triliun atau setara 96,38 persen dari target sebesar Rp24,654 triliun. Sementara realisasi belanja daerah dan transfer daerah tercatat mencapai Rp23,871 triliun atau 94,61 persen dari total anggaran Rp25,231 triliun. Adapun pembiayaan netto pada tahun yang sama mencapai Rp577,049 miliar yang berasal dari pemanfaatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) serta penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah.
Capaian WTP ke-15 dan tingkat penyelesaian rekomendasi audit tertinggi secara nasional semakin mengukuhkan posisi Jawa Tengah sebagai salah satu provinsi dengan tata kelola keuangan daerah yang dinilai konsisten, transparan, dan akuntabel. (*)
