ORBIT-NEWS.COM, PURWOKERTO - Masyarakat Kabupaten Banyumas kini memiliki wadah digital untuk menyampaikan berbagai persoalan yang terjadi di lingkungan sekitar. Lembaga Penelitian dan Pengembangan Sumberdaya dan Lingkungan Hidup (LPPSLH) Purwokerto menghadirkan platform 'Kawal Banyums' untuk menampung sekaligus mengolah laporan warga menjadi data yang dapat digunakan dalam advokasi kebijakan.

Melalui 'Kawal Banyumas' masyarakat dapat melaporkan beragam persoalan, mulai dari tumpukan sampah, jalan rusak, dugaan pencemaran lingkungan dan limbah, hingga masalah pelayanan publik seperti administrasi kependudukan dan layanan kesehatan.

Direktur LPPSLH, Barid Hardiyanto mengatakan, setiap laporan yang masuk akan ditelaah dan diverifikasi sebelum digunakan sebagai bahan advokasi. Verifikasi juga dilakukan dengan melihat lokasi laporan melalui peta yang tersedia dalam platform.

“Ketika laporan masuk, kita akan masuk di helpdesk, kemudian kita lakukan verifikasi. LPPSLH akan terjun karena di dalam isian itu ada peta yang bisa kita lihat,” ujar Barid dalam workshop interaktif pengumpulan data partisipatif komunitas melalui 'Kawal Banyumas', Selasa (8/9/2026).

Menurut Barid, data pengaduan warga nantinya dapat dikelompokkan berdasarkan kategori maupun wilayah. Dengan demikian, LPPSLH dapat memetakan persoalan yang paling banyak muncul di Banyumas sekaligus menyusun rekomendasi penyelesaiannya.

Baca juga: Bersih dan Higienis, Begini Cara SPPG Kanding Banyumas Menjaga Kualitas Makanan MBG

“Data itu bisa terkumpul dan kita bisa membuat laporan per kategori maupun laporan secara keseluruhan. Jadi kita bisa melihat melalui policy brief apa saja masalah yang dihadapi di Banyumas, bagaimana penyelesaiannya, dan rekomendasi yang bisa diberikan,” katanya.

Pengaduan Berpotensi Jadi Pertimbangan Kebijakan

LPPSLH juga berencana memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan atau AI untuk membantu mengolah laporan menjadi policy brief. Hasil pengolahan tersebut diharapkan dapat disampaikan kepada pemerintah sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan.

“Masyarakat memberikan laporan itu bisa ditindaklanjuti. Kita berharap dengan adanya teknologi AI, laporan itu bisa berupa policy brief dan bisa kita sampaikan kepada pemerintah secara langsung,” jelas Barid.

Baca juga: Pemkab Kebumen Pangkas Anggaran Hibah dan Bansos Rp26,96 Miliar

Laporan yang masuk juga dapat digunakan untuk melihat perkembangan persoalan di Banyumas dalam periode tertentu. Jika jumlah data semakin besar, LPPSLH berencana menyusun laporan berkala untuk menggambarkan berbagai persoalan yang terjadi di masyarakat.

“Kalau datanya bisa terkumpul dalam jumlah besar, mungkin kita bisa membuat kaleidoskop, misalnya enam bulan atau satu tahun,” katanya.

Untuk menjaga keamanan pelapor, 'Kawal Banyumas' tetap memberikan ruang bagi masyarakat yang ingin menyampaikan laporan secara anonim. Namun, laporan yang mencantumkan identitas memungkinkan tim LPPSLH melakukan komunikasi dan verifikasi secara langsung dengan pelapor.

“Kalau yang sifatnya anonim, mungkin kita hanya bisa melihat petanya. Tetapi kalau ada identitasnya, kita akan bertemu dengan teman yang melaporkan itu,” jelas Barid.

Data yang telah diverifikasi selanjutnya dapat dibahas bersama komunitas dan kelompok masyarakat sipil untuk menentukan persoalan yang perlu didorong melalui advokasi. Jika masalah berada di luar kewenangan pemerintah daerah, hasil kajian dapat disampaikan ke pemerintah provinsi maupun pusat.

Baca juga: Cegah Abrasi, AHY dan Ahmad Luthfi Perkuat Benteng Pesisir Demak dengan Mangrove dan HexBricks

“Goal-nya ini menjadi policy brief. Kalau berkategori, berarti kita menyelesaikan problem yang dihadapi dengan kebijakan,” tegasnya.

Kehadiran 'Kawal Banyumas' diharapkan dapat memperkuat partisipasi masyarakat sekaligus menjadikan laporan warga sebagai data yang terverifikasi. Dengan demikian, persoalan yang disampaikan masyarakat tidak berhenti sebagai keluhan, tetapi dapat menjadi bahan evaluasi dan rekomendasi untuk mendorong perbaikan kebijakan publik di Banyumas. (*)