Caption Foto : Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah. (Foto : Dok. DPR RI).
ORBIT-NEWS.COM, JAKARTA – Badan Gizi Nasional (BGN) didorong untuk segera melakukan pembenahan menyeluruh guna memulihkan kepercayaan publik setelah mencuatnya kasus dugaan korupsi dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Salah satu langkah yang dinilai paling penting adalah membangun sistem yang mampu mencegah terjadinya praktik korupsi dan penyalahgunaan kewenangan.
Dorongan tersebut disampaikan Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah. Ia menegaskan, pemberantasan korupsi tidak boleh berhenti pada penetapan tersangka semata. Menurutnya, pembenahan tata kelola dan penguatan sistem pengawasan harus menjadi fokus utama agar kasus serupa tidak kembali terulang.
“Yang terpenting saat ini adalah membangun sistem MBG yang antikorupsi. Jika tata kelola diperbaiki, manfaat program akan semakin dirasakan masyarakat dan tujuan meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia dapat tercapai,” ujar Abdullah dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (4/6/2026).
Pernyataan tersebut disampaikan menyusul penetapan tiga pejabat BGN sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung dalam kasus dugaan korupsi terkait pengelolaan Program Makan Bergizi Gratis. Kasus itu diduga melibatkan penyimpangan dalam proses verifikasi mitra pelaksana program.
Berdasarkan hasil penyelidikan, sejumlah yayasan yang diduga tidak memenuhi persyaratan tetap mendapatkan persetujuan sebagai mitra dan menerima insentif dalam jumlah besar. Temuan tersebut menjadi perhatian serius karena MBG merupakan program strategis nasional yang menyangkut kebutuhan gizi jutaan anak Indonesia.
Abdullah menilai kasus tersebut harus menjadi momentum bagi BGN untuk memperbaiki tata kelola secara menyeluruh. Ia mengingatkan bahwa perubahan kepemimpinan harus diikuti dengan reformasi sistem yang lebih transparan, akuntabel, dan mudah diawasi publik.
“Jangan sampai hanya terjadi pergantian pimpinan tanpa perubahan sistem. Yang dibutuhkan adalah tata kelola yang terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan,” tegas legislator dari Daerah Pemilihan Jawa Tengah VI tersebut.
Dorong Pemanfaatan Teknologi Digital
Untuk memperkuat pengawasan, Abdullah mendorong BGN memanfaatkan teknologi digital dalam pelaksanaan MBG. Menurutnya, sistem informasi yang dapat diakses masyarakat secara real time akan membantu meningkatkan transparansi, mulai dari distribusi program, penggunaan anggaran, hingga kinerja mitra pelaksana.
Ia menambahkan, keterbukaan informasi menjadi salah satu cara paling efektif untuk mempersempit ruang terjadinya penyimpangan.
“Ketika data dan informasi dapat diakses publik, pengawasan tidak hanya dilakukan pemerintah, tetapi juga masyarakat. Hal itu akan membuat peluang manipulasi semakin kecil,” katanya.
Selain itu, Abdullah meminta BGN lebih terbuka terhadap berbagai kritik dan masukan dari masyarakat, akademisi, media, maupun pemangku kepentingan lainnya. Menurutnya, kritik yang disampaikan secara objektif dapat menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan program.
Lebih lanjut, ia juga mendorong BGN menjalin kerja sama dengan Kejaksaan Agung dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam memperkuat sistem pengawasan serta pencegahan korupsi sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan program.
“Program Makan Bergizi Gratis merupakan investasi besar bagi masa depan bangsa. Karena itu, program ini harus dijalankan dengan tata kelola yang bersih, transparan, dan benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakat,” pungkasnya. (*)
